PAKTA: Indonesia Harus Bangun Basis Ekonomi Sendiri

MediaUmat – Terkait penurunan status pasar modal Indonesia dari emerging market (pasar berkembang) menjadi standalone market (pasar mandiri) yang diwacanakan Morgan Stanley Capital International (MSCI), Direktur PAKTA Dr. Erwin Permana menegaskan, Indonesia harus membangun basis ekonomi sendiri.

“Jadi justru tidak perlu beradaptasi, justru kita harus membangun arus besar kita sendiri. Kita harus membangun basis ekonomi kita sendiri. Kita harus membangun indikator-indikator ekonomi kita sendiri. Kita harus membangun sistem ekonomi kita sendiri,” tegasnya dalam diskusi MSCI: Jebakan Kapitalisme Global, Bagaimana Seharusnya? di kanal YouTube Pusat Analisis Kebijakan Strategis (PAKTA Channel), Selasa (27/10/2026).

Karena, jelasnya, kondisi ini sebagai bentuk pendiktean ekonomi yang membuat Indonesia semakin terjebak dalam sistem kapitalisme global. Dan ini menunjukkan kuatnya pengaruh lembaga keuangan global dalam menentukan arah perekonomian suatu negara.

“Semakin negara menyesuaikan diri atau beradaptasi atau mengadopsi sistem yang telah dirancang oleh pemain keuangan global, maka semakin negara itu masuk ke dalam jerat yang mereka telah buat,” ujarnya.

Menurutnya, berbagai sistem keuangan, perbankan, pasar modal, dan investasi global merupakan instrumen yang digunakan kapitalisme global untuk mencengkeram negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Melalui sistem tersebut, kekayaan dan sumber daya negara dapat diperoleh dengan mudah dan murah oleh pihak asing.

“Jadi, berbagai macam sistem keuangan, sistem perbankan, sistem pasar modal, investasi, dan segala macam, arus uang masuk, arus uang keluar, itu tidak lain tidak bukan merupakan jebakan dari kapitalis global untuk mencengkeram negara-negara dunia ketiga, termasuk Indonesia di situ. Supaya kemudian bisa mendapatkan berbagai macam sumber daya dengan harga yang murah,” jelasnya.

Ia menilai, bentuk penjajahan saat ini dikemas melalui mekanisme ekonomi dan investasi yang seolah-olah memberikan keuntungan bagi negara. Karena itu, menurutnya, tidak tepat jika negara justru berupaya menyesuaikan diri dengan sistem yang menjadi sumber ketergantungannya.

“Jadi, bentuk penjajahan dikemas dengan model yang lebih baru. Sebetulnya hakikatnya adalah penjajahan. Bagaimana kita mau beradaptasi dengan penjajah? Maka, terhadap penjajah itu ya kita harus melawan. Bentuk perlawanannya itu adalah buang sistem mereka. Ya, buang jebakan yang mereka ciptakan itu,” tegasnya.

Sementara itu, Pengamat Ekonomi Dr. Muhammad Hatta menegaskan, pasar modal tidak bisa dipandang sebagai instrumen ekonomi yang berdiri sendiri karena sangat dipengaruhi kepentingan ekonomi dan politik nasional maupun global.

“Pasar modal itu tidak berdiri dalam ruang hampa. Pasar modal itu berada dalam ekosistem yang melingkupinya, baik cakupan ekonomi nasional maupun politik nasional, termasuk juga dalam konteks global,” ungkapnya

Menurut Hatta, persoalan MSCI bukan semata-mata menyangkut penilaian teknis terhadap pasar modal Indonesia, melainkan juga menyangkut transparansi dan independensi lembaga tersebut dalam menentukan klasifikasi pasar suatu negara.

“MSCI juga sangat dipengaruhi oleh investor-investor yang mem-benchmark ke indeks mereka. Jadi, ini yang kemudian kita perlu bertanya, seperti apa karakteristik investor-investor yang kemudian mempengaruhi indeks atau penilaian kualitatif yang dilakukan oleh MSCI ini,” jelasnya.

Ia menjelaskan, kondisi tersebut dinilai menjadi peringatan agar Indonesia tidak semakin bergantung pada sistem ekonomi yang dirancang oleh kekuatan finansial global. Indonesia justru harus membangun sistem ekonomi sendiri, bukan menyesuaikan diri dengan sistem yang dirancang para pemain keuangan global.

“Jadi justru tidak perlu beradaptasi, justru kita harus membangun arus besar kita sendiri. Kita harus membangun basis ekonomi kita sendiri. Kita harus membangun indikator-indikator ekonomi kita sendiri. Kita harus membangun sistem ekonomi kita sendiri,” ungkapnya.

