BUMN Karya Diambang Kebangkrutan, Aktivis 98: Hentikan Tata Kelola Gaya Kapitalis

Mediaumat.news – Tata kelola BUMN Infrastruktur atau BUMN Karya dengan gaya kapitalis sehingga mengalami kerugian tajam dinilai Aktivis 98 Agung Wisnuwardana harus segera dihentikan dan dikelola secara syariah Islam.

“Tata kelola infrastruktur publik gaya kapitalis seperti ini harus dihentikan dan saatnya kembali pada syariah Islam yang membawa rahmat,” tuturnya kepada Mediaumat.news, Jumat (23/4/2021).

Menurutnya, dengan pengelolaan sesuai syariah Islam maka infrastruktur publik akan benar-benar dirasakan kemanfaatannya oleh seluruh rakyat. “Tanpa mencekik rakyat dan menggadaikan martabat negeri tercinta,” ujarnya.

Ia melihat, kinerja keuangan BUMN Karya dalam laporan keuangan 2020 mengalami kerugian yang tajam. “BUMN Karya diambang kebangkrutan,” ungkapnya.

Agung menduga hal ini disebabkan pendapatan BUMN Karya turun drastis, laba tergerus habis dan utang menggunung tinggi.

“Waskita Karya (WSKT) mengalami rugi bersih Rp 7.38 triliun dan jangan lupa rasio utang 75 persen dari total aset perusahaan. Parah Banget! Wijaya Karya (WIKA) laba bersihnya nyungsep hingga 92 persen dan utangnya sadis, tercatat Rp 51,45 triliun. Rasio utang nyaris 70 persen dari total aset. PT Pembangunan Perumahan (PT PP) laba bersihnya terjun bebas hingga 84 persen dan terjerat utang hingga Rp 39,4 triliun. Sedangkan Adhi Karya dan Hutama Karya belum menyampaikan laporan keuangan,” bebernya.

Menurutnya, penyebab anjloknya kinerja keuangan BUMN Karya tersebut setidaknya ada tiga. Pertama, penugasan infrastruktur oleh rezim Jokowi yang ambisius tanpa melihat situasi dan kondisi. Kedua, BUMN Infrastruktur harus membayar bunga utang yang semakin tinggi.

Ketiga, diduga komisaris dan direksi BUMN menjadi rebutan karena gajinya fantastis. “Contoh gaji Direksi Waskita Karya mencapai 1.01 miliar per bulan per orang,” ujarnya.

Oleh sebab itu, ia menduga mereka (komisaris dan direksi BUMN) tidak terlalu peduli BUMN mau rugi atau tidak.

Menurutnya, jika lima BUMN Karya tersebut bangkrut semua maka total utangnya mencapai Rp 200 triliun.

“Siapa yang akan menanggung utang sebesar itu? Jokowi? Sri Mulyani? Anggota DPR? Ya, Kagaklah. Kita semua rakyat Indonesia yang harus menanggungnya sampai anak cucu,” pungkasnya.[] Achmad Mu’it