MediaUmat – Selain merespons baik atas kebijakan pemerintah setop impor solar lalu mengganti dengan bahan bakar yang dicampurkan CPO (crude palm oil/minyak kelapa sawit mentah), Cendekiawan Muslim Ustadz Muhammad Ismail Yusanto tetap kritis dengan mempertanyakan sumber CPO-nya dan siapa yang akan mendapatkan untung terbesar dari kebijakan itu.
“Ini yang jadi soal karena sumber dari mana CPO itu nanti akan bisa kita ketahui siapa sebenarnya yang akan memegang kendali dalam sebutlah policy atau project ini dan karenanya kemudian siapa yang akan mendapatkan untung terbesar itu” ungkapnya dalam Fokus to the Point: Stop Impor Solar, Solusi? yang ditayangkan di kanal YouTube UIY Official, Sabtu (11/7/2026).
Menurut UIY, B50 (bahan bakar campuran solar yang terdiri dari 50% biodiesel dan 50% solar fosil) pada akhirnya nanti sangat bergantung kepada pasokan CPO dan CPO bergantung kepada siapa yang menyuplai atau siapa yang menguasai kebun sawit.
“Kita mengetahui bahwa dari sekitar 18,6 juta hektare kebun sawit di negeri boleh disebut hampir seluruhnya dikuasai oleh korporasi swasta,” ungkapnya.
BUMN itu, rinci UIY, hanya memegang kurang lebih sekitar 800 sampai 900 ribu. Jadi kurang dari 10%. Kalau 18,6 itu berarti 1,8 juta kan 10%. Jadi hanya kurang lebih sekitar 5% dari sana.
“Dengan demikian, kendali dari suplai CPO ada di tangan korporasi swasta. Jika itu langkah yang menguntungkan, maka mereka pula yang akan mendapatkan keuntungan paling besar,” sebutnya.
Dua Bahaya Besar
Lebih lanjut, UIY menyebutkan, dua bahaya jika yang memegang kendali suplai CPO adalah korporasi swasta.
“Bahayanya adalah bahwa kendali suplai bukan di tangan pemerintah, tapi di tangan korporasi swasta. Itu satu. Kemudian yang kedua, menyangkut harga. Ketika suplai itu mayoritas di tangan korporasi swasta, maka tentu saja mereka akan mempunyai kekuatan untuk menentukan harga” terangnya.
Kondisinya akan makin diperumit dengan kedudukan korporasi swasta ini sebagai single provider.
“Maka pemerintah tidak akan punya pilihan lain untuk terus mempertahankan BBM jenis itu lalu siapa yang kemudian akan menanggung biaya yang ditimbulkan oleh karena penetapan harga yang dominan dilakukan korporasi swasta itu? Tentu saja konsumen,” ujarnya.
Secara khusus yang paling terdampak, karena ini adalah pengganti solar berarti kendaraan niaga, menurut UIY, pasti juga akan berujung kepada peningkatan biaya operasional dan biaya operasional akan berdampak pada harga dari produk industrinya.
Dalam hal ini, menurut UIY, pentingnya negara mengambil peran dominan.
“Jadi peran negara ini harus sangat-sangat dominan. Kenapa? Karena negara itu dalam teori politik Islam punya kewenangan atau kewajiban riayah su’unil ummah, mengatur kehidupan umat atau kehidupan rakyat,” ujarnya.
Dan, lanjut UIY, negaralah yang satu-satunya pihak yang diharap bisa memenuhi atau bisa mengatur rakyat dengan sebaik-baiknya dengan atau tanpa motif-motif komersial.
“Nah, ini hari ketika swasta masuk, korporasi swasta masuk dan mereka menggunakan negara, maka negara ini ada di dalam kendali korporasi swasta itu, baik itu dari dalam maupun luar negeri, inilah yang disebut corporate state,” jelasnya.
Secara praktis, UIY menggambarkan, semestinya negara yang mengelola kebun sawit karena lahan itu yang memberikan itu juga negara.
“Kenapa tidak dikelola sendiri melalui BUMN mereka? Maka CPO-nya di tangan negara. Kalau di tangan negara, negara bisa menjaga suplai. Kemudian juga bisa menetapkan tingkat harga yang berpihak kepada konsumen akhir yaitu rakyat. Jadi itu mestinya yang dilakukan,” terangnya.
Selain berkewajiban mengelola kepemilikan umum tersebut, jelas UIY, negara juga berkewajiban mengembangkan sedemikian sehingga bisa memproduksi pada tingkat yang mencukupi untuk kebutuhan dalam negeri. Dengan kata lain, tidak impor lagi.[] Nasriani
Dapatkan update berita terbaru melalui saluran Whatsapp Mediaumat