MediaUmat – Koordinator Aliansi Mahasiswa Muslim Indonesia (AMMI) Gustar Umam menolak keras wacana pengiriman militer Indonesia untuk bergabung dalam Dewan Perdamaian (Board of Peace/BoP) di bawah komando Amerika Serikat.
“Wacana pengiriman militer Indonesia untuk bergabung dalam Board of Peace di bawah komando Amerika Serikat adalah bentuk penjajahan gaya baru yang tidak dapat kami terima. Militer Indonesia bukan alat imperialisme!” serunya mewakili ratusan mahasiswa yang tergabung dalam aksi damai Board of Piece: Bahaya Jebakan Amerika bagi Hubungan Indonesia & Palestina, Jumat (27/2/2026) di Kawasan Patung Kuda, Monas, Jakarta.
Pasalnya, sebut Gustar, keterlibatan Indonesia di bawah komando Amerika Serikat berpotensi menyeret militer nasional pada kepentingan geopolitik global yang tidak sejalan dengan aspirasi mayoritas rakyat.
“Bergabungnya Indonesia dalam Board of Peace bukanlah langkah perdamaian. Ini adalah ilusi perdamaian yang berbahaya,” tegasnya, disambut pekikan takbir massa aksi.
Secara syar’i, tegas Gustar, menyerahkan komando militer kepada negara penjajah merupakan tindakan yang tidak dibenarkan.
Ia mengutip Al-Qur’an surah an-Nisa ayat 141 sebagai landasan sikapnya, bahwa kaum beriman tidak boleh memberi jalan bagi dominasi pihak yang memusuhi umat Islam.
“Menyerahkan komando militer kepada negara penjajah berarti membuka jalan bagi dominasi dan intervensi terhadap kaum Mukminin,” ujarnya.
Di akhir orasinya, Gustar menyerukan agar pemerintah dan pimpinan militer mempertimbangkan kembali rencana tersebut.
“Kami mendesak agar militer Indonesia bersikap independen dan memprioritaskan perlindungan kedaulatan serta kepentingan umat, bukan menjadi instrumen kepentingan asing,” serunya, kembali disambut sorak dan pekikan takbir peserta aksi.
Aksi tersebut dihadiri ratusan mahasiswa yang membawa bendera liwa dan panji rayah, serta membentangkan poster dan spanduk berisi kalimat senada di antaranya bertuliskan: Cabut Indonesia dari Board of Peace dan ISF Alat Hegemoni Zionis Yahudi, yang dibawa massa sambil menyuarakan tuntutan agar pemerintah membatalkan kebijakan tersebut.[] Ikbal
Dapatkan update berita terbaru melalui saluran Whatsapp Mediaumat