FoCUS Kritik Penghamburan Uang Rakyat
MediaUmat – Peneliti Forum of Contemporary Ummah Studies (FoCUS) Iwan Januar mengkritik penghamburan uang rakyat yang terus dipertontonkan pemerintah.
“Tontonan penghamburan uang rakyat terus menerus diperlihatkan pemerintah di depan mata rakyat. Ada BGN dan Kopdes Merah Putih yang seperti bersaing menguras uang rakyat triliunan rupiah,” tuturnya kepada media-umat.com, Ahad (26/4/2026).
BGN, kata Iwan, memborong motor listrik sampai kaos kaki. Sedangkan Kopdes Merah Putih membangun tempat usaha mereka dan ratusan mobil. Semua dipertanyakan peruntukannya dan kepantasannya.
“Alih-alih menegur, Presiden RI malah mempertontonkan perayaan ulang tahun Sekretaris Kabinet di hotel mewah di Paris, Prancis. Netizen memperkirakan rate kamar yang disewa presiden dan jajarannya tembus puluhan hingga ratusan juta rupiah per malam,” ujarnya.
Presiden Prabowo, menurutnya, juga memecahkan rekor sebagai kepala negara RI yang terbanyak berkunjung keluar negeri di awal pemerintahan. Sampai April 2026, Presiden sudah melakukan kunjungan ke mancanegara hingga 49 kali. Tentu semua diongkosi uang rakyat. Paradoks dengan perintahnya agar negara ini melakukan efesiensi.
Iwan melihat, menghamburkan uang rakyat dan uang negara sudah jadi tradisi yang tak pernah coba dihentikan oleh para pejabat di negeri ini. Di masa Orla, Presiden Soekarno kerap mengadakan pesta-pesta di Istana saat rakyat tercekik krisis. Pada 6 September 1966, ketika mahasiswa dan buruh mengepung Gedung DPR di Senayan, Soekarno masih mengadakan pesta kebun di dalam gedung perwakilan itu. Padahal rakyat tengah tercekik kenaikan harga bahan bakar minyak bersubsidi, sementara mahasiwa mengadakan aksi Tritura.
Presiden Jokowi yang lekat dengan citra ’merakyat’ ternyata kata Iwan, jauh dari kenyataan. IKN nyaris jadi situs sejarah yang dilupakan orang. Padahal pembangunannya sudah menghabiskan lebih dari 140 triliun rupiah. Sejumlah infrastruktur yang dibangun di zamannya juga mangkrak atau disfungsi. Bandara Kertajati dan Bandara Yogyakarta adalah dua contoh pembangunan yang sia-sia di era Jokowi.
“Pemborosan dan flexing juga merata bahkan seperti kompetisi. Mulai dari menteri, anggota dewan, pejabat negara, sampai kepala daerah. Mobil dinas untuk menteri biasanya berupa sedan atau SUV premium dengan kapasitas mesin hingga 3.500 cc, seperti Toyota Crown, Toyota Camry, dan Hyundai Ioniq. Harga mobil-mobil tersebut mulai dari Rp800 juta sampai 2 miliar lebih. Belum lagi gaji anggota dewan yang fantastis dibandingkan UMR. Take home pay anggota dewan konon bisa tembus Rp100 juta perbulan dengan pajak ditanggung negara. Lagi-lagi semua diongkosi uang rakyat!” ungkapnya.
Menurutnya, inilah alasan mengapa politisi berbondong-bondong ingin menjadi anggota dewan, pejabat, dan kepala daerah. Banyak privilege yang tak bisa dinikmati rakyat banyak. Padahal biaya hidup mereka ditanggung rakyat dengan penghasilan yang jauh di atas UMR.
“Setiap pemerintahan di Indonesia berdalih bahwa pengeluaran itu sudah sesuai undang-undang. Sehingga tak bisa diubah apalagi dibatalkan begitu saja. Anggota dewan mulai dari daerah sampai pusat juga beralasan sama.
Selain itu mereka merasa diri mereka layak mendapatkan penghasilan dan tunjangan sebesar itu. Mereka menyatakan diri mereka bekerja keras untuk rakyat dan negara sehingga tak ada alasan untuk menolak penghasilan yang berlipat-lipat dibandingkan UMR rakyat.
“Masak jabatan tinggi dan tanggung jawab lebih tinggi tidak digaji tinggi,” ujar Iwan menirukan dalih mereka.[] Achmad Mu’it
Dapatkan update berita terbaru melalui saluran Whatsapp Mediaumat