MediaUmat – Pengamat Hubungan Internasional Budi Mulyana menyatakan, peristiwa pemberian hadiah pesawat mewah oleh Qatar kepada Presiden Amerika Serikat Donald Trump harus dilihat sebagai refleksi dari kelemahan sistemik politik global saat ini, khususnya di dunia Islam.
“Secara garis besar, kita mesti memandang peristiwa ini sebagai refleksi dari kelemahan sistemik politik hari ini: di mana negeri-negeri Muslim yang kaya secara finansial justru miskin secara visi politik global, sehingga terjebak dalam lingkaran kebergantungan dan mengabaikan urusan umatnya sendiri,” ujarnya kepada media-umat.com, Senin (22/6/2026).
Karena, menurutnya, peristiwa tersebut tidak bisa dipandang sebagai praktik diplomasi biasa Tindakan tersebut justru mencerminkan adanya krisis izzah (kemuliaan/harga diri) di kalangan penguasa Muslim yang cenderung tunduk pada hegemoni Barat.
“Dalam pandangan Islam, kedaulatan politik umat Muslim harus mandiri dan memiliki izzah. Memberikan hadiah bernilai fantastis kepada pemimpin negara sekuler Barat sering kali dipandang bukan sebagai diplomasi biasa, melainkan bentuk subserviansi (ketundukan) untuk mencari perlindungan politik (muwalah),” tuturnya.
Kecenderungan ini, menurut Budi, menunjukkan negeri-negeri Muslim lebih memilih mencari perlindungan politik dari kekuatan Barat ketimbang membangun kekuatan kolektif di antara mereka sendiri.
“Alih-alih mengandalkan kekuatan aliansi antar-negeri Muslim atau kekuatan internal umat, penguasa negeri Muslim justru menggunakan kekayaan alamnya untuk ‘menyogok’ atau mengambil hati kekuatan asing,” jelasnya.
Lebih jauh, Budi juga mengkritik keras aspek pemborosan dalam pemberian hadiah tersebut. Penggunaan dana dalam jumlah fantastis untuk kepentingan simbolik semacam itu bertentangan dengan prinsip pengelolaan harta dalam Islam yang melarang tabdzir (pemborosan), terlebih ketika dana tersebut berasal dari kas negara.
“Di saat jutaan umat Muslim di berbagai belahan dunia—mulai dari Palestina, Yaman, hingga kamp-kamp pengungsi—mengalami krisis kelaparan, kemiskinan, dan kehancuran akibat perang, kekayaan negeri Muslim justru mengalir dalam bentuk jet mewah untuk seorang miliarder asing,” terangnya.
Dalam pandangan Islam, jelas Budi, penyelamatan nyawa dan pemenuhan kebutuhan dasar umat jauh lebih utama dibandingkan diplomasi transaksional yang bersifat superfisial, kebijakan semacam ini hanya memperlebar jurang ketidakadilan di tengah umat.
“Secara ideologis [Islam], menyelamatkan nyawa dan menyejahterakan umat jauh lebih wajib hukumnya daripada melakukan diplomasi transaksional yang superfisial,” tuturnya.
Selain itu, Budi menyoroti aspek penyalahgunaan konsep kepemilikan umum (milkiyyah ‘ammah). Kekayaan alam seperti gas yang dimiliki Qatar sejatinya adalah milik seluruh umat, yang pengelolaannya harus ditujukan untuk kemaslahatan rakyat, bukan kepentingan elite atau pihak asing.
“Menggunakan hasil bumi umat untuk membiayai gaya hidup mewah pemimpin negara asing dinilai sebagai bentuk penyalahgunaan wewenang dan pengabaian terhadap konsep amanah bayt al-maal (kas negara),” sorotnya.
Dampak Geopolitik
Budi juga menilai peristiwa ini memiliki dampak geopolitik yang sangat destruktif, peristiwa ini sebagai simbol pergeseran peta politik global yang berpotensi melemahkan posisi tawar dunia Islam, khususnya dalam memperjuangkan isu Palestina.
