MediaUmat – Menanggapi serius laporan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang menempatkan Indonesia dalam parameter negara gagal, Cendekiawan Muslim Ustadz Muhammad Ismail Yusanto (UIY) menegaskan tanda-tanda Indonesia menuju ke arah negara gagal semakin tampak jelas.
“Korupsi memang makin menjadi-jadi… pengangguran disebut-sebut sangat tinggi dan tertinggi di Asia Tenggara… persoalan hukum begitu carut-marut selama 10 tahun terakhir belum ada tanda-tanda membaik,” tegas UIY dalam siniar Indonesia Negara Gagal? Fakta atau Ilusi! di kanal YouTube UIY Official, Selasa (2/9/2025).
UIY menyoroti utang negara yang terus menumpuk tanpa berkontribusi pada kesejahteraan rakyat. Selama satu dekade terakhir, pembayaran bunga utang bahkan melebihi anggaran kesehatan dan pendidikan.
“Sejak tahun 2015 sampai 2025 bunga utang itu lebih besar dari belanja kesehatan setiap tahunnya… tahun 2024 bahkan mencapai 266% dibanding dengan anggaran pendidikan,” jelasnya.
Inilah, jelas UIY, yang membuat utang tidak berdampak langsung pada rakyat. Sebab dana tersebut justru tersedot untuk proyek-proyek mercusuar yang padat modal. Jalan tol, kereta cepat, dan Ibu Kota Negara (IKN) dibangun dengan biaya besar, tetapi minim manfaat nyata bagi rakyat.
“Itu semua memakan biaya yang sangat besar… semacam proyek mercusuar gitu. Efek turunannya berhenti hanya sampai disitu saja, tidak mempunyai efek yang banyak,” ungkapnya.
Dalam pandangannya, kondisi ini semakin diperburuk oleh praktik korupsi yang tidak terkendali. “Korupsi memang makin menjadi-jadi… masih banyak pejabat yang semestinya mendapatkan tindakan hukum, justru tetap melenggang bahkan berkuasa,” ujarnya.
Sementara itu, hukum tetap karut-marut dan gagal memberi rasa keadilan kepada publik. Menurut UIY, lemahnya penegakan hukum hanya menambah ketidakpercayaan masyarakat kepada negara.
Ia juga mengingatkan bahwa tekanan ekonomi dan ketidakadilan hukum dapat memicu konflik sosial. Pajak yang terus naik dan distribusi ekonomi yang timpang hanya akan mempercepat kehancuran.
“Konflik sosial atau gejolak sosial itu bisa dipicu oleh ketidakadilan hukum, ketidakadilan ekonomi, tekanan ekonomi, kemudian pajak yang semakin tinggi. Bila itu tidak segera diatasi… Indonesia memenuhi seluruh apa yang dikatakan oleh PBB sebagai negara gagal,” jelasnya.
UIY menambahkan, beban rumah tangga saat ini sangat berat karena pendidikan, kesehatan, transportasi, hingga listrik semuanya harus dibayar mahal. Padahal, dalam Islam, negara wajib menanggung seluruh kebutuhan dasar tersebut.
“Proporsi pengeluaran rumah tangga untuk mendapatkan layanan publik khususnya pendidikan, kesehatan dan transportasi itu sangat tinggi… inilah fungsi dari keputusan negara dalam pengelolaan sumber daya ekonomi,” terangnya.
Karena itu, UIY menekankan bahwa jalan keluar hanya ada pada Islam. Dengan penerapan syariat, fungsi dasar negara dapat ditegakkan: kepastian hukum, distribusi ekonomi, dan pelayanan publik yang murah bahkan gratis.
“Yang pertama itu adalah ada kepastian hukum… menghukum siapa yang bersalah, membela siapa yang benar. Kemudian yang kedua adalah kesejahteraan, distribusi ekonomi… dengan begitu maka pemerintah mempunyai sumber daya ekonomi untuk memberikan pelayanan publik,” paparnya.
Ia menegaskan, jika pendidikan, kesehatan, transportasi, dan energi dijamin negara, rakyat akan lebih tenang bekerja dan produktivitas meningkat.
“Kalau ini semua selesai, mereka akan bekerja dengan tenang… justru produksi akan meningkat… kebahagiaan pasti akan meningkat, produktivitas akan meningkat itu,” pungkasnya.[] Zainard
Dapatkan update berita terbaru melalui saluran Whatsapp Mediaumat