MSPI: APBN 2027 Sulit Hasilkan Perbaikan dalam Sistem Kapitalisme

MediaUmat – Peneliti Masyarakat Sosial Politik Indonesia (MSPI) Dr. Riyan, M.Ag. menilai postur APBN 2027 masih mencerminkan ketimpangan prioritas belanja negara dan keberlanjutan paradigma ekonomi kapitalistik.

“Sulit membayangkan kita dapat mencapai hasil yang lebih baik jika masih berada dalam kerangka sistem ekonomi kapitalisme seperti ini,” ujarnya dalam Defisit 2026 Pemerintah Kejar 600 Triliun, Dari Mana Uangnya? di laman YouTube Pusat Analisis Kebijakan Strategis (PAKTA Channel), Ahad (8/11/2026).

Riyan menjelaskan, ketimpangan prioritas belanja negara terlihat dari perbandingan alokasi anggaran sejumlah kementerian dan lembaga dalam APBN 2027. Badan Gizi Nasional memperoleh anggaran Rp240 triliun, melampaui Kementerian Pertahanan sebesar Rp189 triliun, Polri Rp139 triliun, serta Kementerian Pekerjaan Umum Rp114 triliun. Sementara itu, Kementerian Sosial mendapatkan Rp107 triliun, Kementerian Kesehatan Rp102 triliun, dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah sebesar Rp89 triliun.

“Angka tersebut mungkin terlihat besar bagi sebagian orang. Namun, ketika dikaitkan dengan kewajiban pembayaran cicilan utang negara, yang pada 2026 diperkirakan mencapai lebih dari Rp800 triliun, sementara pembayaran bunganya saja hampir menyentuh Rp600 triliun, kita perlu mempertanyakan bagaimana kondisi keuangan negara sebenarnya,” ungkap Riyan.

Menurutnya, besarnya beban pembayaran utang dan bunga negara berpotensi membatasi kemampuan pemerintah dalam mengoptimalkan belanja untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Kondisi tersebut juga diperburuk oleh proyeksi defisit APBN 2027 yang diperkirakan mencapai Rp671 triliun.

“Bagaimana mungkin kita mengharapkan hasil yang lebih baik jika masih terjebak dalam paradigma yang sama? Alokasi anggaran tersebut juga tidak sepenuhnya sejalan dengan aspirasi masyarakat secara keseluruhan, terutama jika melihat persoalan MBG,” katanya.

Riyan menilai persoalan tersebut tidak dapat diselesaikan hanya dengan mengoptimalkan kebijakan dalam kerangka ekonomi yang selama ini diterapkan. Menurutnya, diperlukan perubahan mendasar terhadap paradigma pengelolaan ekonomi agar pemerintah tidak terus menghadapi persoalan fiskal yang sama.

“Jika akar persoalannya tetap dipertahankan, yaitu pengelolaan ekonomi secara sistemik yang berlandaskan kapitalisme, maka kita harus berani berpikir lebih jauh. Persoalan ini bukan sekadar melihat dari sudut pandang di luar kerangka yang sudah ada, melainkan juga harus berani membangun kerangka baru,” tegasnya.

Ia mendorong agar prinsip-prinsip ekonomi Islam menjadi salah satu kerangka yang dibahas secara serius dalam merumuskan arah kebijakan politik dan ekonomi nasional. Prinsip tersebut, menurutnya, harus berlandaskan nilai keimanan, keadilan, kesejahteraan, dan keberkahan.

“Bagaimana kita mengubah arah politik dan perekonomian agar berlandaskan prinsip-prinsip yang dikehendaki oleh Islam, yaitu nilai-nilai keimanan, keadilan, kesejahteraan, dan keberkahan. Inilah hal yang harus dibawa ke dalam pembahasan yang lebih terperinci dan serius ke depannya,” pungkasnya.[] Ikbal

Dapatkan update berita terbaru melalui saluran Whatsapp Mediaumat

Share artikel ini: