Iwan Januar: Demokrasi Hanya Dinikmati Elite Parpol dan Oligarki
MediaUmat – Peneliti Forum of Contemporary Ummah Studies (FoCUS) Iwan Januar menyatakan, demokrasi yang selama ini diklaim sebagai sistem yang menjamin kedaulatan rakyat justru lebih banyak dinikmati oleh elite partai politik dan oligarki.
“Demokrasi disebut sebagai rumah kedaulatan rakyat, tetapi kenyataannya hanya dinikmati oleh elite parpol dan oligarki. Parlemen yang dipilih rakyat justru bebas membuat berbagai konstitusi untuk kepentingan segelintir pihak,” ungkapnya kepada media-umat.com, Jumat (13/11/2026).
Menurutnya, keberpihakan sistem demokrasi kepada oligarki terlihat dari lahirnya sejumlah regulasi yang dinilai lebih menguntungkan kepentingan pemilik modal, baik lokal maupun asing. Hal itu dapat dilihat dari lahirnya UU Omnibus Law, UU IKN, dan UU Minerba yang disebutnya lahir untuk melayani kepentingan oligarki.
Ia juga menilai demokrasi yang selama ini diposisikan sebagai antitesis otoritarianisme ternyata tidak mampu menghilangkan praktik kekuasaan yang menindas rakyat. Sebaliknya, kisruh politik yang terjadi justru memperlihatkan munculnya bentuk baru otoritarianisme di tengah sistem yang mengatasnamakan kedaulatan rakyat.
“Demokrasi sebagai antitesis otoritarianisme adalah ilusi. Kacaunya politik hari ini memperlihatkan bentuk baru otoritarianisme,” ujarnya.
Lebih lanjut, Iwan menyoroti berbagai peristiwa pada era pemerintahan Joko Widodo yang mencerminkan pelanggaran terhadap hak-hak rakyat. Dalam kasus KM 50, Tragedi Kanjuruhan, pembubaran ormas Islam, kriminalisasi aktivis, hingga penyadapan oleh kepolisian sebagai sejumlah contoh persoalan tersebut.
“Di era Jokowi, berbagai pelanggaran hak rakyat seperti KM 50, Tragedi Kanjuruhan, pembubaran ormas Islam, kriminalisasi aktivis, sampai penyadapan oleh kepolisian justru terjadi,” paparnya.
Selain melahirkan praktik kekuasaan yang dinilai otoriter, Iwan mengatakan demokrasi juga menyuburkan mental oportunistis di kalangan elite partai politik. Pergantian partai oleh para politisi kerap dilakukan demi memenuhi ambisi politik, menyelamatkan karier, atau menghindari jerat hukum.
“Demokrasi juga suburkan mental oportunis. Elite parpol bisa berganti-ganti partai untuk memuaskan syahwat politik, atau untuk menyelamatkan karier maupun dari jerat hukum. Demokrasi rapuh dan akan bangkrut,” pungkasnya.[] Lukman Indra Bayu
Dapatkan update berita terbaru melalui saluran Whatsapp Mediaumat
