IJM: Polemik Gibran Cerminkan Perebutan Kekuasaan dan Lemahnya Demokrasi
MediaUmat – Direktur Indonesia Justice Monitor (IJM) Agung Wisnuwardana menilai, polemik pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan wakil presiden dan usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) DPR mencerminkan perebutan kekuasaan elite serta kelemahan sistem demokrasi sekuler.
“Peristiwa ini memperlihatkan beberapa kelemahan mendasar dari sistem sekuler demokrasi, yakni norma hukum buatan manusia yang rawan dijadikan instrumen pertarungan kekuasaan, pragmatisme elite yang menempatkan jabatan sebagai komoditas kompromi politik, serta formalisme etika yang baru bekerja setelah adanya tekanan politik di parlemen,” ujarnya dalam video pendek di laman Tiktok @ agung.wisnuwardana, Kamis (12/11/2026).
Agung menjelaskan, dinamika tersebut tidak hanya berkaitan dengan polemik dokumen pendidikan, putusan kasasi yang membatalkan surat keterangan penyetaraan pendidikan serta pengajuan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) oleh 120 anggota DPR dari delapan fraksi menjadi dua faktor yang mempersempit ruang politik Gibran.
“Ada dua alasan utama yang saya duga ini menjadi opsi mundur dari Gibran. Pertama, jalan buntu ranah hukum. Putusan kasasi mahkamah membatalkan surat keterangan penyataan pendidikan secara final dan berkekuatan hukum tetap: Yang kedua, pengepungan politik di parlemen. Pengajuan HMP oleh 120 anggota DPR telah melampaui syarat minimal 25 anggota,” ujarnya.
Menurut Agung, pengunduran diri secara sukarela dapat menjadi langkah untuk menghindari ketidakpastian politik berkepanjangan akibat proses pemakzulan. Jika jabatan wakil presiden kosong, mekanisme konstitusional akan mengatur proses pengisian jabatan tersebut melalui pemilihan oleh MPR berdasarkan dua calon yang diusulkan presiden.
“Pengunduran diri ini bukan sekadar penutup polemik hukum, melainkan penataan ulang peta kekuatan elite menuju Pemilu 2029,” katanya.
Lebih lanjut, ia mempertanyakan sejauh mana dinamika perebutan kekuasaan tersebut mampu menjawab persoalan masyarakat, mulai dari kebakaran hutan dan lahan, korban akibat kabut asap, keterbatasan lapangan pekerjaan, hingga kesenjangan ekonomi.
“Apakah dinamika politik demikian bisa menyelesaikan karhutla yang masih berkobar dan korban ispa ribuan orang? Apakah bisa menyelesaikan lowongan pekerjaan yang makin sempit dan kesenjangan ekonomi yang semakin lebar? Sepertinya, jauh panggang dari api,” pungkasnya.[] Ikbal
Dapatkan update berita terbaru melalui saluran Whatsapp Mediaumat