FoCUS: Anak Indonesia Terbelit Krisis Berlapis

MediaUmat – Di balik peringatan Hari Anak Nasional, Analis dari Forum of Contemporary Ummah Studies (FoCUS) Iwan Januar menilai ada krisis berlapis yang dihadapi oleh generasi masa depan bangsa.

“Hari Anak Nasional baru saja diperingati. Di balik selebrasi itu anak Indonesia justru terbelit krisis berlapis. Namun sampai hari ini tak ada solusi diberikan negara untuk melindungi anak Indonesia. Padahal 66 juta anak Indonesia adalah harapan masa depan bangsa,” tuturnya kepada media-umat.com, Jumat (24/7/2026)

Menurutnya, adanya seremonial Hari Anak mestinya dijadikan sebagai penanda betapa pentingnya peran anak untuk suatu bangsa. Sehingga semua elemen masyarakat mulai dari keluarga, lingkungan dan terutama negara hadir memberikan ruang yang aman dan nyaman untuk perkembangan anak.

“Sayangnya hari ini keluarga dan anak Indonesia justru masih hidup dalam ekosistem yang tidak kondusif. Berbagai kasus memperlihatkan Indonesia masih belum bisa menjadi negara yang ramah keluarga dan anak. Tingginya angka perceraian, KDRT, dan kekerasan serta pengabaian hak anak masih terjadi. Belum lagi angka putus sekolah dan naiknya jumlah pekerja usia anak sebagian indikator Indonesia belum bisa menjamin rasa aman dan nyaman untuk keluarga dan anak,” ungkap Iwan.

Sementara itu, lanjut Iwan, kondisi sosial yang dihadapi anak-anak dan keluarga Indonesia justru menjadi penuh tantangan juga ancaman. Bila hal ini tidak segera diselesaikan maka kehadiran anak bukan menjadi potensi generasi emas, tapi justru jadi potensi masalah besar di masa depan,” katanya.

Tantangan dan Ancaman

Berikut ini, terang Iwan, sejumlah tantangan dan ancaman pendidikan anak.

Pertama, krisis pengasuhan di era digital. Kehadiran teknologi digital ternyata menjadi ancaman pengasuhan anak. Data BPS sebanyak 33,44% anak usia dini telah memakai gawai. Rinciannya 25,5% pengguna anak berusia 0-4 tahun dan 52,76% anak berusia 5-6 tahun.

“Gangguan yang dapat terjadi pada anak pengguna gawai adalah kecanduan, brainroot (pembusukan otak) seperti sulit fokus dan konsentrasi, sampai kecanduan pornografi dan judol pada anak usia SD ke atas,” jelasnya.

Ia pun menyebut data tahun 2024 dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang menunjukkan, 197 ribu anak kecanduan judol, dengan nilai transaksi mencapai Rp 293 miliar.

Kedua, pengabaian hak anak oleh orang tua. Tidak sedikit anak Indonesia yang hak-haknya diabaikan oleh orang tua. Bukan saja hak nafkah, tapi juga kasih sayang dan perlindungan.

“Tidak sedikit ayah atau ibu atau keduanya yang tidak memberikan perhatian dan kebersamaan yang cukup untuk anak,” sebutnya.

Ia pun mengutip data, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat sepanjang tahun 2024 terdapat 2.057 pengaduan terkait berbagai kasus pelanggaran hak anak.

Ketiga, kesehatan mental dan bunuh diri. “Mungkin banyak orang tua juga lembaga pendidikan tidak menyadari bahwa banyak pelajar alami gangguan kesehatan mental,” sebut Iwan.

Ia pun mengutip laporan Indonesia-National Adolescent Mental Health Survey (I-NAMHS) yang menyebut satu dari tiga remaja (34,9%) atau setara dengan 15,5 juta remaja Indonesia memiliki setidaknya satu masalah kesehatan mental.

Keempat, kekerasan pada anak. Menurutnya, anak-anak Indonesia juga semakin rentan terhadap perilaku kekerasan. Bahkan di rumah sendiri tidak jarang anak Indonesia jadi korban kekerasan oleh anggota keluarga. Termasuk dalam tindak kekerasan ini adalah perundungan/bullying yang mengancam anak di sekolah, pesantren, lingkungan pergaulan dan media sosial.

“Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) menyebutkan kenaikan tajam kasus kekerasan di lingkungan pendidikan pada 2024. Jika pada 2023 terdapat 285 kasus, maka pada 2024 jumlahnya melonjak menjadi 573 kasus, naik lebih dari 100 persen dibandingkan tahun sebelumnya,” terang Iwan.

Kelima, kualitas dan pemerataan pendidikan. Iwan menyebutkan, berkali-kali di media sosial viral anak-anak bersekolah di gedung sekolah yang sudah tidak layak. Atau siswa dan guru berangkat melewati medan yang berat seperti berenang atau menggunakan kereta gantung karena tidak ada jalan yang memadai.

“Tersedianya layanan pendidikan yang berkualitas dan merata masih jadi persoalan di negeri yang sudah 81 tahun merdeka. Di Indonesia masih ada 980 sekolah yang rusak. Bahkan di Jakarta baru viral ada bangunan SD yang dua tahun rusak dan tak kunjung diperbaiki. Belum lagi jumlah guru yang memadai juga tidak merata di semua daerah,” bebernya.

Sementara itu, jelas Iwan, masih ditemukan anak-anak bahkan di usia SMA yang belum lancar membaca dan perkalian dasar.

Menurut PISA 2022, kutip Iwan, kemampuan membaca pelajar Indonesia tergolong rendah di skala ASEAN. Skor kemampuan membaca Indonesia adalah 359 poin, yang jauh di bawah skor rata-rata negara anggota OECD yang kisarannya 472-480 poin.

Terakhir, ancaman ideologi liberalisme. Menurut Iwan, anak-anak dan pelajar Indonesia juga terancam pengaruh ideologi liberalisme seperti kebebasan perilaku, LGBTQ, pemikiran agnostik dan ateis.

“Pengaruh ini masuk lewat media sosial, film, lagu, bacaan komik digital, dsb. Liberalisme merusak keislaman anak-anak sekaligus moral mereka. Perilaku LGBTQ, pergaulan bebas. Sementara itu negara amat lemah memberikan perlindungan,” tandasnya.

Menurutnya, inilah sejumlah persoalan yang dihadapi keluarga dan anak Indonesia. Sayangnya negara hadir sering kali seperti pemadam kebakaran. Muncul saat persoalan sudah membesar. Minim pelayanan dan proteksi untuk anak-anak. Bisa jadi karena persoalan anak bukan isu seksi untuk kepentingan politik pemilu dan pilkada. Beda dengan regulasi pertambangan yang menghasilkan cuan dan sarat kepentingan politik.

“Maka umat mestinya kembali pada sistem kehidupan Islam. Satu-satunya ideologi yang paripurna. Memiliki aturan kehidupan termasuk dalam perlindungan keluarga dan anak. Inilah solusi terbaik untuk umat manusia,” pungkasnya.[] Achmad Mu’it

Dapatkan update berita terbaru melalui saluran Whatsapp Mediaumat