PKAD: Siapa yang Diuntungkan Proyek Shrimp Estate?

MediaUmat – Analis Senior Pusat Kajian dan Analisis Data (PKAD) Fajar Kurniawan mempertanyakan pihak mana yang diuntungkan dalam program shrimp estate.

“Shrimp, benarkah menguntungkan nelayan dan alam? Katanya demi kesejahteraan nelayan dan ketahanan pangan. Tapi kalau itu membuat penyu kehilangan habitatnya, ekosistem pesisir rusak, nelayan menurun masukannya, siapa sebenarnya yang diuntungkan oleh proyek Shrimp Estate ini?” ulasnya dalam video Setelah Food Estate, Kini Pemerintah Bangun Shrimp Estate, What? di kanal YouTube Khilafah News, Sabtu (27/7/2026).

Jelasnya, pemerintah saat ini sedang mendorong pembangunan tambak undang raksasa atau Shrimp Estate di berbagai daerah yakni Kebumen, Sukamara, Sumbawa dan di Sumba Timur.

“Proyek ini adalah bagian dari Proyek Strategis Nasional atau PSN. Alasannya sih menjanjikan meningkatkan ekspor, menciptakan lapangan kerja, menjadikan Indonesia sebagai raja udang dunia,” ujarnya.

Tapi, tegasnya, pengalaman di Kebumen memberi pelajaran penting yang tidak boleh diabaikan.

“Menurut penelitian yang dipublikasikan The Conservation, sejarah proyek Shrimp Estate dibangun pada tahun 2021. Habitat penyu di Pantai Petanahan mengalami kerusakan yang serius,” sebutnya.

Sebelum proyek berjalan, jelas Fajar, puluhan penyu rutin mendarat dan bertelur di kawasan itu. Kini keberadaan nyaris tak lagi ditemukan. Data citra satelit Copernicus menunjukkan sedikitnya empat gumpuk pasir setinggi 2 sampai 10 meter yang selama ini menjadi lokasi peneluran penyu telah diratakan. Padahal sebagian besar spesies-spesies penyu laut ini saat ini sudah masuk kategori terancam punah menurut IUCN (International Union for Conservation of Nature/Persatuan Internasional untuk Konservasi Alam).

Dampaknya

Namun, paparnya yang lebih mengkhawatirkan dampaknya tidak hanya dirasakan satwa liar. Nelayan setempat mengaku harus melaut lebih jauh karena hasil tangkapan berkurang.

“Sejumlah investigasi juga menemukan persoalan pengeluaran limbah yang diduga berkontribusi terhadap penurunan kualitas perairan pesisir,” ulasnya.

Bahkan, lanjutnya, laporan investigatif dari Pulitzer Center mengungkap bahwa proyek yang dibangun untuk mendukung target produksi udang nasional itu justru gagal mencapai target.

“Audit BPK menemukan realisasi produksi tahun 2023 hanya mencapai sekitar 40% dari target. Sedangkan pada tahun 2024 turun menjadi sekitar 22% dari target yang ditetapkan. Laporan yang sama juga menyoroti fasilitas pengolahan limbah yang dinilai belum memadai untuk mencegah pencemaran ke laut,” bebernya.

Ironisnya, tegas Fajar, proyek menelan anggaran sekitar Rp175 miliar rupiah ini, bahkan sempat berhenti beroperasi selama berbulan-bulan pada tahun 2025 hingga awal 2026.

Namun, kritiknya, meski berbagai perusahaan itu masih menjadi bahan evaluasi, pemerintah kini juga menyiapkan proyek serupa di Sumbat Timur dengan skala yang jauh lebih besar.

“Nilai investasinya diberikan mencapai sekitar Rp7,2 triliun atau 40 kali lebih besar dibandingkan proyek di Kebumen,” ucapnya.

Padahal, sambungnya, para peneliti mengingatkan budidaya udang intensif berisiko menghasilkan limbah organik dalam jumlah besar yang dapat memicu eutorifikasi.

“Eutorifikasi yaitu kondisi ketika perairan menjadi terlalu kaya nutrisi sehingga terjadi ledakan alga dan kematian biota laut,” paparnya.

Dalam jangka panjang, bebernya, dampaknya bisa menjalar ke bakau (mangrove), ke terumbu karang hingga sumber penghidupan masyarakat di pesisir.

Karena itu, menurutnya, ukuran keberhasilan Shrimp Estate seharusnya bukan hanya berapa ton udang yang dipanen atau berapa dolar devisa yang masuk, melainkan asas kebermanfaatan dari seluruh aspek.

“Yang lebih penting adalah apakah nelayan lokal benar-benar sejahtera? Apakah ekosistem pesisir tetap terjaga? Dan apakah manfaat ekonomi lebih besar daripada kerusakan yang ditinggalkan,” tanyanya retoris.

Sebab, tutupnya, kalau yang tumbuh hanya angka produksi, sementara alam dan masyarakat pesisir yang menanggung biayanya, jangan-jangan yang sedang dibangun bukan lumbung kesejahteraan, melainkan utang lingkungan untuk generasi berikutnya.[] Novita Ratnasari

Dapatkan update berita terbaru melalui saluran Whatsapp Mediaumat