Situs web Al Jazeera melaporkan pada 22 Januari 2026 bahwa Letnan Jenderal Ahmad Ibrahim Mufaddal, Direktur Dinas Intelijen Sudan, mengunjungi Washington dan membahas beberapa isu, yang terpenting adalah keamanan. Dalam dua putaran dialog antara mereka sejak pecahnya perang di Sudan, Direktur Jenderal Dinas Intelijen menyimpulkan putaran ketiga dengan para pejabat dari Badan Intelijen Pusat AS dan Departemen Pertahanan, yang berfokus pada kerja sama dalam memerangi terorisme, koordinasi keamanan, dan pengamanan Laut Merah.

Para pengamat percaya bahwa kunjungan Mufaddal ke Washington akan menghubungkan stabilitas Sudan dengan keamanan regional, serta pemulihan peran aktifnya di Tanduk Afrika dan wilayah Sahel. Kunjungan selama seminggu itu berlangsung delapan hari sebelum kunjungan Wakil Menteri Luar Negeri AS Christopher Landau ke Afrika Timur, yang meliputi Kenya, Djibouti, Mesir, Ethiopia, dan sejumlah negara yang terlibat langsung dalam isu-isu keamanan regional.

Sumber-sumber mengungkapkan bahwa pertemuan kepala intelijen Sudan di Washington melibatkan pejabat dari Badan Intelijen Pusat AS dan Departemen Pertahanan AS, yang berfokus pada kontra-terorisme, koordinasi keamanan, pertukaran informasi, dan hal-hal lainnya. Washington meyakini bahwa Khartoum memiliki informasi tentang aktivitas kelompok ekstremis di Sahel dan Tanduk Afrika, selain pengaruhnya di negara-negara seperti Somalia. Mufaddal telah mengunjungi Mogadishu September lalu.

Kerja sama keamanan Sudan dengan Amerika Serikat, khususnya dalam pemberantasan terorisme, tidak pernah berhenti bahkan ketika negara itu ditetapkan oleh AS sebagai negara pendukung terorisme sebelum dihapus dari daftar tersebut pada Oktober 2020 sebagai pengakuan Washington atas peningkatan catatan hak asasi manusianya dan kerja sama dalam memerangi terorisme.

Amerika Serikat mengakui pentingnya lokasi geopolitik Sudan dan pembentukan Komite Intelijen dan Layanan Keamanan Afrika, Committee of Intelligence and Security Services of Africa (CISSA) pada 26 Agustus 2004 di Abuja, Nigeria, dan disahkan oleh Uni Afrika pada tahun 2005. Aktivitas CISSA meluas ke wilayah Danau Besar dan Sahel Afrika, sehingga memungkinkan Sudan memainkan peran penting dalam keamanan dan stabilitas regional melalui upaya kontra-terorisme dengan berbagi data dan informasi.

Perang melawan apa yang disebut terorisme bukanlah isu baru; hal ini telah dibahas berkali-kali dengan para pejabat Sudan. Misalnya, pada 16 Mei 2016, Washington Times mengutip duta besar Sudan untuk AS, Muawiya Utsman Khalid, dalam sebuah wawancara, yang mengatakan bahwa negaranya sebelumnya telah memberikan informasi penting kepada badan-badan keamanan AS dan sekutunya mengenai aktivitas organisasi ISIS di Libya, Mesir, Somalia, dan bagian lain di Afrika Utara.

Demikian pula, Al-Burhan menyampaikan pesan kepada Presiden AS Trump pada 26 November 2025, dalam sebuah artikel di Wall Street Journal, yang menyatakan kesiapannya untuk menjadi mitra yang kuat bagi AS dalam memerangi terorisme. Isu pemberantasan terorisme dan jaringan transnasional telah menduduki posisi penting dalam diskusi di Washington, karena lembaga-lembaga Sudan memiliki sejumlah besar informasi tentang pergerakan kelompok-kelompok ekstremis di Sahel, Sahara, dan Tanduk Afrika.

Pertanyaannya: Mengapa Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang dianggap sebagai salah satu alat terpenting kebijakan AS tentang terorisme, belum memberikan definisi yang jelas dan tepat yang berlaku pada realita dan diterapkan oleh semua pihak?

Amerika dan Barat yang kafir bersikeras untuk tidak memberikan definisi komprehensif dan definitif tentang “terorisme”, sehingga mereka dapat dengan mudah menggunakannya terhadap kaum Muslim kapan pun dan di mana pun mereka mau, juga terhadap upaya sungguh-sungguh kaum Muslim untuk membebaskan diri dari perbudakan dan kolonialisme Barat yang kafir! Perang melawan terorisme, pada kenyataannya, adalah kampanye yang dipimpin oleh Amerika, alat-alatnya, antek-anteknya, dan sekutu-sekutunya melawan Islam dan para pengikutnya. Hal ini diklarifikasi oleh Jenderal AS Wesley Kanne Clark dalam salah satu penyataannya di media pada tahun 2007, “Siapa pun yang berpikir bahwa kami pergi ke Afghanistan untuk membalas dendam peristiwa 11 September, maka ia harus mengoreksi kesalahannya. Kami pergi untuk sebuah tujuan yang disebut Islam. Kami tidak ingin Islam tetap menjadi proyek bebas di mana kaum Muslim menentukan apa itu Islam; namun kami yang menentukan bagi mereka, apa itu Islam.”

