Ahmad Sastra: Karhutla Jadi Ujian Tata Kelola Negara
MediaUmat – Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terus berulang di Indonesia menjadi ujian serius bagi tata kelola negara, terutama dalam pencegahan bencana, pengawasan anggaran, dan integritas pejabat publik.
“Karhutla bukan semata-mata persoalan api yang membakar hutan, melainkan juga ujian terhadap kualitas tata kelola negara. Ketika masyarakat berjuang menghadapi asap, penyakit, dan kerugian ekonomi, setiap rupiah dana kebencanaan seharusnya menjadi instrumen penyelamat, bukan objek penyalahgunaan,” ujar Ketua Forum Doktor Muslim Peduli Bangsa (FDMPB) Dr. Ahmad Sastra dalam siaran pers yang diterima media-umat.com, Rabu (28/10/2026).
Menurut Ahmad, karhutla bukan fenomena baru. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa penyebabnya bersifat multidimensional: pembukaan lahan dengan cara membakar, degradasi lahan gambut, perubahan iklim, lemahnya pengawasan, konflik tata ruang, hingga rendahnya penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran.
Ahmad membeberkan, Indonesia sebenarnya telah memiliki berbagai instrumen pencegahan, mulai dari sistem pemantauan titik panas berbasis satelit, modifikasi cuaca, patroli terpadu, restorasi gambut, hingga operasi pemadaman melalui udara (water bombing). Namun berbagai kebijakan tersebut sering kali lebih dominan bersifat reaktif dibanding preventif.
Padahal dalam ilmu manajemen bencana, investasi pada pencegahan jauh lebih murah dibandingkan biaya penanggulangan ketika bencana telah meluas. Karena itu Ahmad melihat, keberhasilan penanggulangan karhutla tidak hanya diukur dari banyaknya helikopter atau personel yang dikerahkan, tetapi terutama dari keberhasilan mencegah kebakaran sejak awal.
Namun ironisnya, kata Ahmad, di tengah upaya penanggulangan bencana yang membutuhkan integritas tinggi, publik dikejutkan oleh operasi penegakan hukum yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap sejumlah pejabat di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) terkait dugaan penyimpangan dana kebencanaan.
Maka apabila benar terjadi penyimpangan dana kebencanaan, Ahmad memandang dampaknya jauh melampaui kerugian finansial. Kepercayaan publik terhadap institusi penanggulangan bencana dapat menurun, koordinasi antarlembaga menjadi terganggu, dan yang paling dirugikan adalah masyarakat yang sedang membutuhkan bantuan.
Ahmad menilai, apabila tata kelola anggaran penanggulangan bencana tidak berjalan secara efektif, maka penderitaan masyarakat dapat berlangsung lebih lama. Karena itu, integritas birokrasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perlindungan terhadap hak hidup warga negara.
Ahmad megingatkan, dalam perspektif Islam fungsi utama negara adalah menjaga kemaslahatan masyarakat. Dengan demikian, negara berkewajiban memastikan bahwa sistem pencegahan, mitigasi, penanggulangan, dan pemulihan bencana berjalan secara profesional, transparan, dan akuntabel.
Ahmad menyatakan, keberhasilan penanggulangan bencana tidak hanya diukur dari kemampuan memadamkan api, tetapi juga dari kemampuan negara menjaga integritas dalam setiap kebijakan dan setiap rupiah yang dipercayakan untuk melindungi rakyat.
“Lebih fundamental lagi adalah terkait penerapan sistem yang salah di negeri ini, yakni kapitalisme oligarkis. Sudah waktunya negeri ini menjadikan Islam sebagai sistem dan ideologi alternatif,” pungkas Ahmad.[] Agung Sumartono
Dapatkan update berita terbaru melalui saluran Whatsapp Mediaumat
