MediaUmat – Menyoroti terkait keabsahan ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka Presiden Direktur Center for Election and Political Party (CEPP) Universitas Indonesia (UI) Chusnul Mar’iyah, Ph.D. menilai kesalahan pertama tetap ada di Mahkamah Konstitusi (MK).
“Jadi kesalahan pertama itu ya tetap MK,” ujarnya dalam acara Diskusi Online Media Umat: Tak Punya Ijazah Gibran di Makzulkan? di kanal YouTube Tabloid Media Umat, Ahad (11/10/26).
Sebab, jelasnya, MK-lah yang dulu memutuskan usia bawah untuk Capres dan Cawapres.
“Anda bisa bayangkan satu kelembagaan baik KPU maupun MK membuat satu keputusan yang itu khusus untuk anak itu. Itu enggak bisa, itu keputusan harusnya untuk semua, untuk umum, bukan untuk khusus,” bebernya.
Ia menilai ketetapan MK dalam batas usia itu tidak konsisten dan tidak koherens dalam membuat aturan ketentuan dengan prinsip supaya anaknya presiden bisa jadi wakil presiden.
“Yang ketuai oleh pamannya sendiri. Ya, pada saat itu saya sudah sering katakan kalau pada saat pamannya ijab kabul dengan adiknya presiden, maka dia wajib hukumnya keluar dari MK. Bukan keluar dari ketua, keluar dari MK,” bebernya.
Karena, lanjutnya, 100% pekerjaannya MK itu adalah mengoreksi undang-undang bertentangan enggak dengan undang-undang dasar.
“Nah, seluruh undang-undang di republik ini itu dibuat presiden bersama DPR atau DPR bersama presiden. Artinya, conflict of interest. Jadi jangan katakan waktu itu ketua MK, oh saya tidak conflict of interest. Enggak. pekerjaannya MK itu conflict of interest kalau Anda saudaranya, menjadi iparnya presiden,” bebernya.
Kepentingan
Terkait keputusan batas usia tersebut, Chusnul juga menilai bahwasannya MK juga memiliki kepentingan.
“Jadi kembali lagi apakah MK tadi apakah MK punya apa namanya kepentingan? Ya iyalah kalau di dalam konteks itu kepentingan. Kalau kita melihat wakil presiden kan bukan wakil presiden persis. Ini kan panjang persoalannya dulu bapaknya yang dua periode ingin memperpanjang menjadi tiga periode gagal,” bebernya.
Kemudian, lanjutnya, ingin memperpanjang sampai tahun 2027 juga gagal maka kemudian anaknya dimasukkan.
“Tapi di belakang ini semua ya kepentingan siapa? Kepentingan Poros Jakarta-Beijing, kepentingan sembilan naga, kepentingan kelompok-kelompok pendukungnya yang waktu itu mendapatkan keuntungan luar biasa di dalam kekuasaan, menikmati kekuasaan yang luar biasa di dalam konteks itu. Nah, ini kan sebetulnya cuma memperpanjang anaknya kayak gitu,” bebernya.
Jadi, menurutnya, tidak sendirian, ada rentetan dari bapaknya.
“Makanya saya katakan bahwa Pemilu 2024 adalah yang saya sebut electoral coup. Kudeta elekoral. Apa itu? Meyakinkan bahwa seleksinya yaitu anaknya presiden menang tapi atas nama popular, atas nama pemilu,” ujarnya.
Meskipun lanjutnya ketika hak pemilihan presiden diserahkan ke rakyat tapi sebelum election itu ada selection, atau dalam bahasa ilmu politik terminologinya adalah rekrutmen.
“Yang saya tahu waktu itu katanya pada saat diputuskan umur bawah itu MK memutuskan umur bawah, langsung Prabowo mengambil dia. Jangan sampai kemudian ada putusan umur atasnya Prabowo enggak masuk, karena Prabowo juga sudah sepuh di dalam konteks mau maju itu. Sehingga itu. Kemudian ini yang kedua lagi kan Prabowo sangat sering bicara, PS kan sangat sering, bahwa kemenangannya karena Joko Widodo ya karena kan abuse power menggunakan aparatur sampai tingkat polsek menggunakan bansos sampai ratusan triliun dan seterusnya untuk kemenangan anaknya itu tadi jadi electoral kudeta,” ujarnya.
Jadi menurutnya, letak MK menjadi sangat strategis.
“Apakah dia akan namanya memperbaiki posisinya dengan dulu memutuskan satu-satunya? Ya, dia memutuskan MK untuk satu-satunya manusia untuk bisa persyaratannya bisa diterima jadi wakil presiden. Nah, apakah diperbaiki? Hati-hati, sebetulnya dulu KPU banyak sekali. Misalnya, saya bicara di pleno KPU untuk dapil ini ini KPU enggak usah menang karena MK itu bagi kami adalah tempat terakhir memperbaiki kesalahan,” pungkasnya.[] Setiyawan Dwi
Dapatkan update berita terbaru melalui saluran Whatsapp Mediaumat