INDEF: Tata Kelola MBG Sangat Buruk

 INDEF: Tata Kelola MBG Sangat Buruk

MediaUmat – Kepala Ekonomi Makro INDEF (Institute for Development of Economic and Finance) Dr. M. Rizal Taufikurahman menilai tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) sangat buruk.

“Kita terus mengikuti perkembangan implementasi MBG ini, nyatanya memang MBG ini, tata kelolanya sangat buruk,” tuturnya dalam live diskusi MBG: Maling Berkedok Gizi? di kanal YouTube Tabloid Media Umat, Ahad (7/6/2026).

Menurut Rizal, Tidak hanya tata kelola dalam pembiayaan, anggarannya, tetapi juga implementasi di lapangan. “Yang paling krusial, kami bertanya, mengapa kepala BGN maupun wakil kepala BGN ditangkap. Ini dalam konteks ekonomi, ini adalah moral hazard,” ujarnya.

“Jadi, moral hazard ini adalah bagian yang tidak terelakkan dari proses, tidak hanya kebijakan tetapi juga implementasi kebijakan,” tukasnya.

Ia memaparkan, moral hazard ini erat hubungannya dengan governance. Baik dari governance policy maupun implementasi proxy.

“Ada seseorang atau pihak yang merasa terlindungi dari konsekuensi yang diberikan otoritas penuh atas policy, atas kegiatan itu, atas kebijakan itu sehingga merasa punya insentif yang sangat besar dengan opportunity yang besar dan resiko yang besar. Nah, MBG itu masuk ke ranah itu,” ungkapnya.

Rizal mengutip perkataan Kenneth Arrow, bahwa kalau dalam teori ekonomi, moral hazard terjadi manakala ada pihak yang memiliki informasi yang lebih banyak daripada yang lain.

“Siapa? Ya, pemerintah sendiri, pelaku sendiri atau juga BGN sendiri dan pemerintah dalam konteks ini katakanlah BGN yang memandatori anggaran itu tidak dapat mengawasi seluruh aktivitas kegiatan pelaksanaannya. Inilah yang kemudian memunculkan ruang untuk mark-up harga, pengurangan kualitas, manipulasi data penerima manfaat, juga pengadaan fiktif,” terangnya.

“Terlepas juga dari target jumlah SPPG. Ruang ini terjadi karena ada peluang untuk melakukan atau terjadi karena ada asimetrik informasi,” tambahnya.

Jadi, lanjut Rizal, bagaimana BGN yang merasa punya data yang lebih besar dibanding dengan para publik, maka inilah kemudian terjadi proxy gap, semakin besar potensi asimetrik maka semakin besar potensi moral hazard.

“Ini teorinya dulu,” tuturnya.

Ia menyebutkan, ada teori insentif dalam sebuah policy yang disebut kebijakan. Menurut teori insentif, manusia atau pelaku di pengaruhi oleh struktur insentif, mengapa? Karena ada ekspektasi benefit, ada ekspektasi cost, di situlah kemudian muncul oportunistik dan siapa yang mempunyai perilaku itu, ya para pelaku di level implementasi, yang memiliki SPPG, dapur-dapurnya itu,” tukasnya.

“Bayangkan jika seseorang pada saat memiliki ekspektasi keuntungan, katakanlah 1 miliar tetapi peluang tertangkap itu sangat kecil dan hukumannya ringan maka secara ekonomi, ekspektasi keuntungannya main positif dan sebaliknya jika ada probabilitas tertangkap tinggi, sanksi berat, maka moral hazard itu juga akan turun,” paparnya.

Ia menilai, sebenarnya ruang itu terjadi di program MBG, terlepas dari tata kelola di BGN, tetapi di ranah struktur pelaksana di level mikronya terjadi ekspektasi itu. Maka, dalam pelaksanaannya selalu ada constraint di budget, bahwa pemerintah akan terus memberikan tambahan dana ketika terjadi pemborosan, maka disiplin fiskal pun akan melemah. Kalau dalam fenomena budget atau fiscal policy disebut budget constraint namanya,” bebernya.

“Akibatnya efisiensi tidak menjadi prioritas, biaya semakin lemah dan pemborosan jadi hal biasa saja,” imbuhnya.

Jadi, jelasnya, mengapa MBG sampai moral Hazard karena ada beberapa faktor besar yakni, anggaran sangat besar sehingga berpotensi rente ekonomi tinggi. Pelaksana sangat banyak, sekarang hampir 30 ribu SPPG sehingga sulit sekali melakukan pengawasan. Rantai pasokannya panjang dimulai dari petani, supplier, dapur, distributor, sekolah, sehingga banyak sekali titik kebocoran. Kualitas output yang sulit diukur untuk makanannya, kandungan gizinya. Termasuk juga adanya Fenomena ‘Setoran perdapur’ misalnya.

“Apalagi yang terakhir adalah pengawasan yang tidak utuh, tidak terintegrasi,” tandasnya.[] Ajira

Dapatkan update berita terbaru melalui saluran Whatsapp Mediaumat

Share artikel ini:

Related post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *