MediaUmat – Tawar-menawar proposal antara Iran dan Amerika Serikat yang menunjukkan jalur negosiasi tetap terbuka di antara keduanya, menurut Politisi Muslimah Sulistiawati Usman mengindikasikan Iran belum menampakkan langkah tegas untuk mengakhiri dominasi dan intervensi AS di Timur Tengah.
“Hal ini mengindikasikan bahwa Iran belum menampakkan langkah tegas untuk mengakhiri dominasi dan intervensi AS di Timur Tengah secara mendasar,” tuturnya kepada media-umat.com, Kamis (14/5/2026).
Menurutnya, yang nampak justru pola negosiasi mengenai batas pengaruh, keamanan, dan kepentingan masing-masing pihak.
“Padahal, di tengah memanasnya konflik kawasan, umat Islam menaruh harapan besar agar gejolak ini menjadi momentum melemahnya hegemoni AS di Timur Tengah, sekaligus menggoyahkan posisi Israel yang selama ini mendapatkan perlindungan politik dan militer dari Washington,” ujarnya.
Karena itu, kata Sulis, berbagai manuver diplomatik dan negosiasi yang tetap memberi ruang bagi keberlanjutan pengaruh AS dipandang belum menjawab harapan besar umat terhadap perubahan mendasar di kawasan.
Harus Dilemahkan
Sulis mengungkap, AS bukan sekadar hadir sebagai mediator politik internasional, melainkan telah menjadi kekuatan hegemonik yang menentukan arah politik, keamanan, bahkan konflik Timur Tengah, sesuai kepentingannya sendiri.
“Bahkan nampak jelas dukungan politik, finansial, dan militer AS terhadap Israel di tengah tragedi kemanusiaan Palestina, semakin memperlihatkan bagaimana HAM dan demokrasi sejatinya hanya alat Barat untuk menutupi kejahatan,” bebernya.
Dalam pandangan umat Islam, kata Sulis, pembiaran terhadap genosida rakyat Palestina dan agresi yang terus meluas di kawasan ini, bukan lagi sekadar kegagalan diplomasi internasional, tetapi bentuk nyata keberpihakan terhadap penjajahan. Karena itu, upaya mengakhiri dominasi AS dipandang bukan hanya tuntutan politik, melainkan juga tuntutan syar‘i untuk menghentikan kezaliman dan penjajahan atas negeri-negeri Muslim.
“Secara logis pun, selama AS tetap ada di kawasan ini, maka ia akan terus menjadi aktor dominan yang menopang keberlangsungan Israel dan menjaga pengaruhnya di Timur Tengah. Maka konflik kawasan akan terus dipelihara dalam kerangka kepentingan geopolitik Barat,” ujarnya.
Itulah mengapa, lanjutnya, mengenyahkan hegemoni AS, dipandang sebagai salah satu jalan penting untuk membuka peluang perubahan politik yang lebih independen bagi dunia Islam.
Syarat Iran
Sulis mengingatkan pentingnya Iran untuk benar-benar mampu mengalienasi sekaligus mengusir pengaruh AS dari kawasan. Hal paling mendasar yang harus dimiliki adalah ideologi perlawanan yang jelas dan menyatukan umat.
“Iran tidak cukup hanya membangun kekuatan militer atau jaringan regional, tetapi juga perlu keluar dari konsep sektarian menuju konsep ideologi Islam yang lebih menyeluruh dan mempersatukan,” sarannya.
Sebab, menurutnya, pertarungan melawan dominasi AS pada hakikatnya bukan sekadar konflik geopolitik, melainkan juga pertarungan pengaruh peradaban dan ideologi.
“Selama Iran tetap mempertahankan identitas perjuangan yang sangat lekat dengan madzhab tertentu, maka hal itu akan terus menjadi faktor penghambat bagi persatuan kekuatan umat Islam di kawasan,” katanya.
Perpecahan negeri-negeri Muslim, serta kecurigaan sektarian,menurutnya, akan tetap hidup. Kemudian akan selalu menyimpan potensi fragmentasi di tengah umat. Dan ini akan terus dimanfaatkan oleh kekuatan Barat untuk mempertahankan pengaruhnya.
Ia juga mengingatkan, AS dan sekutunya selama ini sangat diuntungkan oleh terbelahnya dunia Islam ke dalam identitas-identitas mazhab, nasionalisme, dan kepentingan regional. Karena itu, perjuangan untuk membebaskan kawasan dari hegemoni asing memerlukan landasan yang mampu melampaui sekat-sekat sektarian dan menyatukan umat dalam identitas Islam yang lebih luas.
“Pilihan satu-satunya adalah ideologi Islam yang dijadikan landasan tegaknya kekuatan penuh negara umat Islam, yaitu khilafah dengan metode kenabian,” tandasnya.
Sebelumnya dikabarkan, Iran mengajukan proposal kepada AS berisi 14 poin melalui Pakistan sebagai respon proposal AS berisi 9 poin.
Isi proposal Iran adalah menuntut penghentian blokade dan penarikan pasukan AS, pencabutan total sanksi ekonomi, serta jaminan keamanan dan ganti rugi perang dalam waktu 30 hari sebagai syarat perdamaian.
Namun, Trump menolak mentah-mentah proposal tersebut, karena menganggap Iran belum membayar harga yang cukup besar, dan tetap berkomitmen untuk terus melumpuhkan kekuatan militer AS, serta tetap mempertahankan pengaruh proksi Iran.[] Achmad Mu’it
Dapatkan update berita terbaru melalui saluran Whatsapp Mediaumat