UIY: Whoosh Menguntungkan Developer dan Investor, Bukan Publik

MediaUmat – Berdasarkan berbagai indikasi yang ada, Whoosh diduga lebih menguntungkan developer dan investor, bukan publik. Itulah benang merah dari pernyataan Cendekiawan Muslim Ustadz Muhammad Ismail Yusanto (UIY) dalam siniar Whoosh Demi Pelayanan Publik? Publik yang Mana? Investor? yang ditayangkan kanal YouTube UIY Official, Kamis (19/11/2025).

Berikut beberapa indikasinya. Pertama, sejak awal diduga menguntungkan developer dan investor tertentu.

“Banyak yang menuding bahwa di balik proyek kereta cepat ini sebenarnya adalah proyek properti… belum apa-apa sudah diklaim stasiun Tegal Luar–Sumarekon… Walini mau jadi kota mandiri… dari sini ketahuan motifnya,” ujarnya.

Kedua, tidak memenuhi definisi pelayanan publik. Menurutnya, penyematan label PSO (public service obligation) pada Whoosh tidak memiliki dasar kuat. Pasalnya, harga tarif tinggi dan jangkauan pengguna yang sangat kecil.

Menurutnya, adalah kewajiban negara untuk menjamin kebutuhan esensial rakyat terpenuhi, bukan digunakan untuk melapisi proyek premium yang hanya dinikmati segelintir orang.

“Kalau kereta cepat itu dianggap public service obligation, di mana obligasinya? Kalau tiketnya sangat tinggi… pasti hanya sebagian kecil publik yang dilayani,” tegasnya.

Apalagi narasi PSO baru muncul belakangan. UIY mengingatkan, pada awal pembangunan, Whoosh didengungkan sebagai proyek business to business (B2B), tetapi ketika biaya membengkak dan risiko finansial muncul, pemerintah kemudian menempelkan label PSO agar pembiayaannya dapat menggunakan APBN.

“Sejak awal pendanaannya business to business… ini bukan public service,” ungkapnya.

“Istilah PSO baru muncul setelah diserang karena mau membiayai utang pakai APBN… PSO jadi tameng,” lanjutnya.

Perlu Audit Menyeluruh

UIY menegaskan perlunya audit menyeluruh terhadap Whoosh—mulai dari audit kebijakan, audit keuangan hingga audit proses pengambilan keputusan—agar motif asli proyek ini benar-benar terbuka di hadapan publik.

“Penting ada investigasi, audit kebijakan… tidak boleh pengambil kebijakan berlindung di balik narasi yang sejak awal tak pernah disebutkan,” katanya.

Kerangka Islam

Setelah menunjukkan kebutuhan audit tersebut, UIY menegaskan bahwa persoalan ini semakin gamblang jika dilihat dari kerangka Islam. Dalam pandangan Islam, pelayanan publik harus berpijak pada ri‘ayah syu’unil ummah, yang mewajibkan negara mendahulukan pemenuhan hajah asasiyah (kebutuhan dasar) dan hajah dururiyah (kebutuhan penting) rakyat sebelum mengalokasikan dana besar untuk proyek mewah yang manfaatnya tidak merata.

“PSO itu salah satu kewajiban penting negara… apalagi jika menggunakan perspektif Islam, karena politik dalam Islam adalah riayah ummah… dan itu memprioritaskan hajah asasiah dan dururiyah,” jelasnya.

UIY kemudian menunjukkan berbagai sektor mendesak yang seharusnya menjadi prioritas negara, terutama pendidikan dan kesehatan. Banyak guru masih digaji sangat rendah, sekolah rusak, dan sarana dasar tidak terpenuhi secara layak.

“Tidak boleh ada anak yang tidak bisa sekolah… banyak guru hanya digaji 300 ribu… sekolah ambruk, meja kursi rusak,” ujarnya.

Ia memperlihatkan bahwa kegagalan negara memenuhi kebutuhan dasar bukan sekadar data statistik, tetapi kenyataan tragis di lapangan.

“Ada dua gadis yang berhari-hari tidak bisa berbuat apa-apa, hanya bertahan dengan air minum di samping jenazah ibunya yang hampir membusuk… karena kemiskinan yang amat sangat… dan ini bukan satu dua, tapi banyak,” ungkapnya.

Terkait transportasi, UIY menilai kebutuhan publik sebenarnya sederhana: jalan layak, jembatan memadai, dan moda transportasi murah. Kereta super cepat hanya melayani sebagian kecil masyarakat dan tidak menjawab kebutuhan mobilitas publik secara luas.

“Jelas lebih banyak publik yang tidak menggunakan sarana transportasi mahal itu… di sinilah pentingnya keadilan,” jelasnya.

Menurut UIY, ketimpangan manfaat ini menunjukkan kesalahan orientasi pembangunan yang sangat serius. Anggaran 120 triliun rupiah, jika dialihkan ke transportasi massa murah, dapat menghasilkan layanan yang jauh lebih luas dan menyentuh miliaran penumpang, bukan hanya perjalanan 150 km yang dinikmati sebagian kecil orang.

“120 triliun itu bisa dipakai untuk mengembangkan KRL untuk 24,3 miliar penumpang… membangun 2.051 km jalur kereta baru… tapi ini hanya untuk 150 km dan penumpangnya hanya beberapa ribu per hari… ini ketidakadilan,” pungkasnya.[] Zainard

Dapatkan update berita terbaru melalui saluran Whatsapp Mediaumat