IGAD dan Peran Kotornya di Sudan
Intergovernmental Authority on Development (IGAD) mengumumkan pembukaan kantornya di Khartoum kemarin, Kamis, 30/7/2026. Sekretaris Eksekutif organisasi tersebut, Workneh Gebeyehu, mengatakan: “Kegiatan kantor ini tidak akan terbatas pada dukungan terhadap proses perdamaian, tetapi juga akan mencakup kontribusi terhadap proyek-proyek rekonstruksi…” IGAD dikenal sebagai organisasi blok perdagangan dan kerja sama regional yang beranggotakan negara-negara di kawasan Tanduk Afrika (Horn of Africa) dan sekitarnya, didirikan pada tahun 1996, dan berkantor pusat di Djibouti. Anggotanya meliputi Sudan, Sudan Selatan, Ethiopia, Kenya, Uganda, Somalia, Djibouti, dan Eritrea.
Organisasi ini awalnya didirikan pada tahun 1986 sebagai badan yang berfokus pada pembangunan serta penanggulangan desertifikasi dan kekeringan, dengan nama Intergovernmental Authority on Drought and Development. Pada tahun 1996, organisasi ini direstrukturisasi menjadi Intergovernmental Authority on Development (IGAD), dengan mandat yang lebih luas yang mencakup keamanan dan perdamaian, demikian klaim mereka!
Sehubungan dengan hal itu, Ustadz Ibrahim Utsman (Abu Khalil), juru bicara resmi Hizbut Tahrir di Wilayah Sudan, menyatakan dalam sebuah siaran pers: Organisasi semacam ini didirikan oleh kekuatan-kekuatan kolonial besar agar mereka dapat memanfaatkannya untuk melancarkan konspirasi terhadap negeri-negeri kita. Organisasi IGAD ini memainkan peran aktif dalam pemisahan diri Sudan Selatan. Protokol Machakos disponsori di bawah naungannya, dan protokol tersebut memberikan hak penentuan nasib sendiri kepada pihak Selatan. Organisasi ini juga memainkan peran penting dalam Perjanjian Naivasha yang membawa dampak buruk, yang menjadi penyebab langsung pemisahan diri Sudan Selatan..
Ia menambahkan: Setelah pecahnya perang saat ini antara militer dan Pasukan Pendukung Cepat (Rapid Support Forces/RSF), peran yang dimainkan organisasi ini menjadi jelas. Organisasi tersebut menyetarakan militer dengan RSF hingga pada titik mengizinkan Hemedti, komandan RSF, untuk menghadiri pertemuan puncak luar biasa para pemimpin organisasi yang diselenggarakan di Kampala pada Januari 2024. Hal ini mendorong pemerintah Sudan untuk membekukan keanggotaannya dalam organisasi tersebut pada 20 Januari 2024. Sayangnya, kini organisasi itu diizinkan kembali untuk menjalankan peran kotornya.
Ustaz Abu Khalil mengakhiri pernyataannya dengan menyeru penduduk Sudan: Nabi SAW bersabda:
«لَا يُلْدَغُ الْمُؤْمِنُ مِنْ جُحْرٍ وَاحِدٍ مَرَّتَيْنِ»
“Seorang mukmin tidak akan tersengat dari lubang yang sama dua kali.”
Lantas, bagaimana mungkin kalian membiarkan pihak-pihak yang bertanggung jawab atas pemisahan Sudan Selatan demi kepentingan Amerika Serikat untuk kembali dan memainkan peran serupa dalam memisahkan Darfur, demi menjalankan agenda Amerika Serikat?! Ketahuilah, wahai rakyat Sudan, bahwa tidak ada yang dapat menyelamatkan kita dari kolonialisme beserta antek-antek regional dan lokalnya, kecuali negara Islam, Khilafah Rasyidah ‘ala minhājin nubuwah, yang tidak akan membiarkan organisasi-organisasi semacam itu mencampuri urusan negara, ataupun membiarkan para majikan mereka, yakni kekuatan-kekuatan kolonial besar yang menciptakan organisasi-organisasi tersebut untuk mencampuri urusan internal kita (alraiah.net, 12/8/2026).
Dapatkan update berita terbaru melalui saluran Whatsapp Mediaumat
