Soal Lumpur Bencana, Pengamat Tekankan Tanggung Jawab Negara
MediaUmat – Pernyataan Presiden Prabowo yang mempersilakan swasta membeli lumpur sisa bencana banjir dan longsor Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat dinilai Pengamat Ekonomi Dr. Arim Nasim bukan masalah utama.
“Kalau menurut saya, masalah utamanya bukan di persoalan memperjualbelikan lumpur sisa bencana banjir tapi persoalan utamanya adalah bagaimana tanggung jawab negara dalam mengurus rakyat,” ujarnya kepada media-umat.com, Sabtu (10/1/2026).
Menurutnya, mengurus rakyat itu tanggung jawab utama ada di negara dan tidak boleh diserahkan ke swasta. “Peran swasta itu membantu tugas negara dalam mengurus dan mengatur kepentingan rakyat,” ungkapnya.
Dalam sistem demokrasi, kata Arim, pengelolaan urusan rakyat sering diserahkan ke swasta dengan prinsip privatisasi, liberalisasi dan swastanisasi. “Akhirnya swasta yang dominan. Ini prinsip yang salah dari sistem demokrasi kapitalisme,” tandasnya.
Sedangkan dalam pandangan Islam, sebut Arim, mengurus rakyat tanggung jawab pemerintah sebagaimana hadits Rasul SAW: Al-imamu ra’in wahuwa masulun an ra’iyatihi. “Karena itu dalam Islam yang harus terdepan dalam mengurus rakyat termasuk bencana adalah pemerintah atau negara,” kata Arim.
Untuk itulah, dalam sistem Islam terkait dengan pengelolaan sumber daya alam yang masuk kategori kebutuhan publik dan SDA yang jumlahnya melimpah, Arim mengingatkan, semua itu wajib dikelola oleh negara sebagai sumber utama APBN.
“Jadi, dalam Islam haram privatisasi, swastanisasi dan liberalisasi SDA yang melimpah dan SDA yang masuk kategori kebutuhan hajat hidup orang banyak seperti air, sumber energi dan hutan,” pungkasnya.[] Achmad Mu’it
Dapatkan update berita terbaru melalui saluran Whatsapp Mediaumat
