MediaUmat – Terkait gugurnya 1 prajurit TNI di misi UNIFIL-PBB menyusul 3 prajurit sebelumnya yang gugur dalam sebulan terakhir di Lebanon, Pengamat Hubungan Internasional Budi Mulyana menyerukan pemerintah agar mengambil empat langkah tegas.

“Indonesia tidak boleh hanya berhenti pada pernyataan mengecam. Beberapa [empat] langkah tegas perlu dilakukan,” tuturnya kepada media-umat.com, Senin (27/4/2026).

Pertama, diplomasi kolektif. “Indonesia bisa menggalang kekuatan dengan Troop Contributing Countries (TCC) lainnya untuk memberikan tekanan politik yang lebih berat kepada Dewan Keamanan PBB untuk memberikan sanksi yang keras kepada pihak yang bersalah,” ujarnya.

Kedua, audit keamanan. “Indonesia harus mendesak PBB untuk melakukan audit keamanan total terhadap zona operasi UNIFIL dan menuntut jaminan keamanan dari pihak yang berkonflik agar tidak menjadikan area operasi pasukan perdamaian sebagai sasaran militer,” ungkapnya.

Ketiga, penyediaan alutsista pelindung. “Memastikan prajurit kita memiliki perlengkapan pendukung (seperti drone pengintai atau sistem pertahanan jarak pendek) yang memadai untuk mitigasi risiko di zona konflik aktif,” tegasnya.

Keempat, Bila semua tidak efektif, kata Budi, Indonesia bisa memutuskan untuk keluar dari TCC Pasukan Perdamaian PBB. Tidak berpartisipasi lagi bila tidak ada penyelesaian terhadap gugurnya TNI yang ditugaskan di sana.

“Bahkan keluar dari PBB, kalau secara politik ada pengabaikan secara sistematis atas tuntutan Indonesia,” tandasnya.

Dilematis

Budi menilai penarikan diri sepenuhnya dari misi PBB (UNIFIL) ini adalah pilihan yang sangat dilematis. Menarik diri adalah hak berdaulat. Namun keputusan ini memiliki konsekuensi besar. Indonesia sepertinya tidak bisa serta-merta menyebutnya “keluar dari misi” karena hal ini terkait dengan komitmen konstitusional Indonesia dalam menjaga ketertiban dunia.

“Walaupun tentu harus terus dievaluasi, mengingat sudah ada 4 prajurit TNI yang gugur yang belum mendapatkan respons yang memadai dari PBB,” kata Budi.

Menurutnya, ada beberapa alasan fundamental, penarikan diri Indonesia dianggap sebagai langkah yang sangat berat. Pertama, hilangnya pengaruh. Dengan tetap berada di sana, Indonesia berharap memiliki posisi tawar dan suara di PBB terkait konflik tersebut.

“Jika Indonesia keluar, pengaruh diplomasi Indonesia di Lebanon akan hilang. Walau efektivitasnya juga perlu dievaluasi,” tegasnya.

Kedua, legitimasi. Misi UNIFIL adalah mandat Dewan Keamanan PBB. Keluar dari misi berarti meninggalkan tanggung jawab internasional yang telah disepakati. Namun, jelasnya, hal ini sebenarnya hak Indonesia juga, terlebih bila ada kondisi-kondisi yang merugikan Indonesia.

Ketiga, prinsip peacekeeping (penjaga perdamaian). Misi perdamaian memang dirancang untuk situasi berbahaya. Jika semua negara menarik pasukan saat situasi memanas, maka tujuan PBB untuk mencegah eskalasi konflik akan gagal total. Dan inilah yang faktanya sedang terjadi. Keberadaan PBB semakin turun dalam penanganan konflik, terutama yang melibatkan negara-negara besar seperti Amerika Serikat dan Rusia.

“Penarikan diri sepertinya menjadi opsi terakhir (last resort), yang hanya diambil oleh Indonesia jika PBB terbukti gagal total memberikan jaminan keamanan atau jika situasi lapangan sudah tidak memungkinkan sama sekali bagi pasukan untuk menjalankan mandatnya. Padahal semestinya Indonesia bisa lebih tegasnya bersikap,” pungkasnya.[] Achmad Mu’it

Dapatkan update berita terbaru melalui saluran Whatsapp Mediauma