MediaUmat – Terlepas dari kritik kepada Menteri Luar Negeri RI Sugiono ketika masih belum menyampaikan sikap tegas secara terbuka terkait situasi di Venezuela menyusul invasi militer Amerika Serikat (AS), arogansi negara-negara Barat yang kerap menginvasi negara lain harusnya dilawan dengan sikap tegas bahkan keras.
“Arogansi Amerika Serikat (AS) dan negara-negara Barat lain yang kerap menginvasi negara lain, harusnya dilawan dengan sikap tegas bahkan keras,” ujar Analis Politik dari Forum of Contemporary Ummah Studies (FoCUS) Iwan Januar kepada media-umat.com, Selasa (7/1/2026).
Menurutnya, sikap arogan ini sudah menjadi bagian dari pola kebijakan politik dan militer mereka. Sehingga, sebagaimana pernah disampaikan Iwan, tidak ada negara yang benar-benar aman dari ancaman invasi AS.
“Siapa saja, bukan tidak mungkin negeri ini, bisa diperlakukan seperti Venezuela dan Maduro-nya,” paparnya, kembali menyinggung peristiwa penangkapan Presiden Venezuela Nicolas Maduro.
Adalah sikap pemerintah Indonesia yang dinilai cukup memprihatinkan terkait invasi AS atas Venezuela. Dalam hal ini Indonesia justru tak menunjukkan sikap keras terhadap agresi militer AS atas Venezuela. Padahal, secara konstitusi Indonesia telah menyebut dirinya sebagai negara anti penjajahan dan mendukung kemerdekaan sebagai hak segala bangsa.
Alih-alih mengecam keras, justru pernyataan sikap Menlu RI Sugiono pada awalnya terkesan tak percaya diri dengan tak menyinggung sama sekali Amerika Serikat dalam hal Venezuela, yang lantas dapat kritikan salah satunya dari Mantan Menlu RI untuk AS Dino Patti Djalal.
“Sejak kapan kita (Indonesia) sungkan/takut mengkritik kawan yang lakukan pelanggaran hukum internasional?” tulis Dino, seperti dikutip dari akun X resminya @dinopattidjalal.
Analisis Mendalam
Analisis mendalam mengenai arogansi AS, kata Iwan lebih lanjut, dapat ditemukan di berbagai jurnal akademik dan buku sejarah, yang seringkali menguraikan kompleksitas motif politik, ekonomi, dan ideologis yang mendasari kebijakan luar negeri AS selama Perang Dingin dan setelahnya.
“Banyak sejarawan asing yang menuliskan analisa kalau Amerika Serikat pernah terlibat dalam upaya menjatuhkan (rezim di berbagai negara),” ungkap Iwan.
Terkait Presiden RI Soekarno, misalnya, beberapa sejarawan dan laporan yang didasarkan pada dokumen-dokumen yang tidak diklasifikasikan lagi memang menunjukkan adanya kekhawatiran dan upaya dari pihak AS untuk mempengaruhi situasi politik di Indonesia pada masa itu.
Analisis ini seringkali merujuk pada kekhawatiran AS terhadap pengaruh komunis di bawah kepemimpinan Soekarno dan kebijakan luar negerinya yang nonblok, yang kemudian berujung pada dukungan tidak langsung AS terhadap elemen-elemen antikomunis yang berperan dalam peristiwa G30S dan transisi kekuasaan berikutnya.
Dokumen-dokumen berkenaan kebijakan luar negeri AS sering diarsipkan dan dapat diakses melalui sumber-sumber seperti kantor Sejarawan Departemen Luar Negeri AS.
Pun demikian mengenai Saddam Hussein di Irak, Muammar Qaddafi di Libya, dan Manuel Noriega di Panama, keterlibatan AS dalam penggulingan mereka didokumentasikan secara luas dalam sejarah politik internasional.
Intervensi militer AS di Panama pada tahun 1989 menyebabkan penangkapan Noriega, dan keterlibatan AS dalam Perang Irak (2003) dan intervensi militer di Libya pada tahun 2011 menyebabkan jatuhnya rezim-rezim mereka.
Demikian, pemerintah AS dan Barat tidak memedulikan kedaulatan negara lain, maupun PBB seperti halnya ketika mereka secara rutin menerapkan sanksi ekonomi unilateral terhadap negara-negara seperti Kuba, Iran, Korea Utara, Rusia, Suriah dan Venezuela.
Beberapa pihak berpendapat sanksi ini, yang diberlakukan tanpa dukungan PBB, berdampak negatif pada populasi sipil dan merupakan bentuk paksaan ekonomi yang melanggar kedaulatan.
Intinya, realisme berpendapat bahwa negara yang bertindak berdasarkan naluri untuk bertahan hidup dan kekuasaan, sering kali melalui kekuatan dan aliansi, seperti yang diilustrasikan oleh pemikir seperti Machiavelli, Hobbes, dan Morgenthau.
“Masih percayakah para pemimpin negara-negara di dunia pada kepemimpinan Amerika, Barat dan PBB? Itu sama saja menyerahkan leher ke tukang jagal,” pungkas Iwan.[] Zainul Krian
Dapatkan update berita terbaru melalui saluran Whatsapp Mediaumat