MediaUmat – Menanggapi mundurnya puluhan ribu calon mahasiswa yang telah lolos perguruan tinggi negeri (PTN), Influencer dan Aktivis Dakwah Serpong Sujianto menyatakan, fenomena tersebut merupakan pertanda adanya persoalan serius dalam sistem pendidikan di Indonesia.
“Ini adalah sinyal bahwa ada masalah yang sangat besar dalam sistem pendidikan kita,” ujar Kang Soeji, begitu sapaan akrabnya, dalam video Ribuan Calon Mahasiswa Lolos PTN Memilih Tak Daftar Ulang, Sinyal Krisis Biaya Pendidikan? yang tayang di kanal YouTube Khilafah News, Ahad (28/6/2026).
Kang Soeji menjelaskan, beredar informasi bahwa sekitar 60.000 calon mahasiswa gagal melanjutkan kuliah meski telah dinyatakan lolos di perguruan tinggi negeri.
“Teman-teman, beredar berita ada sekitar 60.000 calon mahasiswa yang gagal kuliah. Ini bukan angka yang kecil ya! Ini adalah jumlah mahasiswa yang informasinya lolos perguruan tinggi negeri tapi memilih tidak lanjut kuliah,” tuturnya.
Ia mengatakan, fenomena tersebut memunculkan pertanyaan karena terjadi di tengah besarnya perjuangan pelajar untuk memperoleh kursi di perguruan tinggi negeri.
“Apakah benar ini isu yang beredar? Di saat jutaan pelajar lainnya berjuang mati-matian, mereka yang sudah sampai di depan pintu, eh, malah justru berbalik arah. Pertanyaannya, apa yang sebenarnya terjadi?” tanyanya.
Ia lanjut mengemukakan, tahun 2026 ini Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) kembali digelar dan ribuan siswa dinyatakan lolos ke kampus impian. Namun tiba-tiba di balik kabar tersebut muncul kabar beredar yang mengungkap fakta bahwa diduga sekitar 60.000 calon mahasiswa tidak melakukan daftar ulang sehingga menyisakan puluhan ribu kursi kosong di perguruan tinggi negeri.
Ia pun menilai faktor ekonomi menjadi salah satu penyebab terkuat alasan di balik banyaknya calon mahasiswa yang mengundurkan diri.
“Kenapa kesempatan emas itu disia-siakan? Ya, jawabannya mungkin tidak sederhana. Mereka tidak mau? Tentu tidak. Tentu banyak alasan, tapi salah satu yang terkuat adalah alasan faktor ekonomi. Biaya kuliah yang terus naik membuat banyak keluarga tidak sanggup untuk membiayai. Bahkan ada yang sudah lolos tapi sadar mereka tidak akan mampu bertahan sampai dengan lulus,” jelasnya.
Ia menambahkan, kondisi tersebut membuat sebagian calon mahasiswa memilih bekerja, berutang, atau mengundurkan diri sebelum memulai perkuliahan.
“Mereka memilih yang pertama mungkin kerja sambilan, atau mungkin berutang sana sini, atau mungkin memilih berhenti sebelum memulai. Dan banyak di antara mereka yang memilih mundur sebelum memulai,” nilainya.
Lebih lanjut, Kang Soeji menyampaikan pandangannya bahwa persoalan tersebut tidak berdiri sendiri, tetapi diduga berkaitan dengan pemangkasan anggaran pendidikan.
“Teman-teman, masalah ini tidak berdiri sendiri. Ada yang menduga mungkin gara-gara anggaran pendidikan kita itu yang dipangkas besar-besaran. yang sebelumnya dari 22,5 triliun itu dikurangi menjadi 14,3 triliun,” sebutnya.
Akhirnya, jelas Kang Soeji, subsidi UKT (Uang Kuliah Tunggal) itu dipotong hingga 50%. Beasiswa KIP (Kartu Indonesia Pintar) Kuliah juga dikurangi.
“Apa dampaknya? Akhirnya kampus kekurangan dana dan solusi tercepat yang diambil adalah menaikkan biaya kuliah atau UKT. Akhirnya mahasiswa yang menjadi korban, yang kaya tetap bisa kuliah tapi yang miskin harus berpikir berulang kali,” sesalnya.
Kondisi tersebut, menurutnya, membuat pendidikan bergeser dari hak menjadi beban yang harus dipikul masyarakat.
“Inilah titik ketika pendidikan mulai berubah dari hak kemudian menjadi beban yang harus ditanggung (oleh rakyat),” sebutnya.
Ia juga menilai kampus kini semakin didorong menjadi lembaga yang mandiri secara finansial sehingga biaya operasional lebih banyak dibebankan kepada mahasiswa.
“Teman-teman! Hari ini kampus tidak lagi sepenuhnya menjadi tempat untuk mencetak ilmu,” sebutnya.
Dalam banyak kasus, jelas Kang Soeji, kampus dipaksa menjadi mesin keuangan yang mandiri. Misalkan, biaya operasional dibebankan oleh kampus kepada mahasiswa. UKT kemudian menjadi sumber utama pemasukan.
“Akibatnya apa? Akibatnya pendidikan berubah menjadi komoditas. Siapa yang mampu bayar, dia yang belajar. Yang tidak mampu bayar, maka tersingkir. Ironi bukan? Bukankah pendidikan seharusnya bukan barang dagangan? Ya, ia adalah fondasi masa depan bangsa. Apalagi kita bercita-cita ingin menuju Indonesia emas,” urainya.
Perspektif Islam Soal Pendidikan
Sementara itu, dari perspektif Islam, jelasnya, pendidikan merupakan kebutuhan dasar setiap warga negara yang wajib dipenuhi oleh negara.
“Dari sudut pandang Islam, pendidikan bukan sekadar kebutuhan tambahan. Pendidikan adalah kebutuhan dasar seluruh rakyat. Negara wajib menyediakan pendidikan yang berkualitas secara gratis untuk seluruh warga dari sekolah dasar hingga ke perguruan tinggi. Tidak boleh ada anak-anak yang berhenti mengenyam pendidikan, mengenyam belajar hanya karena tidak punya uang. Karena ilmu adalah kunci peradaban, bukan alat bisnis,” tegasnya.
Di akhir penyampaiannya, ia menilai puluhan ribu kursi kuliah yang kosong merupakan peringatan keras bagi dunia pendidikan Indonesia.
“Teman-teman! 60.000 kursi kosong ini adalah alarm. Alarm keras bagi negeri ini. Jika ingin maju peradaban ingin cemerlang, pendidikan tidak boleh mahal, maka (dengan begitu) mimpi generasi muda tidak akan terus berguguran,” pungkasnya.[] Muhar
Dapatkan update berita terbaru melalui saluran Whatsapp Mediaumat