IJM: Laporan PPATK Mengindikasikan Betapa Besarnya Modal Pemilu
Mediaumat.info – Ditemukannya transaksi keuangan mencurigakan sebesar Rp 51,4 triliun yang mengalir kepada 100 caleg pemilu 2024 dan Rp195 miliar diterima 21 bendahara parpol dari luar negeri sepanjang 2022-2023, mengindikasikan betapa besarnya modal pemilu.
“Laporan dari PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan) ini mengindikasikan betapa besarnya modal pemilu ke parpol dengan kontestasi pemilu,” ujar Direktur Indonesia Justice Monitor Agung Wisnuwardana dalam video Breaking News: PPATK Ungkap 21 Bendahara Parpol Terima Pendanaan dari Luar Negeri, Jumat (12/1/2024) di kanal YouTube Justice Monitor.
Menurut Agung, pemilu langsung memang menjadi ajang adu kuat modal politik yang bersumber dari para cukong dan oligarki.
“Problem pemilu mulai dari anggaran yang fantastis hingga politik uang, seharusnya menjadi pelajaran bagi kita,” tegasnya.
Namun, ia memandang, problem utama pemilu bukan terletak pada proses pemilihannya langsung atau tidak langsung, karena pada kenyataannya baik langsung maupun tidak, pemilu tidak melahirkan penguasa yang amanah.
“Rakyat Indonesia khususnya kaum Muslimin seharusnya belajar dan mengkajinya lebih mendalam agar tidak mengulang-ulang sebuah aktivitas tanpa memahami arti penting dan substansi persoalan yang mendasar,” ujarnya.
Agung menambahkan, seharusnya menjadi evaluasi bersama adalah apakah pemerintah baru yang terbentuk nantinya akan berpihak pada rakyat, apakah pemerintah baru akan berpihak pada penerapan syariat secara kaffah.
“Maka kita akan mampu memprediksi bahwa pemerintahan yang baru yang terbentuk nanti tidak akan mengalami perubahan yang berarti dibanding dengan apa yang terjadi sebelumnya, kalaupun ada perubahan itu hanya akan terjadi pada tataran cabang dan dangkal yang tidak tersentuh persoalan mendasar,” tuturnya.
Kontestasi politik yang begitu mahal, dinilai Agung, meniscayakan keterlibatan para pemilik modal dan tentu dukungan penuh dari kalangan oligarki.
“Terjadilah transaksional yaitu jual beli jabatan dan jual beli kebijakan yang senantiasa membingkai kerja mereka, maka wajar apabila kebijakan condong pada kepentingan korporasi dan oligarki,” bebernya.
Karena sejatinya pemilu dalam demokrasi, kata Agung, hanya akan mengganti orangnya, mengganti penguasanya, mengganti rezimnya saja sedangkan akar masalah tidak terselesaikan.
“Benang kusut permasalahan kehidupan adalah sistem demokrasi itu sendiri, yang meletakkan kedaulatan di tangan rakyat yang meletakkan pembuat hukum adalah manusia ini persoalan rumit yang harus dituntaskan,” pungkasnya. [] Setiyawan Dwi