Banyak bukti yang menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan terorisme dan ekstremisme adalah Islam dan kaum Muslim. Betapa banyak tindakan berdarah dan brutal, di mana banyak korban tak berdosa berjatuhan, dilakukan oleh non-Muslim, namun Perserikatan Bangsa-Bangsa tidak menganggapnya sebagai terorisme, sementara ada tindakan lain di mana kaum Muslim dituduh, tanpa bukti atau saksi, dan tindakan tersebut disebut terorisme! Pembakaran penduduk Suriah oleh Rusia, dengan bom fosfor dan senjata lainnya yang merusak, tidak disebut terorisme oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan tidak ada konferensi yang diadakan untuk menghadapinya. Pemblokadean Gaza oleh Yahudi, pembunuhan dan kelaparan yang mereka lakukan terhadap penduduk Palestina, Prancis dan milisinya yang membunuh kaum Muslim di Mali, umat Buddha yang menumpahkan darah kaum Muslim Rohingya, pembunuhan kaum Muslim di Afrika Tengah, dan pembunuhan kaum Muslim Uighur oleh China, semua ini tidak disebut terorisme oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau negara-negara Barat. Jadi, apa sebenarnya terorisme itu?!

Tidak mengherankan bahwa rezim-rezim antek di negeri-negeri kaum Muslim menerapkan rekomendasi konferensi Washington tentang memerangi ekstremisme pada Februari 2015, yang diselenggarakan Amerika Serikat dengan delegasi lebih dari 60 negara dan para ahli, untuk memerangi Islam, tetapi kali ini dengan putra-putra bangsa kita sendiri, para penguasa dan politisi.

Di sinilah Amerika terus memerangi Islam dengan kedok kontra-terorisme, yang merupakan perhatian utamanya, dan bekerja sama dengan badan-badan intelijen negara-negara yang satelit, antek dan sekutu AS di kawasan.

Amerika dan negara-negara Barat adalah pihak yang menciptakan terorisme di negeri-negeri kita untuk melawan proyek umat Islam, yaitu Khilafah Rasyidah ‘ala minhājin nubuwah, yang telah menjadi tuntutan kaum Muslim, sehingga hal ini sangat menakutkan dan mengganggu ketenangan mereka. Mereka tahu bahwa pendiriannya akan berarti akhir mereka menduduki negeri-negeri kita, bahkan akan menjadi akhir keberadaan mereka di panggung internasional, sebab Khilafah akan merebutnya dari mereka. Dengan demikian, Amerika dan kaum kafir Barat lainnya, serta antek-antek mereka, tidak lain hanya memerangi proyek Islam. Pada tanggal 4 Desember 2025, CNN melaporkan pernyataan Menteri Luar Negeri AS Rubio, di mana ia mengatakan: “Islam radikal telah menunjukkan bahwa keinginannya tidak terbatas pada menduduki sebagian dunia dan merasa puas dengan Khilafah kecilnya, namun mereka berupaya untuk berekspansi, karena revolusioner adalah sifat aslinya. Mereka berupaya untuk memperluas dan mengendalikan lebih banyak wilayah dan populasi … sehingga ini adalah ancaman yang jelas dan nyata bagi dunia dan bagi Barat secara umum, khususnya bagi Amerika Serikat, yang mereka anggap sebagai sumber utama kejahatan di dunia.”

Pada konferensi pers di Gedung Putih pada 10/11/2006, George W. Bush beberapa kali menyebut Khilafah, ia mengatakan bahwa kehadiran Amerika di Irak adalah untuk mencegah “pembentukan negara Khilafah yang mampu membangun negara kuat yang akan mengancam kepentingan Barat”, dan para ekstremis Muslim ingin menyebarkan “ideologi Khilafah” yang tidak mengakui “liberalisme atau kebebasan”, juga mereka ingin “meneror orang-orang yang rasional dan moderat, menggulingkan rezim mereka, dan mendirikan Khilafah.”

Sesungguhnya Khilafah Rasyidah ‘ala minhājin nubuwah akan segera berdiri kembali, dengan izin Allah SWT, sebagaimanan Allah SWT berfirman:

﴿يُرِيدُونَ أَنْ يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلا أَنْ يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ﴾

“Mereka ingin memadamkan cahaya Allah dengan mulut mereka, tetapi Allah menolak kecuali untuk menyempurnakan cahaya-Nya, meskipun orang-orang kafir tidak menyukainya.” (TQS. At-Taubah [9] : 32).

Ya benar, semata-mata karena rahmat Allah SWT, serta karunia dan anugerah-Nya, Hizbut Tahrir telah mencapai pintu gerbang pendirian Khilafah Rasyidah kedua. Sungguh, Hizbul sedang bersiap untuk mengambil alih kekuasaan guna memimpin dunia menuju perbaikan di bawah Islam. Hizbut Tahrir sedang bersiap untuk mengubah sejarah dan geografi. Ingatlah bahwa bagi mereka yang melihat sungguh hari esok itu tidaklah jauh. [] Ustadh Abdul Khaliq Abdun Ali

Sumber: alraiah.net, 28/1/2026.

Dapatkan update berita terbaru melalui saluran Whatsapp Mediaumat