Mediaumat.news – Legal standing penggugat menjadi pembahasan utama dalam sidang perdana judicial review Perppu Ormas kemarin. “Kami mohon yang mulia dapat memberi klarifikasi persoalan ini.
Oleh: Abu Abdullah Sejak penghapusan Khilafah, Umat telah menyaksikan suksesi penguasa despotik yang fokus utamanya adalah untuk menyenangkan Negara-negara adidaya kapitalis. Ketundukan ini telah mengakibatkan
Kuasa Hukum Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Yusril Ihza Mahendra, menilai penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi
Mediaumat.news – Ada dua alasan utama yang membuat advokat dan pemerhati hukum yang terhimpun dalam Koalisi Advokat Penjaga Konstitusi mengajukan gugatan uji materi (judicial review)
Wakil Koordinator bidang Advokasi Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Putri Kanesia turut bersuara perihal Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas).
Mahkamah Konstitusi (MK) diyakini akan membatalkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Perppu Ormas). Sebab, menurut Senator DKI Jakarta Fahira Idris, dalam
Amnesty International Indonesia memperingatkan pemerintah tentang dampak buruk dari pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) sebagai kelanjutan penerbitan Perpu No. 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Sipil Kemasyarakatan. Beberapa
Mediaumat.news – Siang ini, Koalisi Advokat Penjaga Konstitusi mengajukan gugatan uji materi (judicial review) Perppu Ormas ke Mahkamah Konstitusi. “Komunitas Sarjana Hukum Muslim Indonesia (KSHUMI)
Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI), Din Syamsuddin menanggapi wacana desakan mundur bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bergabung dengan Ormas Hizbut Tahrir Indonesia (
Setelah Metrotv fitnah Hizbut Tahrir Indonesia (HTI),Kompas memprovokasi pembacanya untuk musuhi HTI. Dalam pemberitaan yang diangkat di lama Kompas, acapkali terlihat provokasi yang gencar