MediaUmat – Pernyataan terbaru Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman (MBS) yang intinya menyebut ‘normalisasi hubungan dengan Israel hanya bisa terwujud jika ada jalan yang jelas (a clear path) menuju pembentukan negara Palestina yang berdaulat’, dinilai makin lunak dan lemah dari syarat yang pernah dilontarkan sebelumnya.
“Syarat yang selama ini menjadi alasan normalisasi, itu sesungguhnya semakin melemah,” ujar Direktur Forum on Islamic World Studies (FIWS) Farid Wadjdi kepada media-umat.com, Rabu (19/11/2025).
Padahal sebelumnya, Arab Saudi secara keras dan konsisten menuntut pembentukan negara Palestina yang merdeka, sesuai dengan Inisiatif Perdamaian Arab tahun 2002.
Inisiatif ini menawarkan normalisasi penuh hubungan Arab dengan Israel, sebagai imbalan atas penarikan Israel dari seluruh wilayah yang diduduki sejak 1967, serta pembentukan negara Palestina merdeka dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya.
Tak ayal, makin melunaknya syarat tersebut juga menunjukkan lemahnya Arab Saudi di hadapan Presiden Amerika Serikat Donald Trump, sekaligus mengonfirmasikan posisi negeri Arab kini berada dalam kendali Amerika Serikat (AS).
Dilansir cnnindonesia.com, (19/11), Putra Mahkota sekaligus Perdana Menteri Mohammed bin Salman (MBS) blak-blakan mengatakan Arab Saudi ingin menormalisasi hubungan dengan Israel lewat kerangka Abraham Accords. Namun dengan syarat ada ‘jalan yang jelas’ menuju berdirinya Negara Palestina.
Dalam pernyataan di Washington, AS, pada Selasa (18/11), MBS terang-terangan mengatakan ingin menjalin hubungan diplomatik dengan Israel dalam kerangka perjanjian yang diinisiasi Presiden AS Donald Trump itu.
“Kami ingin menjadi bagian dari Abraham Accords. Namun, kami juga ingin memastikan bahwa kami mengamankan jalan yang jelas menuju solusi dua negara,” kata MBS di Oval Office bersama Trump, seperti dikutip AFP.
Tak hanya itu, MBS juga berujar Saudi menginginkan perdamaian bagi Israel maupun Palestina. Riyadh ingin keduanya hidup berdampingan secara damai di wilayah Timur Tengah.
“Kami menginginkan perdamaian bagi Israel. Kami menginginkan perdamaian bagi Palestina. Kami ingin mereka hidup berdampingan secara damai di wilayah ini, dan kami akan melakukan yang terbaik untuk mewujudkannya,” ucap MBS.
Penipuan
Terkait istilah perjanjian yang merujuk pada sebuah nama nabi, dalam hal ini tentu Perjanjian Abraham (Abraham Accord), dinilai sebagai bentuk penipuan publik. “Istilah perjanjian Abraham Accord, atau kesepakatan Ibrahim, itu juga adalah penipuan,” ungkap Farid.
Maknanya, kendati perjanjian ini disebut-sebut bertujuan untuk membangun perdamaian dan stabilitas di Timur Tengah dengan menormalisasi hubungan antara Israel dan negara-negara Arab, tetapi menurut Farid, istilah itu bertentangan dengan prinsip-prinsip agama samawi itu sendiri.
“Bagaimana mungkin agama samawi yang di mana para rasul-Nya diutus untuk menyampaikan (risalah Islam), baik itu Nabi Ibrahim as ataupun Rasulullah SAW, itu melegitimasi kebrutalan dan pembunuhan terhadap manusia?” papar Farid.
Tegasnya, tak satu pun agama samawi yang diturunkan kepada umat manusia, baik itu kepada Nabi Ibrahim as ataupun kepada nabi-nabi yang lain, yang lantas membenarkan pembunuhan dan pembantaian bahkan genosida seperti yang dilakukan oleh entitas penjajah Yahudi.
Penodaan
Pula ketika menyematkan nama Nabi Ibrahim as sebagai nama dalam hal ini Perjanjian Abraham, di saat yang sama perbuatan ini terkategori penodaan terhadap nilai kenabian. Begitu juga pada ungkapan ‘para penganut agama samawi adalah bersaudara’, sebenarnya merupakan bentuk propaganda untuk proyek geopolitik AS.
Farid melihat, istilah-istilah ini terkesan dipaksakan sebagai upaya mengalihkan anggapan publik terhadap penjajahan yang harus dihapuskan menjadi isu toleransi yang harus dijaga.
Lebih jauh pengalihan ini untuk menghapus realita bahwa Zionis merupakan entitas kolonial. Dengan kata lain, upaya ini bagian dari rekayasa opini untuk membuat kaum Muslim menerima Israel atas nama persaudaraan abrahamik.
Pengkhianatan
Lantas terkait kesediaan Arab Saudi melakukan normalisasi dengan Israel terlepas tanpa atau dengan syarat sekalipun, Farid memandangnya sebagai bentuk pengkhianatan penguasa negeri Muslim terhadap perjuangan Palestina selama ini.
“Apa yang dilakukan oleh Saudi ini, kembali menunjukkan pengkhianatan penguasa-penguasa negeri Islam,” ujarnya.
Seperti halnya kerap disampaikan, normalisasi dengan Israel bakal melegitimasi penjajahan Israel dan dapat merusak posisi tawar Palestina dalam negosiasi masa depan.
Tak hanya itu, langkah ini juga merupakan bentuk pengkhianatan terhadap para syuhada yang telah melakukan perlawanan sengit sebagaimana peristiwa Penaklukan Yerusalem pada tahun 637 M oleh Umar bin Khattab, dan pada tahun 1187 M oleh Shalahuddin al-Ayyubi yang dikenal dengan Pertempuran Hattin yang monumental.
Penyesatan
Adapun mengenai perdamaian seperti disinggung MBS, pun layak disebut sebagai bentuk penyesatan istilah. “Perdamaian seperti apa yang dimaksudkan ketika penjajahan masih berlangsung, ketika penjajah Yahudi masih bercokol di tanah Palestina yang diberkahi?” herannya.
Farid menambahkan, berdamai dengan penjajah sangat jelas bertentangan dengan prinsip Islam. “Di dalam Islam tidak ada perdamaian dengan negara yang menduduki atau dengan entitas penjajah atau negara mana pun yang menduduki negeri Islam,” jelasnya, yang berarti hanya bahasa perang mestinya diberlakukan.
Bukan tanpa dasar, perkara ini telah ditetapkan oleh Allah SWT dalam QS al-Baqarah: 190, yang artinya: ‘Perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu dan jangan melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas’.
Kendati begitu, kata Farid menjelaskan, Islam juga telah menetapkan prinsip dasar mengenai perang (jihad), yaitu perintah untuk berperang hanya melawan mereka yang memerangi umat Islam, dan larangan tegas untuk tidak melampaui batas, seperti tidak membunuh warga sipil, merusak lingkungan, atau melanggar perjanjian.
Karenanya, umat Islam harus bersatu menumbangkan penguasa-penguasa pengkhianat kepentingan kaum Muslim. Pun hal yang sama juga harus dilakukan para panglima perang di negeri-negeri Muslim. “Demikian juga sudah seharusnya panglima-panglima perang bergerak untuk membebaskan tanah Palestina,” pungkasnya.[] Zainul Krian
Dapatkan update berita terbaru melalui saluran Whatsapp Mediaumat