MediaUmat – Mengomentari KTT ASEAN awal Mei 2026, Direktur Forum on Islamic World Studies (FIWS) Farid Wadjdi menilai ASEAN tidak pernah benar-benar independen sebab tatanan politik global sejak awal memang dirancang untuk menjaga dominasi negara-negara besar atas dunia Islam dan negeri-negeri berkembang.
“Setting politik global itu memang dirancang untuk mempertahankan kepentingan negara-negara besar,” tegas Direktur Forum on Islamic World Studies (FIWS) Farid Wadjdi dalam Mbois: KTT ASEAN, di Tengah Krisis dan Perang Melanda, Bisakah Berbuat? yang ditayangkan kanal YouTube Tabloid Media Umat, Kamis (14-5-2026).
Menurut Farid, berbagai organisasi internasional maupun regional lebih berfungsi menjaga kepentingan geopolitik negara-negara besar dibanding membela umat Islam dan rakyat tertindas.
“Baik itu di level global misalnya ada keberadaan PBB, IMF, World Bank, termasuk ASEAN, itu settingnya untuk kepentingan negara-negara besar,” ujarnya.
Farid memandang, ASEAN sendiri tidak pernah benar-benar independen dalam menyikapi konflik internasional. Organisasi regional Asia Tenggara itu, menurutnya, sejak awal dibentuk untuk menjaga stabilitas kawasan sesuai kepentingan kekuatan besar dunia.
“ASEAN itu memang didesain untuk meredakan konflik internasional kawasan,” jelasnya.
Karena bersifat longgar dan kompromistis, ASEAN dinilai lebih mengutamakan stabilitas dibanding keberanian bersikap tegas terhadap agresi dan penjajahan dunia Islam.
“Sejak awal memang ASEAN itu tidak dirancang sebagai organisasi yang ketat seperti aliansi militer NATO atau Uni Eropa, tapi memang organisasi yang lebih longgar,” paparnya.
Dalam praktiknya, ASEAN disebut hanya mengeluarkan seruan normatif tanpa keberanian menunjuk pihak yang menjadi pelaku kejahatan internasional. Dalam pandangan Farid, sikap tersebut menunjukkan ASEAN lebih memilih netralitas politik dibanding keberpihakan terhadap korban agresi.
“ASEAN hanya menyerukan penghentian perang tanpa kemudian menegaskan pelaku kejahatannya itu siapa,” katanya.
Sikap netral itu, lanjutnya, justru membuat agresi dan penjajahan terus berulang tanpa tekanan nyata terhadap pihak pelaku.
“Menentukan siapa pelaku kejahatan dalam sebuah konflik itu sangat penting untuk mencegah kejahatan itu kembali berulang,” tandasnya.
Ketidaktegasan ASEAN, menurut Farid, tampak dalam respons terhadap Palestina, agresi Amerika-Israel terhadap Iran, dan tragedi Rohingya di Myanmar. ASEAN dinilai tidak pernah benar-benar berpihak kepada umat Islam yang tertindas.
“Tidak ada kebijakan yang tegas terkait terutama isu Palestina, isu konflik internasional termasuk Myanmar,” kritiknya.
Farid juga menilai klaim netralitas ASEAN hanya bersifat formal di atas kertas. Dalam praktik geopolitik, negara-negara ASEAN disebut tetap berada dalam orbit kepentingan Amerika Serikat maupun Cina sehingga sulit benar-benar independen menghadapi hegemoni asing.
“ASEAN itu sebenarnya tidak bisa dikatakan benar-benar netral,” ungkapnya.
“Kecenderungan negara-negara ASEAN itu adalah tunduk kepada kepentingan Amerika atau kemudian tunduk kepada kepentingan Cina,” lanjut Direktur FIWS itu.
Dalam pandangannya, lemahnya solidaritas terhadap dunia Islam juga dipengaruhi konsep nation state yang membuat negeri-negeri Muslim lebih mengutamakan kepentingan nasional dibanding kepentingan umat Islam secara keseluruhan.
“Konsep nation state itulah yang membuat kemudian masing-masing negara ini berpikir untuk kepentingan nasional,” katanya.
Doktrin non-interference atau tidak saling campur tangan yang dijadikan prinsip ASEAN, imbuh Farid, akhirnya justru menjadi penghalang lahirnya pembelaan nyata terhadap kaum Muslim yang tertindas.
“Negara-negara muslim di ASEAN misalkan tidak bersikap tegas terhadap Myanmar dengan alasan itu urusan Myanmar,” ujarnya.
Farid menilai konsep nation state dan tatanan global buatan negara-negara besar membuat dunia Islam terus tercerai-berai dan menjadi sasaran dominasi kekuatan asing.
Karena itu, menurutnya, umat Islam tidak bisa terus berharap pada organisasi regional maupun tatanan internasional yang lahir dari desain politik negara-negara besar.
“Umat Islam harus membangun kekuatan global yang independen, yang lepas dari intervensi dari negara-negara besar ini,” tegasnya.
Menurut Direktur FIWS itu, umat Islam membutuhkan persatuan politik yang mampu melindungi kepentingan kaum Muslim secara global.
“Persatuan politik di bawah naungan Khilafah ‘ala Minhajin Nubuwwah itu sangat relevan,” pungkasnya.[] Zainard
Dapatkan update berita terbaru melalui saluran Whatsapp Mediaumat