Mundurnya Gibran Dibuat Permainan Opini?
MediaUmat – Menanggapi perhatian publik yang mudah bergeser dari persoalan dugaan pelanggaran proses politik kepada narasi bahwa seorang pejabat sedang dizalimi dalam kasus mundurnya Gibran sebagai Wapres karena masalah ijazah, Direktur Siyasah Institute Iwan Januar mengatakan ini permainan opini.
“Ini permainan opini. Dalam percaturan dunia politik setiap kekuatan harus memelihara opini untuk kepentingan mereka,” ujarnya kepada media-umat.com, Sabtu (14/11/2026).
Iwan melihat, partai, politisi, sampai pemerintah pun hari ini tetap menjaga citra dengan memainkan opini. Mereka harus pelihara algoritma citra mereka agar terus positif sekalipun sebetulnya tersangkut hukum. Untuk itu mereka memainkan buzzer dan drama visual di media sosial dan media massa mainstream.
Ia menilai, para politisi di sistem demokrasi jarang jujur. Para politisi tersebut pemain watak yang diberi arahan oleh sutradara. Apalagi mereka tahu kalau orang Indonesia itu tipikalnya sentimentil dan nyaris irasional. Bahkan penjahat seperti koruptor atau pembunuh sekalipun bisa mengundang simpati dengan permainan opini.
“Itu yang kita lihat sekarang. Publik bersimpati pada Gibran padahal pelanggaran konstitusinya keterlaluan,” bebernya.
Iwan menjelaskan, dalam Islam punya sifat rahmah itu ajaran agama, tapi jangan sampai menutup dan menghapuskan kenyataan kalau seseorang itu pelaku kejahatan.
Ia mencontohkan Rasulullah SAW yang menegur Usamah bin Zaid karena mencoba membujuk beliau membatalkan had potong tangan untuk seorang perempuan bangsawan pelaku pencurian. Rasulullah SAW juga tetap menjatuhkan sanksi rajam pada seorang perempuan namun tetap menjaga kasih sayang, yaitu menyelamatkan dulu bayi dalam kandungannya sampai selesai disapih. Dalam Islam hukum harus tetap dijaga di tengah rasa iba pada pelaku.
Iwan melanjutkan, dalam ajaran Islam kekuasaan merupakan amanah yang harus tunduk pada syariat, bukan sekadar persoalan suka atau tidak suka kepada sosok pemimpinnya.
Namun kata Iwan, hari ini umat Muslim hidup di alam demokrasi yang tidak ada halal-haram. Tidak ada etika politik yang pasti sebagai pegangan. Etika itu bisa berubah sesuai kepentingan dan keinginan publik. Ia mencontohkan ada pejabat yang pernah tersandung korupsi bisa naik lagi ke pentas politik.
“Tidak ada etika,” tegasnya.
Ditambah lagi rakyat juga secara mayoritas tidak lagi peduli persoalan itu. Iwan mengatakan, tingkat berpikir dan kesadaran politik rakyat secara umum belum sampai tingkat mendalam dan cemerlang. Mereka masih pragmatis dan terjebak pada figuritas. Akhirnya mudah dimanipulasi.
“Maka harus ada upaya menaikkan level berpikir publik agar naik ke level cemerlang,” pungkasnya.[] Agung Sumartono
Dapatkan update berita terbaru melalui saluran Whatsapp Mediaumat