MediaUmat – Perhimpunan Intelektual Muslim Indonesia (HILMI) menilai Venezuela merupakan pelajaran dan peringatan keras bagi dunia internasional tentang rapuhnya tata dunia modern yang selama ini diklaim menjunjung hukum internasional, kedaulatan negara, dan solidaritas global.

“Venezuela adalah pengingat keras bahwa tata dunia modern rapuh, penuh standar ganda, dan miskin landasan moral,” tegas HILMI dalam pernyataan tertulisnya kepada media-umat.com, Jumat (23/1/2026).

Kegagalan tersebut, jelas HILMI, tampak nyata dari peran lembaga internasional yang seharusnya menjadi penengah konflik global. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) gagal berfungsi sebagai wasit yang adil, sementara konsep Family of Nations runtuh ketika berhadapan dengan kepentingan riil politik negara-negara kuat.

“PBB gagal menjadi wasit adil, sementara Family of Nations runtuh di hadapan realpolitik,” jelasnya.

Dalam pandangan HILMI, Islam menawarkan jalan alternatif yang lebih bermartabat bagi tatanan global, menjadi pembeda mendasar antara Islam dan tata dunia modern yang sarat kepentingan.

“Islam tidak hanya menawarkan slogan, tetapi jalan yang lebih sulit dan bermartabat: kekuasaan tunduk pada hukum Allah Yang Maha Esa yang tidak memiliki kepentingan, hukum yang memiliki akhlak, dan intervensi yang peduli pada kemanusiaan,” tegasnya.

Lebih lanjut, HILMI menilai problem utama dunia hari ini bukan kekurangan nilai, melainkan nilai yang diperalat oleh kekuasaan. Venezuela, Khmer Merah, Amuriyah, dan Krim dipandang memberikan pelajaran yang sama, bahwa tanpa sistem Islam, tata dunia pada hakikatnya hanya menjadi topeng legitimasi bagi pihak yang paling kuat.

HILMI menyoroti, legitimasi intervensi terhadap Venezuela dibangun melalui berbagai narasi. Tuduhan tersebut, digunakan untuk membingkai Venezuela sebagai ancaman global yang sah untuk ditekan, sekaligus dijadikan pintu masuk intervensi politik dan ekonomi

“Kasus Venezuela diawali dengan tuduhan kejahatan transnasional seperti perdagangan narkotika ilegal dan narco-terrorism ke Amerika Serikat,” tegasnya.

Menurut HILMI, selain tuduhan kriminal, Venezuela juga dicitrakan sebagai ancaman bagi stabilitas kawasan karena sikap politik luar negerinya yang menentang Amerika Serikat. Dalam kerangka ini, posisi Venezuela dipersepsikan tidak sejalan dengan kepentingan geopolitik Barat sehingga diperlakukan sebagai ancaman regional.

HILMI menambahkan, narasi tersebut digunakan untuk membenarkan tekanan internasional yang berujung pada sanksi dan isolasi. “Narasi penyelamatan demokrasi dan HAM juga terus dikapitalisasi, dengan krisis ekonomi Venezuela dikaitkan secara sepihak dengan kebijakan politik sejak era Hugo Chavez,” imbuhnya.

Namun demikian, HILMI mempertanyakan dasar moral intervensi tersebut. Organisasi ini menilai, tidak pernah ada mandat sah yang memberi kewenangan kepada satu negara untuk bertindak sebagai hakim global atas negara lain. Klaim moral sepihak justru membuka ruang kesewenang-wenangan dalam hubungan internasional.

“Namun pertanyaan mendasarnya tetap: siapa yang memberi mandat pada satu negara untuk bertindak sebagai hakim global?” tanyanya.

HILMI menegaskan, jika setiap negara kuat merasa berhak melakukan intervensi atas nama versi moralitasnya sendiri, maka hukum internasional akan terdegradasi menjadi instrumen politik. Kondisi ini menjauhkan dunia dari keadilan sejati dan memperkuat dominasi pihak yang memiliki kekuatan militer dan ekonomi.

“Jika setiap negara kuat merasa berhak melakukan intervensi atas nama moralitas versi mereka sendiri, maka hukum internasional berubah menjadi alat politik, bukan penjaga keadilan,” tegasnya.

Lebih jauh, HILMI menilai motif utama Amerika Serikat dalam kasus Venezuela bersifat geopolitik dan ekonomi. Cadangan minyak terbukti Venezuela yang terbesar di dunia disebut menjadi faktor kunci, terlebih negara tersebut dikuasai rezim yang tidak ramah terhadap Amerika Serikat dan memiliki sikap politik luar negeri yang anti-Israel.

“Dan semua orang tahu, bahwa motif Amerika Serikat sebenarnya adalah minyak!” tegasnya.

HILMI juga mencatat bahwa Venezuela merupakan salah satu pengekspor energi terbesar bagi Tiongkok, sehingga posisinya menjadi strategis dalam persaingan global. Intervensi atas nama demokrasi dan HAM hanyalah selubung, sementara kepentingan energi dan geopolitik menjadi alasan yang sesungguhnya.

“Venezuela juga pengekspor energi terbesar bagi Tiongkok. Maka inilah alasan sebenarnya: geopolitis,” pungkasnya.[] Lukman Indra Bayu

Dapatkan update berita terbaru melalui saluran Whatsapp Mediaumat