Vonis Tom Lembong, Kesalahan Personal Plus Sistem Kapitalisme!

 Vonis Tom Lembong, Kesalahan Personal Plus Sistem Kapitalisme!

MediaUmat Direktur Forum on Islamic World Studies (FIWS) Farid Wadjdi menilai vonis 4,5 tahun penjara Tom Lembong karena mengedepankan ekonomi kapitalisme semestinya membuka mata masyarakat bahwa kapitalisme bukan solusi, tapi sumber masalah.

“Putusan Pengadilan Tipikor Jakarta terhadap Tom Lembong yang divonis 4,5 tahun penjara karena ‘mengutamakan ekonomi kapitalis’ seharusnya membuka mata publik bahwa kapitalisme bukan solusi, tapi sumber masalah,” ujar Direktur Forum on Islamic World Studies (FIWS) Farid Wadjdi kepada media-umat.com, Selasa (22/7/2025)

Pertama, vonis ini bukan sekadar menjatuhkan satu individu, tetapi secara tidak langsung merupakan pengakuan bahwa sistem kapitalisme itu sendiri telah merusak sendi ekonomi dan keadilan masyarakat.

“Jika Tom Lembong dihukum karena kebijakan yang kapitalistik saat menjadi Menteri Perdagangan, bagaimana dengan negara ini secara keseluruhan yang justru menjadikan kapitalisme sebagai dasar kebijakan ekonominya? Apakah hanya satu menteri yang bertanggung jawab, sementara penguasa dan seluruh rezim yang menganut dan menerapkan sistem ekonomi kapitalistik justru bebas dari tudingan yang sama?” tanyanya.

Kedua, vonis ini seolah merupakan kesalahan individu, padahal penyebab utama dari kebijakan eksploitatif dan ketimpangan ekonomi adalah penerapan sistem kapitalisme itu sendiri. Indonesia secara faktual telah menjadikan kapitalisme sebagai sistem ekonomi negara.

“Pasar bebas dikuduskan, kekayaan alam diserahkan kepada swasta dan asing, kebijakan fiskal dan moneter lebih melayani kepentingan investor daripada rakyat dan kesejahteraan rakyat diserahkan kepada mekanisme pasar,” ujarnya.

“Ini bukan semata kesalahan personal, tetapi kejahatan struktural yang dilegalkan oleh sistem kapitalisme itu sendiri,” tegas Farid.

Ketiga, kapitalisme terbukti mengubah kekayaan alam menjadi komoditas yang bisa dijual murah kepada korporasi besar, membuat kebijakan negara tunduk pada kepentingan modal dan pemilik modal besar bukan rakyat, menyebabkan jurang kesenjangan antara si kaya dan si miskin kian lebar dan menjadi alat penindasan politik, karena kekuatan modal mengendalikan kekuasaan dan hukum.

Keempat, jika sistem ini tetap dipertahankan, maka akan terus melahirkan “Lembong-Lembong” berikutnya. “Karena akar masalahnya bukan pada siapa yang menjabat, tetapi sistem yang dianut,” kata Farid.

Kelima, oleh karena itu, sudah saatnya menyatakan secara tegas bahwa kapitalisme adalah ideologi musuh negara. “Sebagaimana komunisme pernah dilarang, maka kapitalisme juga seharusnya ditolak karena secara nyata merusak keadilan sosial dan kesejahteraan umum,” tandasnya.

Keenam, Islam sebagai ideologi alternatif memiliki sistem ekonomi yang adil, kepemilikan umum atas sumber daya alam, larangan riba dan spekulasi, distribusi kekayaan yang adil dan negara bertanggung jawab penuh atas kesejahteraan rakyat, bukan pasar.

“Sudah cukup rakyat dijadikan korban eksperimen kapitalisme. Saatnya umat kembali kepada Islam sebagai ideologi dan sistem yang menjamin keadilan sejati,” pungkasnya.[] Achmad Mu’it

Dapatkan update berita terbaru melalui saluran Whatsapp Mediaumat

Share artikel ini:

Related post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *