Delegasi Amerika Serikat (AS) meninggalkan sidang Dewan Keamanan PBB pada 27 Juli ketika Duta Besar Prancis Jerome Bonnafont mulai berbicara, memprotes kritik Prancis terhadap rekam jejak hak asasi manusia Washington di bawah Presiden Trump.

Konfrontasi tersebut terjadi setelah pemungutan suara Majelis Umum tentang perpanjangan mandat Volker Turk sebagai Komisioner Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, yang disetujui dengan 144 suara mendukung sementara Amerika Serikat termasuk di antara sepuluh negara yang menentangnya. Misi Prancis di PBB di Jenewa menyatakan: “Amerika Serikat dulunya merupakan mercusuar hak asasi manusia. Namun sekarang tidak lagi.” Hal ini didasarkan pada bahwa Washington telah memberikan suara bersama Rusia dan Korea Utara.

Perwakilan alternatif AS, Dan Negria, menggambarkan pernyataan Prancis sebagai “pertunjukan yang menipu dan omong kosong yang bermotivasi politik (dipolitisasi),” sambil menuduh Prancis “mentolerir beberapa pelanggar hak asasi manusia terburuk di dunia.”

Aksi meninggalkan ruangan tersebut semakin memperlihatkan kemerosotan otoritas moral Amerika Serikat di panggung global. Sebuah negara yang pernah berusaha menampilkan diri sebagai teladan hak asasi manusia kini melakukan aksi meninggalkan ruangan teatrikal daripada terlibat dalam kritik substantif.

Penyerupaan Prancis atas Amerika Serikat dengan Korea Utara dan Rusia terkait pemungutan suara tentang hak asasi manusia mencerminkan realitas nyata: bahwa komitmen Washington terhadap hukum internasional dan hak asasi manusia kini dipandang oleh dunia hanya sebatas untuk kepentingan strategisnya saja (hizb-ut-tahrir.info, 29/7/2026).

Dapatkan update berita terbaru melalui saluran Whatsapp Mediaumat