“Peristiwa ini bukan sekadar urusan ‘diplomasi pesawat’, melainkan simbol dari pergeseran peta politik yang memperlemah posisi tawar dunia Islam, khususnya dalam membela isu Palestina,” tuturnya.
Ia menjelaskan, langkah Qatar tersebut berpotensi “menyandera” peran strategisnya sebagai mediator dalam konflik Palestina. Selama ini Qatar dikenal memiliki posisi unik dengan menjadi tuan rumah kantor politik Hamas sekaligus lokasi pangkalan militer terbesar Amerika Serikat di Timur Tengah, Al-Udeid. Namun, hadiah fantastis ini dinilai sebagai upaya membeli jaminan keamanan politik dari Washington.
“Ketika Qatar memberi ‘upeti’ semewah itu kepada Trump, maka netralitasnya runtuh. Mereka akan semakin mudah ditekan untuk menjinakkan bahkan mengorbankan faksi perlawanan Palestina demi kepentingan Barat,” ujarnya.
Lebih lanjut, Budi menilai, peristiwa ini juga membuka jalan bagi normalisasi gaya baru yang memperkuat agenda Abraham Accords. Perjanjian tersebut sebagai bentuk pengkhianatan sistemik terhadap Palestina, dan pemberian pesawat ini menjadi simbol kesiapan negara-negara Teluk untuk melanjutkan agenda tersebut di bawah pengaruh Trump.
“Diplomasi jet mewah ini bukan sekadar hubungan bilateral, tetapi sinyal bahwa negara-negara Teluk siap berkompromi lebih jauh dengan agenda AS. Ini akan mempercepat isolasi perjuangan Palestina,” ungkapnya.
Menurutnya, tindakan tersebut mempertegas konsolidasi hegemoni Amerika Serikat dan Barat atas sumber daya dunia Islam. Kekayaan alam kawasan Teluk terus dimanfaatkan untuk memperkuat simbol kekuasaan Barat, bukan untuk membangun kemandirian politik umat Islam.
“Transaksi semacam ini memperkuat kenyataan pahit bahwa rezim-rezim di Timur Tengah merasa keamanan singgasana mereka tidak bergantung pada soliditas umat Islam atau keadilan bagi Palestina, melainkan pada restu politik dari Gedung Putih,” sorotnya.
Ia menambahkan, realitas ini menunjukkan ketergantungan rezim-rezim Timur Tengah terhadap legitimasi politik dari Gedung Putih. Dalam pandangannya, isu Palestina kerap dipinggirkan demi menjaga stabilitas kekuasaan dan kepentingan elit, sementara konflik di kawasan sengaja dikelola agar ketergantungan terhadap perlindungan Barat tetap terjaga.
Menurutnya, isu Palestina sengaja dipinggirkan demi menjaga stabilitas politik dan ekonomi elit penguasa. Konflik di Timur Tengah, kata dia, kerap dikelola agar tetap berlangsung sehingga negara-negara kawasan terus bergantung pada perlindungan militer dan politik Amerika Serikat.
“Konflik tidak benar-benar diselesaikan, tetapi dipelihara agar ketergantungan terhadap Barat tetap terjaga,” jelas Budi.
Ia menegaskan, selama dunia Islam masih terfragmentasi dalam sistem nation-state (negara bangsa) yang pragmatis, kekayaan alam mereka akan terus menjadi alat transaksi politik. Dalam kondisi demikian, menurutnya, penyelesaian isu Palestina akan sulit tercapai.
“Selama para pemimpin negeri Muslim lebih sibuk memperkuat simbol kemewahan kekuatan adidaya, maka keadilan bagi Palestina hanya akan menjadi wacana tanpa realisasi,” tutupnya.[] Lukman Indra Bayu
Dapatkan update berita terbaru melalui saluran Whatsapp Mediaumat