Sikap Prancis yang Mengakui Negara Palestina Adalah Tipu Daya yang Bertujuan Mencegah Pembebasan Palestina

Presiden Prancis Macron mengatakan: “Jika kita ingin mengisolasi Hamas, mengakui negara Palestina dan rencana perdamaian yang menyertainya merupakan prasyarat. Palestina menginginkan tanah air, dan jika kita tidak menawarkan cakrawala politik kepada mereka, mereka akan terjebak dengan Hamas sebagai satu-satunya solusi.” (CBS, 21/9/2025).

Dalam wawancara lain, ia menekankan bahwa negara ini akan “didemiliterisasi”, artinya akan disebut negara, tetapi bukan negara, melainkan zona penyangga dan tempat berlindung yang aman bagi entitas Yahudi. Keesokan harinya, Macron mengumumkan pengakuan Prancis atas negara Palestina. Inggris, Kanada, Australia, dan Portugal mendahuluinya dalam hal ini sehari sebelumnya.

Dengan demikian, Macron secara implisit menyatakan bahwa jika kita tidak menipu rakyat dengan mengakui negara Palestina, maka tidak ada solusi selain jihad. Sebab ia mengaitkan rakyat dengan Hamas, sedang Hamas mengarahkan mereka untuk memerangi entitas Yahudi. Bahkan, suara-suara akan meningkat dan tekanan akan meningkat pula untuk menggulingkan rezim yang ada di negeri-negeri Muslim yang tidak memobilisasi tentara, mendeklarasikan jihad, atau sekadar mengutuk. Lebih lanjut, negara-negara yang telah menormalisasi hubungan dengan entitas ilegal Yahudi terus menormalisasi hubungan, mereka menolak untuk mencabut atau menarik pengakuan mereka terhadap entitas Yahudi.

Pada saat yang sama, ia menipu masyarakat dengan meyakinkan bahwa orang-orang Eropa telah melakukan sesuatu untuk menghentikan genosida di Gaza, dan ia menyerap kemarahan masyarakat umum di Barat atas sikap pasif pemerintah mereka saat mereka menyaksikan genosida tersebut, dan merasa cukup dengan beberapa pernyataan serta tindakan sederhana yang sama sekali tidak berdampak pada entitas Yahudi.

Prancis dan negara-negara Eropa lainnya ingin menempatkan empeng palsu di mulut rakyat. Ini adalah tujuan yang sama yang ingin dicapai oleh rezim-rezim di negeri-negeri Islam dengan mengakui negara Palestina yang ilusif.

Sementara entitas Yahudi, dengan dukungan penuh Amerika, telah menghancurkan Gaza, membunuh dan melukai ratusan ribu orang, berupaya menggusur penduduknya, mengepung penduduk di Tepi Barat, mencegah mereka mengakses tanah mereka, dan berupaya menyita serta membangun permukiman di atasnya. Dengan demikian, pendirian negara Palestina praktis mustahil.

Barat mendirikan entitas Yahudi sebagai pangkalan militer canggih, menggantikan emirat Tentara Salib yang didirikannya selama Perang Salib. Barat tidak dapat mengambil langkah apa pun tanpa membangun dan mempertahankan pangkalan ini.

Inggris yang jahat yang mengakui negara Palestina adalah Inggris yang membawa orang-orang Yahudi ke Palestina dan menjanjikan mereka tanah air di Palestina dan mulai mendukung mereka secara militer, finansial, dan media bersama dengan negara-negara Eropa, sampai Amerika muncul setelah Perang Dunia II dan meneruskan apa yang telah dilakukan Inggris dan negara-negara Eropa.

Solusi dua negara dan deklarasi negara Palestina berdampingan dengan entitas Yahudi justru untuk melestarikan entitas ini dan menjadikan perampasan Palestina oleh Yahudi sebagai proyek sah yang diakui oleh para penguasa Muslim. Para pemimpin entitas Yahudi menyadari hal ini, tetapi mereka khawatir akan munculnya negara yang akan mendeklarasikan jihad melawan mereka. Perdana Menteri mereka, Netanyahu, menyatakan pada 21 April 2025: “Kami tidak akan mengizinkan berdirinya Khilafah di pesisir Mediterania.”

Ia menambahkan, “Kami tidak akan menerima keberadaan Khilafah di sini atau di Lebanon, dan kami berupaya menjamin keamanan Israel.” Namun, Khilafah itu akan berdiri, denan izin Allah, terlepas mereka suka atau tidak, dan Khialafah akan mengusir mereka dari tanah suci ini (hizb-ut-tahrir.info, 24/9/2025).

Dapatkan update berita terbaru melalui saluran Whatsapp Mediaumat