Pada 5 Juli, Ashik Chowdhury, ketua eksekutif Otoritas Pengembangan Investasi Bangladesh, Bangladesh Investment Development Authority (BIDA), mengumumkan, “Kami mengundang investor untuk bermitra dalam menghidupkan kembali perusahaan milik negara melalui investasi sektor swasta” (thedailystar.net, 6/7/2026).

Privatisasi besar-besaran perusahaan milik negara (BUMN) adalah tuntutan kolonial dan pilar utama paket ekonomi IMF. Hal ini merampas pendapatan besar dari kas negara dari sektor-sektor ekonomi yang menguntungkan selama bertahun-tahun dan bahkan berpuluh-puluh tahun, sementara kas negara kemudian hanya menerima dana yang jauh lebih kecil dari penjualan langsung perusahaan dan pajak atas produksinya.

Bagaimanapun juga, sebagian besar pendapatan negara diberikan sebagai pembayaran bunga kepada lembaga-lembaga kolonial, sementara negara kehilangan pendapatan yang cukup besar sehingga perekonomian semakin bergantung pada pinjaman luar negeri. Sehingga tidak mengherankan, kaum Muslim Bangladesh tetap berada dalam krisis ekonomi yang mendalam setelah kaum muda mereka yang dinamis, cerdas, dan pemberani memberontak melawan rezim Sheikh Hasina.

Jelas sekali, kepemimpinan baru telah gagal mewujudkan perubahan nyata. Wajah-wajah baru tersebut hanya mengimplementasikan proyek lama yang gagal dalam semua elemen kuncinya. Jelas juga bahwa kaum Muslim harus mengarahkan perhatian penuh mereka pada proyek perubahan yang sebenarnya: Khilafah Rasyidah dan sistem ekonomi Syariahnya (hizb-ut-tahrir.info, 6/7/2026).

Dapatkan update berita terbaru melalui saluran Whatsapp Mediaumat