Wartawan Senior Tegaskan Demokrasi Sarat Cacat Bawaan

MediaUmat.info – Melanjutkan Serial Islam Solusi Total dan Global, Wartawan Senior Edy Mulyadi menegaskan, sistem pemerintahan demokrasi yang notabene buatan manusia ternyata sarat dengan cacat bawaan.

“Demokrasi buatan manusia, sarat cacat bawaan,” cetusnya dalam sebuah tulisan Bagian 5 berjudul Bangkrutnya Sistem Buatan Manusia: Dunia Sedang Terbakar, yang diterima media-umat.info, Jumat (2/5/2025).

Menurutnya, demokrasi yang dipuja sebagai puncak peradaban karena akan memberi ruang partisipasi rakyat, menjamin kebebasan dan menjunjung keadilan, ternyata hanyalah mitos.

Sebab, kelahirannya sendiri sejak awal merupakan hasil kompromi antara kepentingan elite. “Di banyak negara Barat, demokrasi hanyalah topeng untuk kekuasaan pemodal,” paparnya, yang berarti di saat yang sama suara rakyat hanya jadi formalitas lima menit di bilik suara dan setelah itu semua dikendalikan oleh elite dan oligarki.

Sebutlah di Amerika Serikat (AS) yang dikenal sebagai kiblat demokrasi, kini perpolitikannya justru menjadi milik korporasi. Semisal, sektor industri senjata, farmasi dan energilah yang mengatur arah kebijakan.

Artinya, sudah menjadi rahasia umum bahwa gelaran pemilu menjadi ajang pertarungan pemilik modal. Sehingga yang terjadi bukan adu gagasan tetapi berubah menjadi plutokrasi yakni kekuasaan di tangan orang kaya.

Demikian juga di Prancis. Meskipun rakyat turun ke jalan selama berbulan-bulan memprotes kebijakan pensiun dan biaya hidup, misalnya, penguasa di sana tetap bebal.

“Rakyat hanya diberi hak bicara, bukan kuasa menentukan,” ujarnya, seraya menyebut demokrasi di Eropa sudah berubah menjadi tirani terhadap mayoritas yang melayani elite minoritas.

Tak jauh berbeda dengan demokrasi di Indonesia yang menurut Edy, justru menjadi lelucon pahit. “Pemilu 2024 membuktikan bahwa suara rakyat bisa dipermainkan, direkayasa, bahkan dibajak terang-terangan,” ungkapnya.

Sebutlah Joko Widodo, presiden RI ke-7 yang kabarnya berasal dari rakyat kecil, justru diduga kuat telah memperalat demokrasi demi mempertahankan kekuasaannya.

Dengan kata lain, demi langgengnya kekuasaan, demokrasi di era Jokowi telah bermetamorfosa dari demokrasi prosedural kemudian transaksional, akhirnya menjadi demokrasi kriminal.

Hal ini dipertegas oleh sikap KPU yang ketika itu, secara tendensius berubah menjadi kepanjangan tangan kekuasaan dengan menerima syarat mencalonkan dari salah satu pasangan akal calon, dalam hal ini wakil presiden yang merupakan anak Jokowi.

Padahal sebelumnya, banyak pihak yang melihat putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang batas usia calon presiden dan wakil presiden, telah diintervensi lewat hubungan keluarga. Pun demikian lembaga-lembaga lain yang semestinya netral malah tunduk pada kekuasaan.

Tak ayal, kecacatan dimaksud membuktikan demokrasi telah gagal memberi keadilan. “Gagal membela rakyat, gagal mencegah tirani. Atau yang kuat makin kuasa, yang lemah makin ditindas,” jelasnya.

Karena itu, umat butuh sistem baik dari Dzat yang Mahabaik. Dialah Allah yang Mahatahu dengan menurunkan sekaligus meridhai Islam berikut syariat di dalamnya sebagai satu-satunya solusi kehidupan yang komperhensif.

“Hukum itu hanyalah milik Allah. Dia memerintahkan agar kamu tidak menyembah selain Dia. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui,” pungkasnya, mengutip QS Yusuf: 40.[] Zainul Krian

Dapatkan update berita terbaru melalui saluran Whatsapp Mediaumat