MediaUmat – Cendekiawan Muslim Ustadz Muhammad Ismail Yusanto (UIY) menegaskan, lembaga pendidikan Islam seperti pondok pesantren tidak boleh mengisolasi diri dari persoalan umat dan hanya berfokus pada urusan internal semata.
“Pesantren tidak boleh steril juga dari urusan-urusan umat,” ujarnya dalam Focus to The Point: Ulama Tegur Penguasa! Apa yang Terjadi? di kanal YouTube UIY Official, Senin (28/9/2026).
Pernyataan tersebut merespons pidato pimpinan Pondok Modern Darussalam Gontor, KH Hasan Abdullah Sahal, di hadapan Presiden Prabowo Subianto pada Peringatan 100 Tahun Gontor (19/9). Dalam pidato yang menjadi sorotan publik itu, Kiai Sahal menyentil tajam lunturnya etika kepemimpinan yang memicu maraknya fenomena mencari muka, mengejar jabatan, hingga memalsukan ijazah akibat politik pragmatis.
“Ketika etika luntur, yang makin menonjol adalah kepentingan. Usaha meraih kepentingan tanpa etika itulah yang memicu fenomena mencari muka, menjilat, hingga memalsukan ijazah. Intinya, menghalalkan segala cara,” tutur UIY.
Terlebih, tambahnya, perburuan kekuasaan tanpa etika berisiko melahirkan kehinaan. UIY pun mengingatkan pesan Nabi Muhammad SAW terkait hakikat kekuasaan.
“Jabatan itu amanah, wa innaha khizyun wa nadamah. Jadi, jabatan itu nanti pada akhirnya hanya akan menjadi penyesalan dan kehinaan,” jelasnya.
Peran Amar Ma’ruf Nahi Mungkar
Oleh karena itu, UIY menandaskan pentingnya peran korektif ulama melalui amar ma’ruf nahi mungkar. Mengutip ajaran Nabi SAW tentang ulama dan umara (penguasa) sebagai dua golongan kunci nasib masyarakat, ia mengingatkan bahwa mengoreksi penguasa merupakan derajat jihad tertinggi.
“Jihad yang paling utama itu adalah menyampaikan kalimat yang hak di depan penguasa yang zalim atau penguasa yang jahat,” tegasnya, merujuk sabda Rasulullah SAW, seraya menambahkan siapa saja yang terbunuh karena berani menasihati penguasa zalim akan disetarakan derajatnya dengan penghulu para syuhada, Hamzah bin Abdul Muthalib.
Namun dalam satu dekade terakhir, UIY menyayangkan masih banyaknya kezaliman yang dibiarkan, bahkan didiamkan oleh sebagian ulama demi melegitimasi kekuasaan. Padahal, keilmuan ulama seharusnya berdiri kokoh untuk menegakkan kebenaran, bukan diperjualbelikan.
Berangkat dari kritik tersebut, UIY membedakan antara politik praktis kekuasaan dan politik ri’ayah syu’un al-ummah (pengurusan urusan umat). Menurutnya, ulama wajib terlibat dalam politik pengurusan umat agar kebijakan publik tidak melenceng dari ajaran Islam.
“Jadi politik yang kedua, ulama justru harus tampil, termasuk juga ketika memperjuangkan tegaknya kehidupan Islam, itu juga perjuangan politik. Ulama juga musti hadir,” pungkasnya.[] Zainul Krian
Dapatkan update berita terbaru melalui saluran Whatsapp Mediaumat