MediaUmat – Menyikapi banjir bandang dan longsor beruntun yang melanda Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Barat dalam sepekan terakhir, Koordinator Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) Melky Nahar mendesak pemerintah untuk segera mengubah haluan.
“Mendesak pemerintah untuk segera mengubah haluan,” ujarnya dalam pers rilis yang diterima media-umat.com, Kamis (28/11/2025).
Dalam hal ini, sambungnya, secara konkret pemerintah harus mencabut izin-izin tambang yang terbukti merusak lingkungan, serta menghentikan ekspansi industri ekstraktif di kawasan hulu, rawan bencana, dan daerah aliran sungai (DAS) kritis.
Tak hanya itu, yang tak kalah pentingnya adalah pemerintah juga harus mengembalikan ruang kelola kepada masyarakat lokal dan adat yang telah terbukti paling berkepentingan menjaga hutan dan sungai.
Sebab, menurutnya, tanpa keberanian melangkah secara politik, setiap proposal tambang baru, perluasan kebun, maupun megaproyek energi di Sumatra hanya akan menjadi kontrak baru yang menambah panjang daftar korban banjir dan longsor di tahun-tahun mendatang.
Runtuhnya Prinsip Fundamental Ekologi
Adalah bencana alam yang telah menewaskan ratusan orang, melukai banyak warga, ratusan lainnya hilang, dan memaksa ribuan orang mengungsi tersebut, kata Melky lebih lanjut, menunjukkan kapasitas ruang hidup sebagai salah satu prinsip fundamental dalam ekologi, telah runtuh.
“Situasi itu tak bisa lagi dijelaskan hanya dengan narasi ‘cuaca ektrem’, melainkan harus dibaca sebagai akibat langsung dari rusaknya ekosistem hulu dan daerah aliran sungai oleh industri ekstraktif,” jelasnya, menyinggung fenomena banjir maupun tanah longsor yang kerap dianggap sekadar bencana hidrometeorologis biasa.
Tak ayal, dengan jumlah 1.920 wilayah izin usaha pertambangan minerba aktif di atas lahan seluas 2.458.469,09 hektare sebagaimana data dari Kementrian ESDM, Sumatra dinilai telah diperlakukan sebagai zona pengorbanan untuk tambang minerba.
Alhasil, jutaan hektare jaringan hutan, kebun rakyat, dan lahan basah yang dahulu berfungsi sebagai penyangga air kini berubah menjadi area galian, infrastruktur tambang, dan jalur angkut, yang melemahkan kemampuan DAS untuk menahan dan mengalirkan air secara perlahan.
Tekanan terhadap ekosistem Sumatra ini, ungkap Melky, tidak berhenti pada tambang minerba saja. “Sedikitnya 28 proyek Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) beroperasi atau dikembangkan di pulau ini, dengan sebaran terbesar di Sumatra Utara sebanyak 16 titik, diikuti Bengkulu lima PLTA, Sumatra Barat tiga, Lampung dua, dan Riau dua,” lontarnya.
Padahal, kehadiran PLTA dalam skala masif dengan memodifikasi aliran sungai, justru bisa mengubah pola sedimen dan memperbesar risiko banjir maupun longsor di hilir. Apalagi dengan kombinasi curah hujan ekstrem dan pengelolaan bendungan yang buruk terjadi bersamaan.
Tak hanya itu, di tingkat kawasan hutan pun terdapat skema Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) berikut luasan mencapai puluhan ribu hektare, yang menjadi pintu utama pelepasan fungsi lindung menjadi ruang ekstraksi.
Di saat yang sama, perluasan energi panas bumi juga mengunci ruang hidup di banyak kawasan pegunungan pulau Sumatra. “Belum termasuk wilayah yang masih berstatus Wilayah Penugasan Survei Pendahuluan dan Eksplorasi (WPSPE) maupun Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP) yang sedang dieksplorasi,” tambahnya.
Namun ia menggarisbawahi, di luar cakupan sektor-sektor tekanan terhadap ekosistem tersebut, Pulau Sumatra masih dibebani ekspansi migas, perkebunan sawit skala luas, industri kehutanan (HPH dan HTI), serta tambang-tambang ilegal yang tidak tercatat dalam basis data resmi.
Demikian, risiko banjir dan longsor ke depan bisa dipastikan akan terus meningkat jika tidak segera dilakukan moratorium dan audit menyeluruh atas seluruh bentuk industri ekstraktif, baik legal maupun ilegal.
“(Artinya) selama negara terus menutup mata terhadap fakta ini, dan hanya menjawab bencana dengan karung bantuan dan laporan serapan anggaran, maka negara sesungguhnya sedang ikut melanggengkan siklus pengorbanan tersebut,” pungkasnya.[] Zainul Krian
Dapatkan update berita terbaru melalui saluran Whatsapp Mediaumat