MediaUmat – Guru Besar Analis Politik Kontemporer UMY Prof. Dr. Suswanta, M.Si. menilai ada enam persoalan mendasar di balik dugaan penyadapan Presiden dan jajaran pemerintah yang dilakukan mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo Cs.
“Di balik dugaan penyadapan Presiden dan jajaran pemerintah, terdapat masalah yang jauh lebih serius daripada pelanggaran prosedur teknis, yaitu kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan negara dari dalam institusi penegak hukum sendiri. Ada enam persoalan mendasar yang perlu dicermati,” ujarnya kepada media-umat.com, Jumat (6/11/2026).
Pertama, krisis kontrol kekuasaan. Suswanta melihat aparat yang memiliki kewenangan khusus diduga dapat menggunakannya tanpa mekanisme persetujuan dan pengawasan yang efektif.
“Ini menunjukkan potensi kekuasaan yang tidak terkendali,” katanya.
Kedua, penyimpangan fungsi institusi. Kepolisian dibentuk untuk menegakkan hukum dan melindungi masyarakat.
“Jika fasilitas penyadapan digunakan untuk kepentingan di luar penyidikan yang sah, terjadi penyimpangan mandat institusional,” ungkap Suswanta.
Ketiga, potensi konflik kepentingan dan jaringan kekuasaan. Informasi hasil penyadapan dapat menjadi instrumen untuk memengaruhi keputusan, mengendalikan aktor politik, atau melindungi kepentingan tertentu.
“Namun, motif seperti ini belum terbukti dalam kasus tersebut,” ujarnya.
Keempat, ancaman terhadap demokrasi dan kebebasan sipil. Suswanta melihat fakta bahwa dugaan penyadapan juga menyasar jurnalis, aktivis, LSM, politisi, dan pengusaha memperluas persoalan.
“Ini bukan lagi sekadar masalah keamanan Presiden, tetapi juga menyangkut perlindungan privasi, kebebasan pers, dan ruang demokrasi,” katanya.
Kelima, Potensi manipulasi dan penghilangan bukti. Dugaan penghapusan berkas hasil penyadapan pada Oktober 2026 menimbulkan pertanyaan serius tentang integritas pengelolaan data dan kemungkinan upaya menutupi praktik tersebut.
Keenam, krisis kepercayaan terhadap institusi kepolisian. Jika aparat yang seharusnya menegakkan hukum justru diduga melanggar hukum, legitimasi institusi ikut dipertaruhkan.
“Pernyataan bahwa tindakan tersebut merupakan perbuatan oknum, bukan kebijakan institusi, tetap harus dibuktikan melalui pemeriksaan independen dan transparan,” katanya.
Inti persoalan
Suswanta melihat ada tiga pertanyaan mendasar yang harus dijawab dalam pengusutan kasus ini. Pertama, siapa yang memerintahkan? Untuk mengungkap rantai komando dan kemungkinan keterlibatan pihak lain.
Kedua, untuk kepentingan siapa? Untuk mengetahui apakah penyadapan berkaitan dengan kepentingan pribadi, kelompok, institusi, atau politik.
Ketiga, ke mana hasil penyadapan disalurkan dan bagaimana digunakan? Untuk memastikan apakah informasi tersebut dimanfaatkan sebagai alat tekanan atau pengendalian politik.
“Kasus ini berpotensi mengungkap persoalan state within a state, yaitu ketika sebagian aktor dalam institusi negara memiliki akses, informasi, dan kekuasaan yang dapat dijalankan di luar kontrol presiden,” tandasnya.
Perspektif Islam
Dalam perspektif Islam, kata Suswanta, masalah penyadapan ilegal oleh aparat tidak cukup diselesaikan dengan menghukum pelakunya. Islam menuntut pembenahan moral, hukum, dan kelembagaan agar kekuasaan tidak disalahgunakan. Prinsip dasarnya adalah kekuasaan merupakan amanah, bukan hak istimewa untuk mengawasi dan mengendalikan orang lain.
Menurutnya, ada enam prinsip Islam yang relevan. Pertama, amanah. Kekuasaan harus dipertanggungjawabkan. QS an-Nisa ayat 58 memerintahkan agar amanah disampaikan kepada yang berhak dan keputusan dibuat secara adil.
“Implikasinya yaitu aparat tidak boleh menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Kewenangan penyadapan harus memiliki dasar hukum dan tujuan yang sah. Pejabat yang menyalahgunakan kewenangan harus dimintai pertanggungjawaban,” ujarnya.
Kedua, larangan tajassus. Melindungi privasi dan martabat manusia. QS al-Hujurat ayat 12 secara tegas melarang tajassus, yaitu mencari-cari kesalahan atau mengintai urusan pribadi orang lain.
“Implikasinya, penyadapan tanpa dasar hukum merupakan tindakan yang bertentangan dengan etika Islam. Informasi pribadi tidak boleh digunakan untuk intimidasi, pemerasan, atau kepentingan politik. Penegakan hukum tidak boleh menjadi alasan untuk melakukan pengawasan tanpa batas,” bebernya.
Namun, kata Suswanta, Islam tidak melarang seluruh bentuk penyadapan. Penyadapan untuk mengungkap kejahatan dapat dibenarkan jika memiliki dasar hukum, tujuan yang sah, kebutuhan yang jelas, dan pengawasan yang ketat.
Ketiga, keadilan. Tidak boleh ada aparat yang kebal hukum. QS an-Nisa ayat 135 memerintahkan umat Islam untuk menegakkan keadilan sekalipun terhadap diri sendiri, keluarga, atau kelompoknya.
“Implikasinya, proses hukum harus berlaku bagi semua pihak, termasuk pejabat tinggi kepolisian. Pemeriksaan harus independen dan transparan. Tidak boleh ada perlindungan berdasarkan pangkat, jabatan, atau kedekatan politik,” ungkapnya.
Keempat, tabayyun. Penyelidikan harus berbasis bukti. QS al-Hujurat ayat 6 memerintahkan verifikasi informasi sebelum mengambil keputusan.
“Implikasinya, dugaan penyalahgunaan kewenangan harus dibuktikan melalui pemeriksaan forensik digital. Rantai komando dan pihak yang mengakses sistem harus ditelusuri. Jangan menjatuhkan kesimpulan bersalah sebelum proses pembuktian selesai,” jelas Suswanta.
Kelima, syura dan hisbah: membangun pengawasan kekuasaan. QS asy-Syura ayat 38 menekankan pentingnya musyawarah. Dalam tradisi politik Islam, konsep hisbah juga menempatkan pengawasan terhadap penyimpangan sebagai bagian dari tanggung jawab publik.
“Implikasinya, pengawasan kepolisian tidak boleh hanya bergantung pada mekanisme internal. DPR, Kompolnas, lembaga pengawas independen, dan peradilan harus menjalankan fungsi kontrol. Masyarakat sipil dan media harus dilindungi ketika menjalankan pengawasan publik,” katanya.
Terakhir, maqasid al-syariah. Melindungi hak dan martabat manusia. Perspektif maqasid al-syariah menempatkan perlindungan jiwa, akal, harta, agama, dan kehormatan manusia sebagai tujuan penting syariat. Dalam konteks ini, perlindungan privasi dan martabat manusia harus menjadi pertimbangan utama dalam penggunaan
“Dengan demikian, perspektif Islam tidak hanya menawarkan kesalehan individual bagi aparat, tetapi juga desain tata kelola kekuasaan yang transparan, akuntabel, adil, dan menghormati martabat manusia,” pungkasnya.[] Achmad Mu’it
Dapatkan update berita terbaru melalui saluran Whatsapp Mediaumat