Usulan JK Naikkan BBM Seakan Kaburkan Makna Subsidi
MediaUmat – Terkait dengan usulan mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) untuk menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) untuk menekan defisit Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) serta mengendalikan pertumbuhan utang negara seakan bagus, tapi ada pengaburan makna istilah subsidi.
“Seakan usul Pak Yusuf Kala bagus, namun juga harus kita kritik karena saat ini seakan terjadi pengaburan makna istilah subsidi,” ujar narator Khilafah News dalam video Jusuf Kalla Usul Harga BBM Naik, Solusi atau Beban? di kanal YouTube Khilafah News, Kamis (9/4/2026).
Sebab, jelasnya, dari sudut pandang sebagian pihak, subsidi diartikan sebagai bentuk kebaikan pemerintah kepada rakyatnya.
“Padahal jika merujuk pada peran dan fungsi dari pemerintah, maka subsidi itu merupakan tanggung jawab atau kewajiban pemerintah,” tuturnya.
Oleh karena itu, lanjutnya, tidak sewajarnya jika tanggung jawab atau kewajiban itu beralih kata menjadi makna subsidi yang sering diartikan sebagai bantuan.
“Sebab pemerintah memiliki kewajiban untuk mengatur hajat hidup orang banyak, termasuk di antaranya dalam pengurusan BBM,” lanjutnya.
Negara, bebernya, tidak boleh berlepas tangan atas pemenuhan hak pokok dari setiap warga negara. Semua itu tanggung jawab negara secara mutlak.
“Termasuk di antaranya pemenuhan berkaitan dengan energi, pendidikan, kesehatan, dan keamanan. Karena tugas utama negara adalah mengurusi dan melayani rakyat, maka negara hendaknya jangan berdagang dengan rakyat,” bebernya.
Dengan demikian, ujarnya, hubungan negara dan rakyat adalah hubungan pelayan dan yang dilayani, bukan hubungan penjual dan pembeli.
“Karena itu sewajarnya pemerintah selalu meringankan beban rakyat, bukan malah mencari untung dari rakyat,” tuturnya.
Menolak Kapitalisme
Ia juga menjelaskan terkait tentang banyak sekali masyarakat menolak kapitalisme, karena dalam sistem ekonomi kapitalisme berlaku free fight liberalism atau sistem persaingan bebas.
“Siapa yang memiliki modal dan mampu menggunakan kekuatan modal atau kapital,” bebernya.
Secara efektif dan efisien, lanjutnya, akan dapat memenangkan pertarungan dan bisnis. Paham ini juga telah menginteralisasi dalam kekuasaan sehingga terbentuk oligarki.
“Mereka adalah sekelompok pengusaha yang mampu mengendalikan pemerintahan termasuk mampu mendekte kebijakan,” tuturnya.
Paham ini, lanjutnya, mengagungkan kekuatan modal sebagai syarat memenangkan pertarungan ekonomi termasuk di antaranya distribusi kepemilikan di tengah-tengah masyarakat.
“Akibatnya kekayaan alam yang seharusnya dinikmati rakyat dan terdistribusi secara adil dan merata justru hanya berputar pada segelintir orang,” pungkasnya.[] Setiyawan Dwi
Dapatkan update berita terbaru melalui saluran Whatsapp Mediaumat
