MediaUmat – Menanggapi kemungkinan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, politikus sekaligus mantan Ketua MPR RI, Prof. Dr. H. Muh. Amien Rais, M.A., mengatakan proses tersebut sebaiknya bisa dipercepat.
“Jadi, kalau bisa dipercepat, tidak usah melalui proses impeachment (pemakzulan) yang hampir satu tahun itu. Ya, 90 hari ditambah 30 hari, sampai hampir enam bulan. Terlalu lama,” ujarnya dalam diskusi daring Media Umat bertajuk Tak Punya Ijazah, Gibran Dimakzulkan? di kanal YouTube Tabloid Media Umat, Ahad (11/10/2026).
Amien mengingatkan agar berkaca pada peristiwa pemakzulan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur). Saat itu, terdapat kesepakatan mayoritas anggota MPR untuk memakzulkan Gus Dur. Menurutnya, ada pihak yang sangat ingin mengganti Gus Dur dan mengerahkan berbagai cara hingga akhirnya masa jabatan Gus Dur terhenti di tengah jalan.
Menurut Amien, jika proses pemakzulan Gibran mengikuti mekanisme konstitusional yang telah ditetapkan, proses tersebut membutuhkan waktu 90 hari ditambah 30 hari, atau total empat bulan. Itu pun jika tidak ada hambatan di tengah jalan.
Amien mengakui bahwa mekanisme tersebut secara konstitusional memang tersedia, tetapi prosesnya cukup lama dan rumit. Sementara itu, menurutnya, jika melihat keinginan masyarakat, banyak orang yang sudah muak, bosan, dan tidak tahan lagi memiliki wakil presiden yang dinilainya tidak bermoral serta tidak memiliki kemampuan dan kelayakan untuk menduduki jabatan tersebut.
Ia menyebut Gibran sebagai sosok yang tidak layak menjadi wakil presiden Indonesia, negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia.
Amien kemudian mengutip pernyataan seorang tokoh kritis yang mendorong masyarakat agar mendesak DPR untuk bertindak.
“Jadi, kepung DPR, kemudian buat spanduk besar-besar, minta supaya diskualifikasi dari Mahkamah Konstitusi itu diwujudkan dalam bentuk pelengseran sesegera mungkin. Tidak usah menunggu sampai 2029,” ujar Amien, mengutip pernyataan tokoh tersebut.
Meski demikian, Amien mengingatkan bahwa masyarakat mungkin harus bersabar jika upaya tersebut gagal. Menurutnya, dengan berbagai manuver politik yang dilakukan Joko Widodo, proses itu bisa saja tertunda.
“Tetapi mungkin kita juga harus bersabar. Karena, andai kata itu gagal, dengan segala macam pencak silat politiknya Jokowi, mungkin bisa tertunda. Tetapi, kalau saya melihat, kekuatan Jokowi sekarang sudah lemah lunglai, hanya dengan pencopotan Listyo Sigit,” sebutnya.
Amien juga mengutip pernyataan seorang tokoh Partai Golkar mengenai besarnya uang yang disebut-sebut dibutuhkan untuk menguasai MPR.
“Untuk menguasai MPR itu cuma dibutuhkan maksimal Rp9 triliun. Jadi, dengan Rp9 triliun itu, seluruh anggota MPR sudah sujud, membungkuk, dan menyembah oligarki yang dengan uangnya bisa membeli MPR. Hanya dengan Rp9 triliun.
“Kalau tidak salah, yang besar-besar itu perlu Rp3 triliun, Rp3 triliun. Kemudian, yang menengah perlu Rp2 triliun. Yang agak di bawah, Rp1 triliun sudah cukup. Jadi, Rp9 triliun itu sudah bisa menjebol pertahanan demokrasi, keberadaan, dan seluruh kekuasaan MPR,” demikian pernyataan tokoh Golkar yang dikutip Amien Rais.[] Nasriani
Dapatkan update berita terbaru melalui saluran Whatsapp Mediaumat