IJM: Dapur MBG Masif, Potensi Politik Gentong Babi Makin Kental
MediaUmat – Menyoroti masifnya jumlah dapur MBG dengan 26.000 SPPG, Direktur Indonesia Justice Monitor (IJM) Agung Wisnuwardana menilai potensi pork barrel politics (politik gentong babi) yang makin kental.
“Tahun 2026 makan bergizi gratis MBG makin masif dengan 26.000 lebih dapur atau SPPG. Tapi tunggu dulu, di balik piring-piring ini ada aroma fiskal yang megap-megap dan potensi pork barrel politics atau politik gentong babi yang makin kental,” tuturnya dalam video MBG Digas Fiskal Sek4rat? di kanal YouTube Khilafah News, Ahad (10/5/2026).
Politik gentong babi yakni praktik politikus atau petahana yang menyalahgunakan anggaran dan program negara—seperti bantuan sosial (bansos) atau pembangunan infrastruktur lokal—untuk menarik simpati dan memenangkan dukungan pemilih demi kepentingan elektoral.
Ia mempertanyakan, apakah ini benar-benar buat rakyat atau cuma taktik penguasa biar tanda petik tetap aman di kursi kekuasaan, faktanya, anggaran MBG melonjak ke Rp335 triliun.
“Ini luar biasa. Sistem kapitalisme, duit segede ini kalau enggak hasil meres pajak ya nambah utang. Lihat faktanya dana pendidikan kita dikorbankan, malahan hampir 44% mandatory spending pendidikan malah dilarikan ke dapur MBG,” bebernya.
“Ini namanya kanibalisme anggaran. Kita kasih makan perutnya hari ini, tetapi kita laparkan otaknya mereka dengan infrastruktur sekolah dan kualitas guru yang terbengkalai. Programnya jalan, tapi masa depan pendidikan malah pingsan,” tukasnya.
“Bukan cuma soal uang, tapi ini soal syahwat politik. Inilah yang disebut pork barel politik,” terangnya.
Menurut Agung, program MBG yang masif dan menyentuh akar rumput ini rawan dijadikan alat untuk menjaga popularitas rezim atau memenangkan kroni lewat vendor-vendor dapur di daerah. Negara bagi-bagi hibah atau program kesejahteraan tetapi tujuannya bukan murni layanan, melainkan demi suara atau political support.
“Rakyat dikasih makan tetapi hak politiknya dibeli pakai uang pajaknya sendiri. Skema ini bikin ketergantungan masyarakat ke penguasa makin tinggi,” ungkapnya.
“Sementara masalah kemiskinan sistemik tidak pernah selesai,” imbuhnya.
Dalam Islam, jelasnya, negara itu raa’in (pengurus), bukan pedagang apalagi politisi transaksional. Pendanaan program rakyat tidak akan membebani sektor lain apalagi pakai gaya gendong babi.
“Caranya dengan, pertama, milkiyyah ammah (kepemilikan umum), minerba (mineral dan batu bara), minyak gas yang berlimpah itu, milik rakyat. Hasilnya dikelola negara masuk ke Baitul Mal dan dipakai, misalnya untuk MBG. Enggak butuh utang, enggak perlu peras pajak,” jelasnya.
Yang kedua, lanjutnya, kedaulatan pangan tanpa impor. Lewat hukum ihyā’ al-mawāt, lahan mati dikelola rakyat dengan modal dari negara. “Kita mandiri pangan bukan jadi pasar buat importir pemburu rente,” paparnya.
“Yang ketiga, haramnya riba. Tanpa bunga utang ribawi, anggaran negara bersih dan fokus untuk kesejahteraan, bukan buat bayar cicilan ke Bank Dunia,” tegasnya.
Ia menyimpulkan bahwa rakyat tidak butuh makan gratis yang jadi alat politik atau membuat utang menumpuk.
“Kita butuh perubahan sistemik ke arah Islam kafah agar kekayaan alam kita enggak lari ke korporasi tapi balik ke piring rakyat,” pungkasnya.[] Ajira
Dapatkan update berita terbaru melalui saluran Whatsapp Mediaumat
