Kritisi UU Reforma Agraria 2026, HILMI: Niat Baik Tak Otomatis Lahirkan Keadilan

MediaUmat – Kebijakan redistribusi lahan pemerintah melalui UU 10/2026 tentang Pengaturan Reforma Agraria dinilai Perhimpunan Intelektual Muslim Indonesia (HILMI) menyimpan kontradiksi krusial karena niat baik sebuah regulasi tidak otomatis melahirkan keadilan.

“Tujuan yang baik tak otomatis menghasilkan kebijakan yang adil,” demikian bunyi siaran pers Intellectual Opinion No. 038 bertajuk Reforma Agraria: Antara Keadilan, Kepastian Hak Milik, dan Risiko Kesewenang-wenangan Negara dari HILMI yang diterima media-umat.com, Kamis (13/11/2026).

Memang kehadiran undang-undang ini diklaim bisa mengurangi ketimpangan dan menyejahterakan rakyat. Namun, HILMI menilai kajian mendalam menunjukkan aturan ini berisiko memicu ketegangan antara pemerataan, kepastian hukum, dan potensi konsentrasi kekuasaan di tengah ketimpangan struktural, ketika segelintir korporasi memonopoli konsesi luas sementara rakyat bertanah sempit.

Celah Kesewenang-wenangan dan Diskriminasi

Alih-alih menuntaskan masalah secara adil, aturan tersebut justru menyimpan sederet persoalan. Pertama, pengecualian BUMN, BUMD, dan koperasi dari batas maksimum lahan (Pasal 37) sehingga tetap leluasa memonopoli ratusan ribu hektare lahan sementara rakyat kecil dibatasi.

Kedua, sentralisasi kekuasaan Lembaga Penyelenggara Reforma Agraria (Pasal 13) yang berwenang mutlak menetapkan lokasi hingga memutus sengketa tanpa pengawasan independen.

Ketiga, kewajiban pemegang HGU menyerahkan minimal 20 persen tanahnya (Pasal 48) yang memicu ketidakpastian hukum dan mengancam hak yang sah.

Keempat, ancaman pencabutan hak tanah reforma agraria jika tak digarap dua tahun berturut-turut (Pasal 27) yang mengabaikan faktor bencana atau keterbatasan modal.

Kelima, lemahnya integrasi sistem data tunggal dan geospasial yang berisiko melanggengkan tumpang tindih lahan di lapangan.

Perspektif Syariah dan Kapitalisme

Menjawab hal itu, HILMI menegaskan Islam menawarkan solusi fundamental dengan menempatkan keadilan pada keabsahan status kepemilikan berdasarkan larangan mengambil harta secara batil.

“Keadilan agraria tidak cukup dinilai dari seberapa merata tanah dibagikan. Keadilan harus dimulai dari pertanyaan mengenai keabsahan kepemilikan,” tegas lembaga tersebut.

Ekonomi Islam membagi kepemilikan menjadi tiga: individu, umum, dan negara. SDA strategis seperti air, hutan, dan energi adalah milik umum yang haram dimonopoli korporasi, melainkan wajib dikelola negara untuk umat.

Karenanya, penyelesaian krisis agraria menuntut pengembalian tata kelola SDA kepada syariah Islam secara kaffah serta membebaskan masyarakat dari cengkeraman kapitalisme.

“Negara memang harus hadir mengoreksi ketimpangan, namun negara juga harus dibatasi oleh hukum agar tidak ciptakan ketidakadilan baru,” pungkasnya.[] Zainul Krian

Dapatkan update berita terbaru melalui saluran Whatsapp Mediaumat

Share artikel ini: