Tarif sebagai Instrumen Tekanan Strategis Front Dingin antara AS dan China serta Tantangan BRICS
Sepuluh negara anggota BRICS (Brasil, Rusia, India, China, Afrika Selatan, Mesir, Etiopia, Iran, Indonesia, Arab Saudi, dan UEA) bertemu di Rio de Janeiro, ibu kota Brasil, pada Sabtu, 6 Juli 2025. Dalam pertemuan tersebut, mereka menandatangani dokumen berjudul “Memperkuat Kerja Sama Negara-Negara Selatan untuk Tata Kelola yang Lebih Inklusif dan Berkelanjutan”, yang menekankan komitmen BRICS untuk mendorong multilateralisme, menegakkan hukum internasional, dan memperjuangkan tatanan global yang lebih adil. Tidak ada keputusan atau inisiatif yang diambil selama pertemuan ini terkait penerbitan sistem moneter baru, atau isu-isu internasional atau regional utama lainnya, seperti perang di Ukraina atau Timur Tengah. Namun, kelompok BRICS memanfaatkan deklarasi bersama KTT tersebut untuk mengkritik tarif yang akan diberlakukan oleh Amerika Serikat. Sebagai tanggapan, Presiden AS Trump menyatakan bahwa Amerika akan mengenakan tarif tambahan sebesar 10% kepada negara mana pun yang bergabung dengan “kebijakan anti-Amerika” yang ditempuh oleh kelompok BRICS.
Ancaman Trump untuk mengenakan tarif tambahan menegaskan strategi AS yang lebih luas, yang semakin memadukan kebijakan ekonomi dengan tujuan geopolitik. Meskipun tarif AS, terutama yang menargetkan China, awalnya dirancang sebagai langkah korektif untuk mengatasi ketidakseimbangan perdagangan, tarif tersebut telah berkembang menjadi instrumen utama konfrontasi strategis, membentuk aliansi global, dan menggambar ulang batas-batas ekonomi.
Selama masa jabatan pertamanya, Trump melancarkan perang dagang sengit melawan China, memberlakukan tarif atas barang-barang China senilai lebih dari 360 miliar dolar. Meskipun justifikasi resminya adalah untuk melawan praktik perdagangan yang tidak adil dan pencurian kekayaan intelektual, dokumen-dokumen strategis dan analisis lembaga pemikir menunjukkan motif yang lebih dalam, yaitu untuk mengekang kebangkitan China sebagai kekuatan teknologi dan militer yang tangguh, sebagaimana dinyatakan dalam laporan Heritage Foundation tahun 2022, “Memenangkan Perang Dingin Baru: Sebuah Rencana untuk Melawan China”. Pendekatan ini, yang digambarkan sebagai “kebijakan geoekonomi”, menggunakan instrumen seperti tarif, sanksi, dan kontrol ekspor untuk menegaskan dominasi AS di bidang ekonomi dan keamanan.
Strategi ini berlanjut di bawah pemerintahan Biden, sebagaimana dibuktikan oleh pembatasan ekspor yang menargetkan industri semikonduktor dan kecerdasan buatan (AI) China, serta Undang-Undang CHIPS dan Sains, hingga konsensus bipartisan bahwa hubungan ekonomi dengan Beijing menimbulkan risiko bagi keamanan nasional AS. Carnegie Endowment for International Peace (Organisasi Dana Abadi Carnegie untuk Perdamaian Internasional) juga telah menegaskan bahwa perdagangan dan investasi tidak dapat dipisahkan dari kepentingan strategis dan persaingan. Laut China Selatan dan kawasan Indo-Pasifik telah menjadi medan kunci untuk menerapkan strategi ini. Tarif diberlakukan bersamaan dengan peningkatan pengerahan militer, operasi kebebasan navigasi, dan pembentukan aliansi seperti AUKUS (Australia, AS, dan Inggris) dan QUAD (Australia, AS, India, dan Jepang) yang semuanya bertujuan untuk membendung pengaruh maritim China dan kekuatan regionalnya. Menurut Politico 2024, kampanye tekanan ekonomi selama masa kepresidenan Trump sangat sejalan dengan tujuan Pentagon, baik selama masa jabatannya maupun di bawah pemerintahan Biden, sebelum dan sesudahnya.
Sementara itu, China telah berulang kali menolak upaya-upaya penahanan ala Perang Dingin ini, yang mengingatkan kita pada persaingan masa lalu antara AS dan Uni Soviet. Presiden Xi Jinping mengkritik “tarif unilateral dan perang dagang” sebagai hal yang mengganggu stabilitas tatanan global, sehingga ia menyerukan untuk kembali pada “multilateralisme sejati” dan “kerja sama yang saling menguntungkan”. Dalam sebuah makalah yang menguraikan strategi keamanan nasional China, pemerintah China secara eksplisit mengutuk “politik blok”. Kementerian Luar Negeri China mengecam peringatan Trump tahun 2025, dengan menyebutnya sebagai “paksaan ekonomi” yang bertujuan memecah belah dunia menjadi blok-blok yang berseberangan. Sebagaimana dinyatakan oleh Menteri Luar Negeri China dalam menanggapi pengumuman kenaikan tarif Trump: “Tarif tidak boleh digunakan sebagai instrumen pemaksaan, intimidasi, atau intervensi terhadap urusan dalam negeri negara lain” (globaltimes.cn, 11/7/2025).
Kini, peringatan terbaru Trump menandakan babak baru dalam persaingan strategis ini. Dengan mengancam akan menghukum negara-negara yang mempererat hubungan ekonomi dengan blok BRICS, yang mencakup Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan, maka Amerika Serikat secara efektif menarik garis kesetiaan di dunia multipolar yang sedang berkembang. Pemerintahannya telah menggambarkan BRICS sebagai platform yang memungkinkan kebijakan anti-Amerika, terutama melalui upaya de-dolarisasi, nasionalisasi sumber daya, dan menawarkan alternatif pinjaman multilateral kepada Dana Moneter Internasional (Financial Times, 8/7/2025).
Dengan demikian, pembalasan dendam ekonomi tidak lagi hanya tentang ketidakseimbangan bilateral, melainkan telah menjadi instrumen untuk penyelarasan global, yang digunakan untuk mencegah pembentukan blok-blok independen dan memperkuat struktur perdagangan dan keamanan yang berpusat di sekitar Amerika Serikat, menurut laporan Brookings Institution. Sebab ancaman tarif ini merupakan bagian dari kampanye yang lebih luas untuk membentuk kembali tatanan global agar sejalan dengan norma-norma Amerika, rantai pasokan, dan dominasi modal.
Sungguh ancaman-ancaman ini memiliki implikasi yang mendalam. Dengan penolakan Presiden Brasil, Lula da Silva, terhadap peringatan Trump sebagai “salah dan tidak bertanggung jawab”, dan anggota BRICS lainnya yang menegaskan kembali komitmen mereka untuk “mereformasi tata kelola global”, maka risiko ekonomi global yang terpecah-belah menjadi semakin nyata. Perpecahan semacam itu dapat menyebabkan munculnya sistem keuangan paralel, infrastruktur digital yang saling bersaing, dan blok perdagangan yang terpecah secara ideologis, yang membuka jalan bagi apa yang kini disebut banyak orang sebagai “Perang Dingin Kedua”, yang tidak diperjuangkan melalui perang proksi, melainkan melalui tarif, pembatasan teknologi, dan reorganisasi rantai pasokan.
Mengingat realitas politik internasional saat ini yang sepenuhnya berakar pada satu fondasi ideologis kapitalisme idealis, tampaknya tidak ada prospek nyata untuk perubahan radikal. Tatanan global saat ini sedang dibentuk ulang berdasarkan kepentingan negara-negara besar, yang jauh dari prinsip-prinsip keadilan, keseimbangan, dan martabat manusia. Dengan demikian, dunia sangat membutuhkan landasan ideologis baru, yang mendefinisikan ulang konsep tata kelola dan distribusi kekayaan yang adil, baik di dalam negara maupun dalam skala global. Islam, sebagai sebuah ideologi, dengan catatan sejarah keadilan yang terdokumentasi dengan baik dan landasan intelektualnya yang berakar kuat pada kedaulatan dan hukum Sang Pencipta, mampu menjalankan peran ini. Islam menawarkan model ideologis yang menyeimbangkan hak dan tanggung jawab, menempatkan kesejahteraan manusia dan keadilan di jantung sistem politik dan ekonomi.
﴿لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ﴾
“Sungguh, Kami benar-benar telah mengutus rasul-rasul Kami dengan bukti-bukti yang nyata dan Kami menurunkan bersama mereka kitab dan neraca (keadilan) agar manusia dapat berlaku adil. Kami menurunkan besi yang mempunyai kekuatan hebat dan berbagai manfaat bagi manusia agar Allah mengetahui siapa yang menolong (agama)-Nya dan rasul-rasul-Nya walaupun (Allah) tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Mahakuat lagi Mahaperkasa.” (TQS. Al-Hadid [] : 25). [] Dr. Muhammad Jilani
Sumber: alraiah.net, 23/7/2025.
Dapatkan update berita terbaru melalui saluran Whatsapp Mediaumat
