Dinamika Jelang Pilpres 2029, Untungkan Penguasa dan Rugikan Rakyat
MediaUmat – Memanasnya suhu politik nasional menjelang tahun kedua pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dinilai murni sebagai ajang tawar-menawar politik yang hanya menguntungkan elite penguasa menjelang Pilpres 2029, sementara rakyat menjadi korbannya.
“Ributnya antar elite, yang jadi korban rakyat,” ujar Direktur Indonesia Justice Monitor (IJM) Agung Wisnuwardana dalam Mbois (Membongkar Isu) bertajuk Catur Kekuasaan: Politik Memanas! di kanal YouTube Tabloid Media Umat, Sabtu (19/9/2026).
Menurutnya, eskalasi politik domestik ini tidak terlepas dari gejolak ekonomi global akibat konflik Timur Tengah yang melambungkan harga minyak dunia hingga 120 dolar AS per barel dan menekan nilai tukar rupiah. Tekanan fiskal tersebut telah memicu resentralisasi anggaran melalui pemotongan Transfer ke Daerah (TKD) 24,7 persen demi membiayai program pusat seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Kopdes.
Kebijakan pemangkasan anggaran ini pun akhirnya mendulang protes keras dari sedikitnya 18 kepala daerah. Tidak hanya itu, situasi makin memanas dengan maraknya aksi massa yang menuntut RUU Perampasan Aset, hingga memunculkan kembali wacana federalisme dari daerah-daerah kaya sumber daya alam.
Ia menambahkan, saat elite memanfaatkan situasi ini untuk merebut bargaining position 2029 dan merombak kabinet, rakyat harus menanggung jatuhnya puluhan juta kelas menengah, ancaman kenaikan harga BBM, hingga APBD daerah yang tak mampu membayar gaji P3K.
Ditambah lagi, kewajiban utang sebesar Rp1.400 triliun—terdiri dari bunga Rp650,3 triliun dan sisanya pokok jatuh tempo—nilainya setara dengan 44,4 persen atau hampir setengah penerimaan negara, alih-alih untuk fasilitas publik.
“Kompromi-kompromi ini lewat demo-demo, lewat ramai-ramai ini ya ujungnya untuk kekuasaan tahun 2029, hanya sekadar itu. Perebutan kekuasaan tapi sistemnya tidak berubah,” tegas Agung.
Lima Pilar Solusi Islam
Guna menyelesaikannya secara mendasar, Agung menawarkan lima pilar solusi Islam. Pertama, mengganti fiat money dengan mata uang berbasis dinar dan dirham agar nilai tukar tidak diguncang spekulan.
Kedua, menghentikan seluruh transaksi utang berbasis riba serta menghentikan aktivitas ekonomi di sektor non-riil. Ketiga, mengembalikan pengelolaan kekayaan alam sebagai kepemilikan umum (milkiyatul ‘ammah) yang haram diserahkan ke swasta atau asing.
Keempat, menerapkan sentralisasi keuangan di pusat yang didistribusikan adil ke seluruh daerah sesuai kebutuhan, berbeda dengan sistem federasi yang hanya menguntungkan daerah kaya.
Kelima, menegakkan hukum melalui pembuktian terbalik harta pejabat, perampasan aset koruptor, hingga sanksi ta’zir yang bisa berupa hukuman mati bagi pelaku korupsi.
Namun, Agung menegaskan seluruh solusi tersebut hanya dapat terwujud utuh melalui penerapan syariat Islam secara kaffah dalam naungan Khilafah.
“Jangan sampai kita 2029 berulang lagi, dinamika aktor lagi, elite lagi yang berkuasa, sistemnya enggak berubah, rakyat yang tertindas,” pungkasnya.[] Zainul Krian
Dapatkan update berita terbaru melalui saluran Whatsapp Mediaumat
