Mediaumat.news – Kabar memanasnya kembali situasi politik di Tunisia akibat gejolak politik yang terus mewarnai sejak revolusi 2010 yang menggulingkan diktator Zine El Abidine Ben Ali, Pengamat Politik Internasional Umar Syarifudin mengatakan Tunisia menghadapi masalah akut akibat mengadopsi sistem demokrasi sekuler.

“Sambil mempertahankan sistem demokrasinya, Presiden Saied gagal menyejahterakan rakyat sekaligus gagal mengatasi pandemi, sementara pihak oposisi memancing ikan di air bergejolak. Mengadopsi sistem sekuler, Tunisia menghadapi masalah akut berupa kemiskinan dan lapangan pekerjaan yang sempit,” ujarnya kepada mediaumat.news Senin (26/7/2021).

Umar menyebut, rakyat Tunisia sebenarnya telah melewati kesempatan bersejarah yang spektakuler yaitu terjadinya reformasi besar-besaran di seluruh negeri sejak tanggal 17 Desember 2010. Sehingga ada peluang menjadikan Islam untuk berkuasa di sana.

Umar menyayangkan, seiring berjalannya waktu, Tunisia semakin suram karena mengadopsi sistem kapitalisme sekuler. Terjadinya krisis lapangan pekerjaan, penindasan polisi, korupsi dan kemiskinan memantik rakyat untuk turun ke jalan di kota Tunis, menyusul beberapa kerusuhan sebelumnya yang ditandai dengan bentrokan dan penangkapan.

“Secara keseluruhan, banyak kasus membelit, penyelesaiannya pun berbelit. Itu yang membuat rakyat mencari jalan yang paling ringan dan paling sedikit bahayanya. Mereka mencari jalan adalah pemilihan-pemilihan pasif dalam koridor demokrasi dan minim gelora untuk mengganti akar masalahnya yakni sistem kapitalisme sekuler,” ucap Umar.

Menurut Umar, Tunisia mengklaim bahwa negara ini memimpin perjuangan bagi hak-hak rakyat di wilayah tersebut di bawah sistem demokrasi sekulernya yang baru. Namun, semua itu tidak berpengaruh apapun untuk memperbaiki kehidupan rakyat di dalam negerinya.

Umar mengingatkan dengan tegas, bahwa tidak secuil pun kebaikan dapat datang kepada umat ini melalui sistem demokrasi sekuler. Sistem buatan manusia ini telah nyata terbukti tidak mampu memecahkan begitu banyak masalah politik, ekonomi, dan sosial di dunia Muslim.

“Oleh karena itu, melanjutkan kehidupan sepanjang jalan demokrasi di negeri-negeri Muslim, kita hanya bagaikan memegang janji akan kegagalan berulang kali bagi kaum muslim di kawasan ini,” pungkasnya.[]Agung