Pamong Institute: Demokrasi Mahal, Bisa Gadaikan Negeri
Mediaumat.info – Saking mahalnya pembiayaan politisi di dalam sistem demokrasi, apalagi di dalam sistem demokrasi liberal kapitalistik yang secara de facto berlaku di Indonesia, maka negeri pun bisa digadaikan.
“Apa lagi di dalam sistem demokrasi liberal kapitalistik ini yang membutuhkan biaya yang sangat mahal dan karena itulah bisa menggadaikan negeri ini, bisa menggadaikan aset-aset negeri ini, bisa merampas kekayaan negeri ini dan diserahkan kepada investor,” tuturnya dalam live streaming PPATK Temukan Transaksi Mencurigakan 100 Caleg Capai Rp51,4 T. Inikah Democrazy? di kanal YouTube PAKTA Channel (Pusat Analisis Kebijakan Strategis), Ahad (14/1/2024).
Sebab, lanjutnya, investorlah, baik investor politik baik dalam negeri maupun luar negeri yang mendanai atau membiayai para politisi dengan biaya yang sangat mahal di pesta demokrasi, yang digunakan politisi untuk meningkatkan popularitas maupun elektabilitas dan semua itu tidak ada yang gratis.
“Jadi no free lunch, tidak ada makan siang gratis, untuk semua imbalan, termasuk untuk komponen timses (tim sukses) pada saat kampanye,” tuturnya.
Maka, jelas Wahyudi, di sinilah titik krusialnya, yakni pada temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), transaksi yang begitu besar di dalam setiap event pesta demokrasi, karena memang butuh pendanaan yang begitu besar, dan para politisi yang ingin menang dalam demokrasi mengharuskan mendatangi para investor, ketika mendatangi para investor maka akan terjadi namanya transaksi politik.
“Nah, risikonya kalau menggunakan transaksi politik tersebut, maka ketika nanti dia berkuasa dia (politisi) akan didatangi oleh investornya untuk dimintai kompensasinya,” bebernya.
Dan kompensasinya, menurutnya, itu bisa bayar kembali, bisa berupa kebijakan baik mempermudah perizinan maupun hal lain dan tentu tidak mudah untuk membuat kebijakan bagi pejabat tersebut yang pro pada rakyat atau sangat menguntungkan rakyat, pastinya kebijakan yang menguntungkan investornya.
“Kita bisa lihat ada Undang-Undang (UU) Minerba jelas-jelas itu merugikan negara dan merugikan rakyat tapi menguntungkan para pemgusaha dan investor yang akhirnya bisa lolos,” tegasnya.
Dialami AS
Wahyudi juga membeberkan, praktik sistem demokrasi seperti halnya yang terjadi di Indonesia ini, dialami juga di berbagai negara termasuk di Amerika Serikat.
“Amerika saja demikian, sehingga Amerika itu dikenal dengan negara yang dipimpin oleh para pengusaha, banyak pengusaha-pengusaha besar yang menjadi politisi dan semua pejabat negara di Amerika itu kebanyakan pengusaha baik pengusaha di bidang minyak maupun persenjataan,” pungkasnya. [] Setiyawan Dwi