Hatta juga menyoroti penilaian MSCI terhadap Indonesia yang dinilainya perlu dibandingkan dengan kondisi negara lain, seperti Yunani yang pernah mengalami gagal bayar pada 2015, tetapi tetap dipertahankan dalam kategori emerging market.

“Yunani itu sampai hari ini risiko fiskalnya atau debt to GDP-nya di angka 130 persen lebih. Bahkan 2015 ketika Yunani mengalami gagal bayar, masih dipertahankan oleh MSCI sebagai negara yang berada dalam emerging market,” paparnya.

Sementara itu, Pengamat Ekonomi Muhammad Ishak menilai, persoalan MSCI memperlihatkan besarnya kekuatan lembaga pemeringkat dalam memengaruhi arus investasi internasional. Penurunan klasifikasi pasar modal berpotensi mengurangi minat investor institusional asing sehingga berdampak terhadap likuiditas dan sumber pendanaan perusahaan.

“Betapa powerful-nya lembaga-lembaga pemeringkat ini, termasuk juga kalau di obligasi ada lembaga pemeringkat yang sangat memengaruhi nilai ekonomi suatu negara dari sisi pasar sahamnya ataupun dari sisi obligasinya. Ini akan memengaruhi keluar masuknya investor ke suatu negara,” ujarnya.

Menurut Ishak, ketergantungan terhadap pasar modal sebagai sumber pendanaan perusahaan merupakan konsekuensi paradigma ekonomi kapitalisme. Padahal, Islam memiliki konsep tersendiri dalam mengatur perusahaan dan sumber permodalan.

“Saya sepakat dengan pemateri pertama bahwa memang ada alternatif lain ketika kita ingin mengembangkan perekonomian suatu negara, termasuk Indonesia ini, yaitu menjadikan Islam sebagai salah satu atau bahkan satu-satunya referensi di dalam menata perekonomian kita,” ungkapnya.

Ia menjelaskan, konsep perusahaan dan syirkah dalam Islam memiliki karakteristik berbeda dengan perseroan terbatas dalam sistem kapitalisme. Dalam Islam, pihak-pihak yang terlibat dalam akad syirkah harus memiliki keterlibatan langsung dalam aktivitas usaha sesuai ketentuan syariat.

“Semestinya pihak-pihak yang terlibat dalam kontrak ini dialah yang secara langsung melakukan aktivitas bisnis. Nah, ini yang tidak terjadi. Saya kira ini salah satu dari sekian banyak kritik pemikir Islam terhadap eksistensi pasar modal itu sekarang,” paparnya.

Senada dengan yang lain, Pengamat Ekonomi Dr. Fahrul Ulum menilai, ancaman perubahan klasifikasi pasar modal Indonesia merupakan salah satu bentuk pendiktean ekonomi oleh kekuatan kapitalisme global. Menurutnya, negara yang mengikuti sistem ekonomi kapitalisme akan terus menghadapi tekanan untuk menyesuaikan diri dengan standar dan kepentingan para pemain global.

“Jadi, kapitalisme itu kan memiliki fikrah yang tidak pernah berubah. Fikrah-nya itu sekularisme, memisahkan agama dari kehidupan. Terus dia punya tariqah, yaitu jalan utama penjajahan. Penjajahan politik, penjajahan ekonomi,” terangnya.

Ia menyebut, perubahan klasifikasi dari emerging market menjadi standalone market dapat menjadi salah satu cara mendikte perekonomian negara melalui penilaian dan standar yang ditetapkan lembaga internasional.

“Ini menurut saya merupakan uslub atau cara mendikte perekonomian satu negara. Nah, repotnya ketika kita harus ikut dalam arus pendiktean itu. Kita atau Indonesia sebenarnya pada posisi terjebak. Dia terus mengikuti arus ini, tergilas. Dia mencoba untuk terlempar dari arus ini pun semakin tergilas,” ujarnya.

Karena itu, Fahrul menilai diperlukan alternatif sistem ekonomi yang tidak bergantung pada kapitalisme global, yakni ekonomi Islam yang memiliki prinsip dan aturan tersendiri.

“Maka harus ada satu alternatif. Menurut saya yang paling adil ya tetap ekonomi Islam. Konsep tentang ekonomi Islam itu sudah sangat luas,” tandasnya.[] Lukman Indra Bayu

Dapatkan update berita terbaru melalui saluran Whatsapp Mediaumat