MediaUmat – Jurnalis Joko Prasetyo mengingatkan agar kebijakan pengadaan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak mendahulukan fasilitas penunjang di atas kebutuhan utama rakyat.
“Jangan sampai yang utama justru tertinggal, sementara yang pendukung didorong ke depan,” ujarnya kepada media-umat.com, Jumat (10/4/2026).
Dalam hal ini alokasi anggaran fantastis untuk motor listrik sebesar Rp1,2 triliun dan kaos kaki senilai Rp6,9 miliar, menurut Om Joy—sapaan akrab Joko—dinilai tidak sejalan dengan urgensi pemenuhan gizi.
Ia menekankan bahwa esensi program adalah memberi makan rakyat, bukan sekadar membesarkan fasilitas operasional.
Menurutnya, pengadaan tersebut menunjukkan ketimpangan prioritas. Bukan karena motor dan perlengkapan kerja dilarang, tetapi proporsi dan urgensinya dianggap tidak masuk akal. Sebagai gambaran, merujuk pada total anggaran Rp1,2 triliun untuk 21.800 Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), harga per unit motor berdasarkan e-katalog berkisar antara Rp46 juta hingga Rp50 juta.
Begitu pula dengan pengadaan kaos kaki yang totalnya mencapai Rp6,9 miliar. Dari jumlah tersebut, terdapat alokasi sebesar Rp1,7 miliar untuk pengadaan sekitar 17.000 pasang—artinya, satu pasang kaos kaki dihargai sekitar Rp100.000.
“Hingga kini belum ada penjelasan rinci dan transparan mengenai urgensi pengadaan tersebut terhadap layanan gizi,” ujarnya heran.
Kontradiksi Biaya Operasional
Om Joy menyoroti ketimpangan yang nyata saat membandingkan biaya fasilitas dengan inti program. “Bandingkan dengan inti programnya. Dua ribu rupiah per ompreng untuk pemilik dapur, tiga ribu rupiah per ompreng untuk operasional,” ulasnya.
Ia melihat adanya ketidakkonsistenan anggaran. Jika biaya operasional sudah dihitung per porsi, maka mobilitas seharusnya sudah tercakup di dalamnya.
“Ketika kebutuhan makan per porsi relatif terbatas, namun fasilitas operasional bernilai puluhan juta dan atribut kerja mencapai ratusan ribu per item, maka wajar jika publik mempertanyakan arah kebijakan ini,” jelasnya.
Ikan vs Kail
Karena itu, Om Joy memberikan catatan kritis terhadap model pemenuhan kebutuhan dasar ini. Menurutnya, meski rakyat memang membutuhkan makan dan hal itu tidak bisa ditawar, skema MBG saat ini masih bersifat konsumtif dan membebani APBN.
“Jika diibaratkan antara ikan dan kail, MBG baru sebatas memberi ikan. Ironisnya, ikan itu pun dibiayai dari uang rakyat sendiri dengan total anggaran program yang sangat besar. Padahal yang lebih dibutuhkan adalah ‘kail’ agar setiap kepala rumah tangga mandiri dan mampu memberi makan seluruh tanggungannya secara berkelanjutan,” cetusnya.
Ia menegaskan, pemenuhan gizi seharusnya tidak hanya menyasar anak sekolah dan dilakukan sekali sehari. Solusi sejati bukan sekadar memberi makan secara seremonial, melainkan memastikan rakyat memiliki ketahanan ekonomi agar mampu makan tanpa bergantung pada bantuan pemerintah.
Landasan Pertanggungjawaban
Terakhir, Om Joy menyandarkan kritiknya pada nilai spiritual kepemimpinan. Ia mengutip sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan Imam al-Bukhari dan Imam Muslim: “Imam (pemimpin) adalah pengurus rakyat dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyatnya.”
Singkatnya, Badan Gizi Nasional secara substansi perlu meninjau ulang urgensi pengadaan tersebut demi efisiensi anggaran negara. Langkah klarifikasi mengenai rincian spesifikasi yang masuk akal juga mendesak dilakukan, guna mencegah degradasi kepercayaan publik terhadap efektivitas program MBG itu sendiri.
“Pertanggungjawaban itu bukan pada besarnya skala program, tetapi pada ketepatan dalam menempatkan prioritas. Mungkin di dunia bisa lolos, tetapi semuanya akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak,” pungkasnya.[] Zainul Krian
Dapatkan update berita terbaru melalui saluran Whatsapp Mediaumat