TEFI: Dunia Kerja ke Depan Potensinya Suram Sekali

MediaUmat – Merespon data Kementerian Ketenagakerjaan yang menyebut hingga April 2025 lebih dari 24.000 pekerja sudah masuk daftar PHK, Direktur The Economic Future Islamic (TEFI) Dr. Yuana Tri Utomo menyebut dunia kerja ke depan potensinya suram sekali.

“Potensi suramnya itu besar sekali,” ungkapnya dalam Kabar Petang: Kenyataan Pahit Para Pekerja, Pahiiit Banget, Ahad (18/5/2025) di kanal YouTube Khilafah News.

Ini, tegasnya, merupakan sinyal darurat bagi dunia ketenagakerjaan Indonesia. “Dan tentunya ini menunjukkan tren yang tidak bisa diabaikan,” tegasnya.

Alasannya, sebut Yuana, pemerintah dan pelaku industri itu tidak segera berbenah, tidak segera mengambil langkah strategis.

Persaingan Kapitalisme Global

Menurut Yuana, faktor utama gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) yang terjadi yang terus-menerus bermunculan ini diakibatkan persaingan sistem kapitalisme global. “Perang dagang antara Amerika dengan Cina sehingga menimpa Indonesia termasuk dunia industrinya,” sambungnya.

Selain itu, sebut Yuana, masuknya produk impor terutama dari Cina, Bangladesh, kemudian Vietnam dengan harga yang jauh lebih murah daripada produksi dalam negeri memperparah kondisi ini.

“Minimnya pengawasan dan lemahnya kontrol kuota atau standar produk-produk impor ini yang dijual dengan harga jauh di bawah harga pokok produksi lokal,” lanjutnya.

Ia berpandangan, masuknya barang impor yang tidak terkendali menyerbu pasar domestik Indonesia sehingga pasar jadi jenuh kemudian produk lokal tentu sulit bersaing.

“Kalau dalam hal kualitas sih enggak kalah sebetulnya, tapi sulit bersaingnya itu dalam hal harga, dari sisi harga,” jelasnya.

Tenaga Kerja Lokal Dikorbankan

Menurut Yuana, tenaga kerja lokal yang banyak dikorbankan di-PHK itu tidak bisa ditekan menjadi semakin murah upahnya, sebab upah minimum regional (UMR) sekarang aja sudah sangat murah.

“Ini harus menjadi perhatian yang serius,” kritiknya.

Ia melanjutkan, belum lagi adanya transformasi teknologi yang tidak diiringi dengan kesiapan tenaga kerja, otomatisasi digitalisasi kemudian distrupsi terjadi di mana-mana.

“Jika tidak ada dilatih ulang (reskilling) maka banyak pekerja yang akan tertinggal, akan tertindas, akan tergulung, akan kalah bersaing,” ujarnya.

Negara Wajib Hadir

Menurutnya, negara wajib hadir dan hadirnya itu tidak parsial. “Tapi bukan negara yang ecek-ecek negara yang hanya try and error, negara yang hanya memuaskan syahwat penguasanya saja,” ulasnya.

“Negara yang menerapkan sistem Islam,” tandasnya sembari menyebut, karena negara yang menerapkan sistem Islam itu menerapkan menjalankan amanah-amanah ilahiah.

Jadi, ucap Yuana, syariat Islam memerintahkan pemerintah yang menjalankan negara ini bertindak responsif secara tersentral. Semua data diketahui dengan cepat.

“Terus komando yang bersifat kolaboratif antar bagian itu bisa saja menyelamatkan buruh yang kehilangan pekerjaan, UMKM yang colaps termasuk lulusan yang baru nganggur tadi itu. Apalagi bisa menambah APBN negara,” ujarnya memungkasi.[] Muhammad Nur

Dapatkan update berita terbaru melalui saluran Whatsapp Mediaumat