MediaUmat – Analis Forum on Contemporary Ummah Studies (FoCUS) Iwan Januar menilai ada hegemoni yang dijalankan Amerika di balik kerja sama militer Major Defense Coordination Partnership (MDCP) antara Republik Indonesia dan Amerika Serikat.

“Umat Muslim harus menyadari bahwa kerja sama militer hanyalah panggung, namun politik adalah sutradaranya. Di balik latihan dan senjata, selalu ada hegemoni yang dijalankan,” tuturnya kepada media-umat.com, Jumat (17/4/2026).

Menurutnya, sebagai negara besar dan punya banyak musuh, AS pastinya sudah punya kalkulasi politik saat menandatangani MDCP. “Dibandingkan RI, keuntungan yang didapat AS berlipat-lipat. Itu mencakup keuntungan militer, geopolitik, politik dan ekonomi,” ujarnya.

Iwan mengatakan, AS juga berusaha mengamankan geopolitik dunia terutama kawasan choke point global. Choke point global adalah titik sempit atau jalur strategis yang harus dilewati arus perdagangan dunia (kapal, energi, barang). “Jika titik itu terganggu, maka akan berdampak terhadap ekonomi global. Choke point global ini juga bernilai strategis secara militer,” ungkapnya.

Penutupan Selat Hormuz sebagai salah satu choke point global, kata Iwan, memukul AS. Di dalam negeri terjadi kenaikan harga bahan bakar yang berdampak pada inflasi dan kenaikan biaya hidup. Tertutupnya Selat Hormuz juga memukul negara-negara mitra AS yang bergantung pada jalur perdagangan Selat Hormuz. Akibat ulah AS menyerang Iran, mereka ikut menderita.

Menurut Iwan, setidaknya ada tiga poin penting terkait masalah tersebut. Pertama, AS ingin mengokohkan aliansi dengan sekutu-sekutunya. Dalam konflik dengan Iran, sebut Iwan, negara-negara yang semula bersekutu dengan AS, justru berpaling.

Ia menyebut, NATO menolak terlibat konflik. Negara-negara Arab yang biasanya membantu juga berpaling. Para penguasa Arab jeri juga melihat negeri mereka dihajar rudal Iran. Mereka juga takut rakyat bergejolak menentang para penguasanya. Keadaan ini membuat AS harus bergerak cepat mengokohkan aliansi militer dan politik dengan sekutu-sekutunya yang lain.

Konflik Teluk memberi tamparan keras bagi AS ternyata tidak mudah menundukkan Iran tanpa dukungan aliansinya. Sedangkan Iran secara tidak langsung didukung oleh Cina dan Rusia. Kemitraan Iran dengan Cina salah satunya adalah pembelian material untuk pembuatan rudal balistik militer Iran.

“Indonesia adalah mitra strategis yang dibutuhkan AS untuk mengokohkan hegemoninya. Apalagi pemerintah Indonesia di bawah Prabowo nampak begitu gigih mendekati Gedung Putih. Sebelum kerja sama MDCP, Indonesia sudah menyetujui Agreement on Reciprocal Trade (ART) dan bergabung dalam Board of Peace (BoP) pimpinan Trump,” bebernya.

Indonesia juga, sebut Iwan, menunjukkan sikap ’netral’ yang menguntungkan Amerika dan Israel dalam krisis Timur Tengah. Presiden Prabowo tidak mengecam serangan Amerika-Israel ke Iran. Bahkan juga tidak mengecam Israel meskipun terbukti IDF adalah pelaku penyerangan pasukan UNFIL yang menewaskan tiga prajurit TNI. Sikap seperti ini jelas disukai Amerika Serikat untuk mengokohkan kemitraan mereka.

Kedua, Amerika Serikat membutuhkan geopolitik Indonesia untuk menekan Cina. Menurutnya, Indonesia adalah akses strategis ke kawasan kunci. Selat Malaka termasuk choke point global dan jalur ALKI (Alur Laut Kepulauan Indonesia) menjadi jalur vital perdagangan dunia. Sekitar 20%-30% perdagangan dunia melewati kawasan tersebut. Bermitra dengan Indonesia maka bisa mendapatkan advantage secara politik dan ekonomi terhadap situasi perdagangan dunia.

Secara politik-ekonomi, jelas Iwan, ini bisa menjadi alat penekan Cina. Semua jalur komunikasi laut energi (SLOCs) Cina bertemu di selat ini. Setiap tahun, perdagangan senilai 3,5 triliun dolar AS—setara dengan sepertiga PDB global—melewati Selat Malaka, termasuk dua pertiga dari total volume perdagangan Cina, lebih dari 83% impor minyaknya, serta sekitar 16 juta barel per hari minyak dan 3,2 juta barel per hari LNG.

Secara militer, bebernya, beraliansi dengan Indonesia juga akan memudahkan mobilitas militer Amerika Serikat di Indo-Pasifik. Mereka tidak perlu basis militer permanen besar namun bisa memperluas jejaring keamanan sekaligus mempersemput ruang pengaruh Cina di Asia Tenggara.

Melalui MDCP, tegas Iwan, pihak Amerika Serikat juga mendapatkan akses informasi dan intelijen yang semakin luas. Sebab kerjasama militer selalu menyertakan pertukaran data keamanan maritim dan pemantauan aktivitas. Bagi AS, ini akan memudahkan kemampuan membaca pergerakan pihak lain seperti Cina.

“Jadi, jelas AS lebih banyak mendapatkan keuntungan strategis ketimbang Indonesia. Ini tanpa kebijakan Blanket Overflight Clearance, yakni izin terbang massal untuk semua pesawat militer AS. Artinya, pesawat AS tidak perlu mengajukan izin satu per satu setiap mau melintas,” bebernya.

Kabarnya, sebut Iwan, hal ini tidak tercantum dalam klausul MDCP. Penentangan dari DPR dan publik juga masih kencang. Namun publik tidak pernah tahu apa yang tersirat dibandingkan yang tersurat. Penguasa adalah politisi yang bisa berbeda antara ucapan dan tulisan dengan tindakan mereka.

Ketiga, kaum Muslim di tanah air perlu tahu bahwa Menteri Pertahanan AS Pete Hedgeth adalah seorang islamfobia.

“Bukan saja karena di tangannya ada tato bertuliskan kafir,” sebutnya.

Namun juga, jelas Iwan, penuturan anggota senat Tim Kane dari Partai Demokrat, “Your colleague said you got drunk at an event at a bar and chanted, ‘Kill all Muslims.’…Isn’t that the kind of behavior that, if true, would be disqualifying for somebody to be Sec. of Defense? (“Rekan Anda mengatakan bahwa Anda mabuk di sebuah acara di bar dan meneriakkan, ‘Bunuh semua Muslim.’ … Bukankah perilaku seperti itu, jika benar, akan membuat seseorang tidak layak menjabat sebagai Menteri Pertahanan?)”[] Achmad Mu’it

Dapatkan update berita terbaru melalui saluran Whatsapp Mediaumat