MediaUmat – Pengumuman “gencatan senjata” pada Oktober 2025 terbukti tidak menghentikan penderitaan warga Palestina di Jalur Gaza, bahkan situasi kian berada dalam krisis kemanusiaan akut seiring serangan dan aktivitas militer Israel yang terus berlanjut.
“Meskipun ‘gencatan senjata’ diumumkan pada Oktober 2025, hal itu tidak mengakhiri penderitaan yang ada,” ujar Redaktur Pelaksana Republika Fitriyan Zamzami dalam artikel laporan bertajuk Tiga Tahun Genosida, Begini Kondisi di Gaza yang diterima media-umat.com, Jumat (9/10/2026).
Eskalasi serangan dan genosida Israel di Gaza—yang meluas sejak peristiwa 7 Oktober 2023—kini telah melewati tahun ketiga. Pada 10–11 Oktober 2025, kesepakatan gencatan senjata di Jalur Gaza memang resmi diumumkan kembali dan diberlakukan setelah dimediasi oleh pihak internasional. Namun, Kementerian Kesehatan Gaza mencatat lebih dari 74.245 warga Palestina syahid, dengan 1.462 jiwa di antaranya gugur setelah status gencatan senjata tersebut diberlakukan.
Lebih dari itu, kondisi masyarakat kian tertekan akibat keruntuhan sistematis di berbagai sektor vital. Pertama, kehancuran infrastruktur dasar membuat mayoritas warga kehilangan tempat tinggal layak dan air bersih. Sebanyak 94 persen penduduk butuh bantuan darurat, sementara 65 persen keluarga terpaksa bertahan di tenda pengungsian. Kelumpuhan jaringan listrik nasional juga memutus pasokan energi harian.
“Pasokan listrik pun sama tidak dapat diandalkannya. Gaza masih belum memiliki jaringan listrik yang berfungsi, sehingga layanan penting dan rumah tangga harus bergantung pada generator serta bahan bakar, oli mesin, dan suku cadang yang kian langka,” tulis Zamzami merangkum data PBB.
Kedua, sektor ekonomi lumpuh total hingga merusak daya beli masyarakat. Pengangguran menembus 78 persen akibat rusaknya 92 persen unit usaha. Penutupan jalur perlintasan memicu lonjakan harga barang pokok hingga 200 persen.
Ketiga, akses pendidikan terputus hampir sepenuhnya. Kerusakan fasilitas pendidikan mencapai 98 persen, menyebabkan 700.000 anak kehilangan kesempatan belajar tatap muka dan 200.000 anak sama sekali tidak bersekolah.
Keempat, fasilitas kesehatan berada di ambang kolaps total. Seluruh 36 rumah sakit di Gaza mengalami kerusakan, dan hanya 19 fasilitas yang masih beroperasi itu pun secara terbatas.
“Segelintir fasilitas yang masih beroperasi itu pun kewalahan menghadapi kekurangan parah akan obat-obatan esensial, peralatan medis, perlengkapan diagnostik, dan bahan bakar,” papar Zamzami mengutip keterangan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).
Masih di Bawah Kendali Israel
Penyempitan ruang gerak warga akibat kontrol militer yang meluas dianggap kian mencekik kehidupan di Gaza. Penetapan “Garis Kuning” (Yellow Line) oleh militer Israel—yang terus digeser masuk ke kawasan pemukiman—memaksa keluarga-keluarga Palestina terus terusir dari rumah mereka.
Bahkan, ungkapnya, catatan dari Euro-Med Human Rights Monitor menunjukkan kendali militer dan pembatasan akses oleh Israel kini telah mencakup sekitar 70 persen wilayah Gaza. Akibatnya, lebih dari dua juta warga Palestina terdesak dan berjejal di area kurang dari 30 persen wilayah tersisa.
Kondisi ini kian diperburuk oleh kelumpuhan ekonomi dan rusaknya tatanan sosial. Menyitir pandangan peneliti ekonomi Rami al-Zaygh, Zamzami menegaskan bahwa perang telah “membuat kondisi masyarakat mundur puluhan tahun ke belakang.”
Lebih parah lagi, kekosongan fungsi keamanan turut merusak tatanan publik. Zamzami menyoroti penegasan PBB bahwa “penargetan terhadap lembaga-lembaga tata kelola publik telah memicu kekacauan dan melemahkan perlindungan bagi warga sipil.”[] Zainul Krian
Dapatkan update berita terbaru melalui saluran Whatsapp Mediaumat