MediaUmat – Direktur Pamong Institute Wahyudi al-Maroki menilai, pembentukan Universitas Republik Indonesia (URI) oleh pemerintah sangat jelas bertabrakan dengan program efisiensi anggaran dan kelembagaan negara. “Ini bertabrakan dengan program efisiensi,” tegasnya kepada media-umat.com, Jumat (24/7/2026).

Penilaian tersebut menanggapi langkah Presiden Prabowo Subianto yang melantik Donny Ermawan Taufanto sebagai Gubernur URI dan Yos Sunitoyoso sebagai Wakil Gubernur URI di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (22/7/2026). Lembaga pendidikan anyar tersebut disiapkan pemerintah untuk mencetak calon pemimpin bangsa dengan mengadopsi model lembaga kepemimpinan luar negeri.

Saat ini, aktivitas operasional awal URI masih menempati gedung sementara dengan meminjam dua lantai di Gedung Badan Pengelola BUMN, Jalan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat. Namun, pemerintah berencana membangun kompleks kampus utama di atas lahan eks perkebunan sawit PTPN di Cikasungka, Bogor Utara, Jawa Barat, serta menargetkan pendirian hingga 10 kampus URI di berbagai daerah di masa mendatang.

Atas dasar itulah, Wahyudi mempertanyakan urgensi pembangunan fasilitas fisik serta pembentukan lembaga baru tersebut di tengah keberadaan lembaga pendidikan kepemimpinan yang sudah ada, seperti IPDN, Akmil, dan Unhan.

“Jika dari perspektif efisiensi tentu tidak kena. Karena dengan membentuk universitas baru, perlu anggaran baru, pegawai baru, perlu bangunan baru, dan macam-macam, biayanya sangat mahal,” ujarnya.

Menurut Wahyudi, pemerintah semestinya mengoptimalkan lembaga pendidikan teruji yang sudah ada ketimbang menggelontorkan anggaran demi membangun infrastruktur dan institusi baru dari nol.

“Kita sudah banyak lembaga pendidikan yang sudah ada yang handal, yang mungkin kalau memang diperlukan tinggal meningkatkan kualitasnya atau membuat program baru yang tinggal ditempelkan di situ daripada membentuk kampus baru, universitas baru, gedung baru, lahan baru, dan institusi baru,” tandasnya.

Dari kacamata tata kelola pemerintahan yang baik, tambahnya, penambahan struktur baru di era anggaran terbatas justru memperberat beban negara.

“Dari segi perspektif pemerintahan yang baik ini tidak menguntungkan karena ini tidak efisien, struktur makin gemuk, biaya makin mahal. Tapi dari kacamata politik ini menarik karena akan membuat jaringan politik yang baru,” pungkasnya.[] Zainul Krian

Dapatkan update berita terbaru melalui saluran Whatsapp Mediaumat